JAKARTA - Anjungan migas lepas pantai (AMLP) pascaproduksi akan dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun sedang melakukan kajian pemanfaatan tersebut. Beberapa aspek yang telah dikaji adalah kebijakan, perhitungan biaya pembongkaran, dan feasibility study (FS) terutama untuk program Rig-to-Fish Farm.

Berdasarkan data dari SKK Migas, disebutkan bahwa terdapat kurang lebih 600 anjungan migas lepas pantai yang tersebar di perairan Indonesia. Dari angka tersebut, 18% sudah berumur antara 21-30 tahun dan 53% berumur diatas 30 tahun. Jika ditotalkan, anjungan migas yang sudah berumur di atas 20 tahun adalah 71% atau sekitar 389. Anjungan-anjungan ini sudah mendekati masa akhir produksinya dan harus segera dilakukan perencanaan pembongkarannya.

Saat ini, tren yang sedang berkembang di industri ekstraktif migas di mana pemerintah bersama operator migas mendonasikan struktur bangunan lepas pantai mereka untuk dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perikanan lepas pantai (off-shore aquaculture), stasiun pemantauan laut (research-based station), rescue base, energi alternatif dari ombak/angin dan sinar matahari, pariwisata (dive spots), dan terumbu karang buatan (artificial reef).

Kepala Pusriskel BRSDM KKP I Nyoman Radiarta mengatakan, sejak 2017, KKP melalui Puriskel, bekerja sama dengan Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), untuk melakukan penelitian dan studi tentang pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai yang ditinggalkan untuk program terumbu karang.

Kemudian, kata dia, lada 2019, KKP dan KMOUC sepakat membentuk Korea - Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC) dengan fokus kerja sama pada isu yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. "Serta capacity building dan bridging platform untuk kerja sama sektor Industri Indonesia-Korea Selatan," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/2/2021).

Budidaya laut di anjungan migas pascaproduksi berpotensi untuk dikelola secara terintegrasi dan secara komprehensif. Hal tersebut juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan masyarakat dalam beberapa segmen kegiatan, seperti produksi benih, kegiatan pembibitan, usaha penyiapan induk, pemeliharaan ikan, pakan, serta pengangkutan benih dan induk.

Dari perspektif perikanan, alternatif kegiatan yang paling menarik saat ini adalah mengubah struktur laut tersebut menjadi terumbu buatan atau program Rig-to-Reef (R2R) dan budidaya perikanan atau Rig-to-Fish Farm (R2F).

Pada 2020 dan 2021 ini Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), KKP akan melakukan kajian pemanfaatan anjungan migas yang sudah tidak aktif di Blok Kangean (Jawa Timur) untuk budidaya perikanan lepas pantai sekaligus diproyeksikan untuk dimanfaatkan sebagai gudang pakan, control room bagi smart aquaculture, stasiun pengisian bahan bakar, sumber air bersih (desalinasi), cold storage, tambatan perahu yang memberikan perlindungan ketika cuaca buruk, serta layanan perizinan.\

Sumber Berita : okezone

Jakarta (Indoagribiz). Kurun waktu lima tahun lalu (2015-2019) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  telah melakukan kajian pemanfaatan anjungan migas lepas pantai (AMLP) pascaproduksi. Beberapa aspek yang telah dikaji adalah aspek kebijakan, perhitungan biaya pembongkaran, dan feasibility study (FS) terutama untuk program Rig-to-Fish Farm.

Berdasarkan data dari SKK MIGAS, disebutkan bahwa terdapat kurang lebih 600 anjungan migas lepas pantai yang tersebar di perairan Indonesia. Dari angka tersebut, 18 persennya sudah berumur antara 21-30 tahun dan 53 persen berumur diatas 30 tahun. Apabila ditotal, anjungan migas yang sudah berumur di atas 20 tahun sebanyak 71 persen atau sekitar 389. Anjungan-anjungan ini sudah mendekati masa akhir produksinya dan harus segera dilakukan perencanaan pembongkarannya.

Saat ini, trend yang sedang berkembang di industri ekstraktif migas , pemerintah bersama operator migas mendonasikan struktur bangunan lepas pantai mereka untuk dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perikanan lepas pantai (off-shore aquaculture). Kemudian,  stasiun pemantauan laut (research-based station), rescue base, energi alternatif dari ombak/angin dan sinar matahari, pariwisata (dive spots), dan terumbu karang buatan (artificial reef).

Kepala Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), I Nyoman Radiarta mengatakan, sejak 2017, KKP melalui  Puriskel, bekerja sama dengan Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), untuk melakukan penelitian dan studi tentang pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai yang ditinggalkan untuk program terumbu karang.  Bahkan, pada 2019, KKP dan KMOUC sepakat membentuk Korea – Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC) dengan fokus kerja sama pada isu yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, serta capacity building dan bridging platform untuk kerja sama  sektor Industri Indonesia – Korea Selatan.

Menurutnya, budidaya laut di anjungan migas pascaproduksi berpotensi untuk dikelola secara terintegrasi dan secara komprehensif.  Hal tersebut juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Budidaya lepas pantai ini juga melibatkan masyarakat dalam beberapa segmen kegiatan, antara lain: produksi benih, pembibitan, usaha penyiapan induk, pemeliharaan ikan, pakan, serta pengangkutan benih dan induk.

“Dari perspektif perikanan, alternatif kegiatan yang paling menarik saat ini adalah mengubah struktur laut tersebut menjadi terumbu buatan atau program Rig-to-Reef (R2R) dan budidaya perikanan atau Rig-to-Fish Farm (R2F),” kata I Nyoman Radiarta, dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (4/2).

Menurutnya, pada 2020 dan 2021 ini Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), KKP, akan melakukan kajian pemanfaatan anjungan migas yang sudah tidak aktif di blok Kangean (Jawa Timur) untuk budidaya perikanan lepas pantai. Anjungan ini sekaligus diproyeksikan untuk dimanfaatkan sebagai gudang pakan, control room bagi smart aquaculture, stasiun pengisian bahan bakar, sumber air bersih (desalinasi), dan cold storage. Anjungan tersebut akan dimanfaatkan untuk tambatan perahu yang memberikan perlindungan ketika cuaca buruk, serta layanan perizinan.

Kegiatan ini terlaksana bertujuan untuk menyusun business plan praktis antara pihak Korea-Indonesia, menjaring saran dan masukan untuk penyusunan rekomendasi kegiatan ataupun analisa yang dibutuhkan dalam business plan dari pilot project untuk R2F. Selain itu untuk memastikan bahwa proyek dekomisioning juga dapat memberikan manfaat dan dukungan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. “Melalui FGD ini, output yang kami harapkan adalah rumusan rekomendasi kegiatan dan analisa yang dibutuhkan dalam penyusunan business plan bagi pemanfaatan AMLP pascaproduksi untuk budidaya perikanan lepas pantai, sebagau solusi kepada Pemerintah, untuk bagaimana mengelola anjungan migas yang terlantar dan menganggur yang menjadi kendala selama beberapa tahun,” kata Nyoman.

Peserta FGD terdiri dari berbagai instansi pemerintah (pusat dan daerah), akademisi, BUMN, dan peneliti yang relevan dalam pembahasan topik pemanfaatan anjungan migas lepas pantai pascaproduksi untuk budidaya perikanan dari pihak Indonesia dan Korea, diantaranya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Peneliti Pusat Riset Perikanan, CIIZ, Korea Aquatic Life Institute co. ltd, dan OceanWide.

Sumber Berita : indoagribiz

Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Universitas Bengkulu dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi akan memasang alat deteksi tsunami buatan dalam negeri di dua titik di perairan Bengkulu yakni Kota Bengkulu dan perairan Pulau Enggano.

"Dua alat deteksi tsunami buatan dalam negeri ini akan dipasang di perairan wilayah Kota Bengkulu dan satu lagi di Pulau Enggano,” kata Peneliti Utama Pusat Riset Terapan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Semeidi Husrin saat dihubungi dari Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan alat deteksi muka air laut yang dapat dijadikan sebagai deteksi awal tsunami itu diberi nama PUMMA, singkatan dari Perangkat Ukur Murah untuk Muka Air Laut. Cara kerja alat ini adalah mengukur muka air laut secara periodik atau real time dengan dukungan energi tenaga matahari. Ia mengatakan, jika ada perubahan mendadak, algoritma alat mampu mendeteksi dengan cepat dan memberikan peringatan bahwa terjadi sesuatu di perairan. “Untuk memastikan alat ini bekerja, juga dilengkapi CCTV sehingga bisa dapat visual kondisi perairan,” katanya.

Semeidi mengatakan, pemasangan PUMMA di perairan barat Sumatera di wilayah Bengkulu dikarenakan wilayah ini rawan gempa dan tsunami terutama dengan keberadaan Megathrust Mentawai. Saat ini tambahnya, alat yang fungsinya sama dengan nama Inexpensive Device for Sea Level Measurment (IDSL) hasil kerja sama KKP dengan Joint Research Centre – The European Commission (JRC-EC), Ikatan Ahli Tsunami Indonesia dan Badan Informasi Geospasial juga telah terpasang di delapan titik perairan Indonesia. “Tapi informasi resmi tentang potensi tsunami tetap dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika,” ucapnya.

Dosen Program Studi Kelautan Universitas Bengkulu, Ari Anggoro mengatakan dua alat PUMMA tersebut akan dipasang dalam bulan ini. “Khusus untuk Pulau Enggano sebenarnya direncanakan dalam pekan ini tapi karena kendala cuaca tidak ada kapal yang berlayar,” kata Ari.

Ia mengatakan data yang terekam oleh PUMMA dapat juga dimanfaatkan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan dan peningkatan peran lokal dalam membangun budaya sadar bencana.

Sumber Berita : antaranews

Alat pemantau dan pemberi peringatan dini tsunami, IDSL (Inexpensive Device for Sea Level measurement) di Selat Sunda pada bulan Januari 2021 genap berusia 2 tahun. Sebulan pasca kejadian Tsunami Gunung Anak Krakatau (GAK) atau pada tanggal 29 Januari 2019 IDSL di Marina Jambu berhasil dipasang oleh tim peneliti dari Pusat Riset Kelautan yang dipimpin oleh Dr.-Ing. Semeidi Husrin, Dr. Gegar S Prasetya dari Ikatan Ahli Tsunami Indoensia (IATSI) dan Tim peneliti dari Joint Research Centre – the European Comission (JRC-EC) yang dipimpin oleh Dr. Alessandro Annunziato. Sehari kemudian, IDSL Pulau Sebesi Lampung juga berhasil dipasang dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Keberhasilan pemasangan IDSL sebagai penguat sistem peringatan dini tsunami di Selat Sunda dan ketahanannya selama 2 tahun membuktikan bahwa alat ini memiliki kinerja dan daya tahan yang sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai penguat system eksisting TEWS di Indonesia. IDSL sesuai dengan Namanya memiliki  karakteristik alat yang murah (produksi dan operasional/perawatan), mudah (siapa aja bisa memasang dan merawatnya), cepat (near relatime), tahan lama (long lifetime duration), dilengkapi dengan CCTV, dan mampu memberikan peringatan dini. Sistem TEWS dari seluruh IDSL sepenuhnya dikoordinasikan dengan BMKG sebagai otoritas TEWS nasional.

Pasca operasional 2 tahun lamanya, masalah teknis mulai terlihat pada sensor IDSL. Lingkungan tropis Indonesia ternyata begitu keras menyerang sensor muka air sehingga permukaan sensor dihuni sarang binatang dan lapisan garam yang cukup tebal. Kondisi seperti ini, menyebabkan sensor harus segera diganti agar perekaman data dan monitoring muka air bisa terus berjalan dengan baik. Dengan dipandu oleh Dr.-Ing. Semeidi Husrin dari Pusat Riset Kelautan – BRSDMKP-KKP, Bapak Samsul Hidayat dan masyarakat Pantai Carita yang tergabung dalam Balawista (Balai Penyelamat Wisata Tirta) bahu – membahu melakukan perbaikan sensor IDSL di Marina Jambu. Dengan Kerjasama yang baik, alhamdulillah proses penggantian sensor IDSL bisa berjalan dengan baik dan lancar. IDSL Marina Jambu akhirnya aktif Kembali di hari ulang tahunnya yang ke-2.

Selamat Ulang Tahun IDSL Marina Jambu dan Pulau Sebesi yang ke-dua!

Link IDSL Marina Jambu: https://webcritech.jrc.ec.europa.eu/TAD_server/Device/207

Link IDSL Sebesi: https://webcritech.jrc.ec.europa.eu/TAD_server/Device/206