Setelah WakatobiAIS sukses terpasang di PPN Karangantu Banten maka pada 7 hingga 8 April 2021 Wakatobi AIS kembali dipasang di 10 kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera  (PPS) Cilacap. Ini adalah kali kedua perangkat AIS buatan Loka Perakayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi diimplementasikan di kapal nelayan. Mengingat pentingnya kegunaan perangkat AIS untuk keselamatan nelayan maka kesuksesan di kapal-kapal nelayan Karangantu dibuktikan dengan dipasangkannya kembali 10 unit WakatobiAIS pada kapal nelayan di Cilacap.

WakatobiAIS adalah sebuah perangkat AIS Class B yang dapat mengirim posisi kapal secara simultan sehingga keberadaannya dapat diketahui oleh kapal-kapal lain disekitarnya dan stasiun monitoring di darat. Kegunaannya sebagai alat keselamatan nelayan apabila kapal mengalami bahaya yang mengancam keselamatan nelayan seperti motor kapal mati, kapal hanyut, terbalik, bahaya tabrakan dan terbakar dan menghadapi perompak.

Sebagai salah satu inventor alat, bapak Arif Rahman selalu mengharapkan agar alat dapat diaktifkan/dihidupkan selama nelayan melakukan operasi penangkapan ikan. Selain itu Arif Rahman juga mengingatkan agar alat dapat dipelihara dengan baik oleh nelayan sebagai alat milik sendiri untuk meningkatkan keselamatan mereka dan keluarga.

Alat ini sendiri dirancang sangat kecil dan ringan serta mudah dioperasikan nelayan. 1 unit WakatobiAIS memiliki kode unik yang mengandung informasi tentang kapal dimana AIS terpasang sehingga tidak dapat dipindahkan ke kapal lain.

Kegiatan ini adalah hasil kolaborasi diantara unit Eselon II KKP yaitu Pusat Riset Kelautan BRSDM KKP dan Pusat Data dan Informasi Sekjen KKP dan Direktorat Kepelabuhanan KKP dan didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap dan PPS Cilacap untuk memanfaatkan hasil inovasi di KKP guna mensukseskan program Pelabuhan Digital.

Pantai Utara Jawa merupakan kawasan penting bagi Indonesia sebagai salah satu pusat perekonomian di mana sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu yang sangat diandalkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang memprioritaskan optimalisasi dan peningkatan produksi kampung-kampung budidaya sebagai salah satu tulang punggung sektor perikanan. Namun, upaya optimalisasi ini banyak mendapatkan kendala di mana salah satunya adalah dari berbagai permasalahan lingkungan di kawasan pesisir. Sebagaimana diketahui, kawasan pesisir Pantura Jawa telah lama mengalami masalah lingkungan yang sangat pelik seperti kerusakan ekosistem, abrasi pantai, banjir rob dan pencemaran lingkungan.

Bencana abrasi dan banjir rob merupakan salah satu jenis permasalahan pesisir yang cukup umum dapat dijumpai di pesisir Pantura Jawa, khususnya di kawasan – kawasan di mana terdapat usaha usaha tambak / budidaya perikanan yang dikelola masyarakat. Kerugian yang diderita petambak sangat besar setiap kali bencana abrasi atau rob melanda tambak-tambak tersebut. Berbagai upaya baik itu yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang telah diupayakan baik itu oleh masyarakat maupun pemerintah. Efektivitas dari upaya-upaya ini lah yang saat ini sedang dikaji oleh tim peneliti dari Pusat Riset Kelautan – BRSDMKP – KKP dalam kegiatan penelitian “Kajian Terintegrasi Penanganan Rob dan Abrasi Pantura Jawa” DIPA 2021 guna mendapatkan rekomendasi upaya-upaya mitigasi bencana abrasi/rob yang terintegrasi dan optimal diterapkan secara umum di pesisir Pantura Jawa. Di tahun 2021, Cirebon Raya yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu menjadi lokus dari kegiatan penelitian ini. Kota dan Kabupatan Ciirebon secara alami mengalami proses sedimentasi (Akresi). Namun demikian, proses abrasi juga terjadi di beberapa spot yang diakibatkan oleh tingginya konsentrasi struktur bangunan pantai yang dibangun untuk tujuan-tujuan khusus. Berbeda dengan Kota/kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu mengalami erosi pantai yang sangat parah.

Survey lapangan perdana “Kajian Terintegrasi Penanganan Rob dan Abrasi Pantura Jawa” dilakukan di Kota dan Kabupaten Cirebon pada tanggal 28 Maret – 1 April 2021 oleh Tim Peneliti Pusriskel terdiri dari Dr.-Ing. Semeidi Husrin, Vivi Yovita Indriasari MT, Dian Novianto, M.Sc dan Wahyu Hidayat (litkayasa) ke Rawaurip dan Desa Grogol (Gunung Jati). Di Rawa Urip, kawasan tambak telah dilindungi oleh struktur breakwater terbuat dari kubus beton yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Sementara itu, di Desa Grogol, sistem proteksi pelindung pantai memanfaatkan bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu memerangkap sedimen di belakangnya. Berdasarkan informasi yang didapat, keberadaan struktur bangunan pantai belum mampu mencegah bencana rob. Namun demikian, keberadaan struktur tersebut telah banyak membantu dalam meningkatkan kualitas hasil produksi tambak-tambak yang ada di belakangnya.

Selain kunjungan lapangan, koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, PPN Kejawanan, dan Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Cirebon (Oleh : Dr. –Ing. Semeidi Husrin, ST. M.Sc).

Jakarta, 07 April 2021. Bertempat di Ruang Rapat Empire 3, Hotel Holiday Inn, Bandung pada Selasa 6 April 2021 Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan Sidang Kelompok Lingkup Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) dengan agenda pembahasan materi Penajaman Rencana Rencana Aksi Tahun 2021 – 2024 dalam Mendukung Program Terobosan KKP. Kegiatan sidang kelompok ini merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDMKP Tahun 2021 yang digelar pada Selasa - Kamis  tanggal 6 – 8 April 2021 mendatang.

Sidang Kelompok dibuka dan dipimpin oleh Kepala Pusriskel  Dr. I Nyoman Radiarta, dan diikuti oleh Para Kepala UPT, Koordinator dan Sub Koordinator Lingkup Pusriskel. Dalam pembukanya, Kepala Pusriskel memberikan arahan bahwa semua kegiatan yang ada dan direncanakan pada 2021 – 2024 disegmentasi untuk mendukung 3 Program Prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu 1) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumberdaya Alam Perikanan Tangkap Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan;2) Pengembangan Perikanan Budidaya Untuk Peningkatan Ekspor Yang Didukung Riset Kelautan Dan Perikanan, dan 3) Pembangunan Kampung-kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau Dan Laut Berbasis Kearifan Lokal.

Dalam pertemuan tersebut, juga dilakukan pembahasan terhadap draft bahan paparan “Penajaman Rencana Rencana Aksi Tahun 2021 – 2024 dalam Mendukung Program Terobosan KKP” dengan melakukan reviu dan penajaman terhadap substansi bahan melalui pemilihan dan penonjolan kegiatan terkait, penyederhanaan atau penggabungan beberapa kegiatan, serta pencerminan sinergi kegiatan hulu hilir antara Unit Kerja Pusat dengan UPT. Selain itu disiapkan pula bahan tentang pengembangan Jaringan Kerjasama Riset yang telah dicapai meliputi Saintifik, Katalisator dan Pengguna dengan ruang lingkup nasional dan internasional. Semakin banyak pengguna hasil kegiatan riset Pusriskel maka semakin teruji dan terbukti kalau hasil-hasil kegiatan riset Pusriskel bermanfaat bagi banyak kalangan pengguna.

Hasil dari pembahasan bahan pada pertemuan ini akan digunakan oleh Kepala Pusriskel pada Sesi Paparan (Panel) Rencana Aksi Riset Tahun 2021 – 2024 dalam Mendukung Program Terobosan KKP yang akan disampaikan pada hari kedua Rakernis BRSDMKP tanggal 07 April 2021.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Kepala BRSDMKP Prof. Sjarief Widjaja yang menyampaikan beberapa arahan, diantaranya adalah Pusriskel diharapkan berperan dalam memberikan sumbangsih pemikiran yang berbeda, sesuai dengan permintaan Dirjen Perikanan Tangkap, terkait “tuan-tuan/ pemilik” kapal yang tidak diketahui, teknologi kelautan dari Pusriskel diharapkan ikut berperan. Pusriskel diharapkan menjadi agen transformasi high technology, misalnya teknologi penangkap ikan. Sudah ada instruksi dari MenKP tentang instrumentasi dan otomatisasi kapal ikan yang akan berlayar.

JAKARTA – Mitigasi bencana tsunami yang terintegrasi antara kepahaman masyarakat dan material penahan jalaran gelombang merupakan aspek yang tak terpisahkan. Penerapan secara menyeluruh di Indonesia, yang memiliki banyak titik risiko tsunami, akan menjadi cara untuk menurunkan risiko korban dan kerugian materi atas potensi tsunami.

Kepala Sub Koordinator Manajemen Operasi Gempabumi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dr. Sugeng Pribadi, menyatakan Indonesia memiliki banyak daerah potensi tsunami yang mengharuskan Indonesia waspada.

“Waspada dengan melakukan mitigasi bencana. Bukan hanya pembangunan infrastruktur fasilitas perlindungan pantai, tapi yang tidak kalah penting adalah penguatan mitigasi bencana kesiapsiagaan pemda, aparat, warga pesisir pantai untuk selalu siap ketika bencana itu datang. Dan, penting sekali memelihara fasilitas terkait bencana ini. Yang sudah lama harus dibangun kembali atau diperbaharui,” kata Sugeng, saat dihubungi oleh Cendana News, Rabu (7/4/2021).

Ia menyebutkan, daerah yang berpotensi tsunami adalah pesisir pantai yang berada di muka jalur subduksi atau megathrust.

“Sepanjang barat Sumatra, selatan Jawa sampai selatan Nusa Tenggara, berbelok di subduksi Laut Banda, dekat ke Maluku. Ada juga jalur subduksi utara Sulawesi,” ucapnya.

Sugeng menyebutkan, edukasi perlu dilakukan pada skala desa berbentuk penyuluhan desa sadar bencana.

“Harus dibuat peta evakuasi wilayah, lalu dilakukan latihan evakuasi. Ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Seperti rambu evakuasi, tempat evakuasi baik horisontal maupun vertikal,” ucapnya lebih lanjut.

Tak lupa, lanjutnya, pembangunan fasilitas ini harus memperhatikan kondisi kontur pantai dan jarak pantai dengan lokasi potensi tsunami.

“Membuat benteng penghalang tsunami atau talun-talun di dekat pantai. Kalau meniru Jepang, perlu dibuat break water untuk memecah gelombang, tapi cukup mahal. Alternatifnya, bisa dilakukan penanaman pepohonan bakau atau membuka tambak bisa juga mereduksi tsunami. Tetapi, memang jadi mengurangi keindahan wisata pantai biasanya. Dilematis,” tandasnya.

Ahli Oseanografi Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Widodo S. Pranowo, menyatakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan fasilitas mitigasi tsunami adalah kebaharuan data batimetri atau kedalaman laut, topografi pantai dan struktur geologinya.

“Dengan memperhitungkan ketiga aspek tersebut, baru kita mendesain pertahanan pantai dari jalaran tsunami. Bisa berupa campuran antara kondisi alam dan struktur bangunan,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Ia menjelaskan, desain tersebut dibuat berdasarkan hasil simulasi pemodelan inundasi gelombang tsunami yang menjalar, sejauh manakah masuk ke darat berdasarkan worst case scenario gempa terkuat yang terdekat pusat gempanya.

“Ketika melakukan simulasi pemodelan tsunami ini dibutuhkan data input berupa batimetri atau kedalaman laut, topografi pantai atau darat, pusat gempa terdekat dengan kekuatan terdahsyat pembangkit tsunami sebagai worst scenario,” ujarnya.

Misal, lanjutnya, di pantai bisa dibuat tanggul tinggi dari tanah yang kemudian ditanami mangrove.  “Hutan mangrovenya diatur jarak antar batang pohonnya, sehingga memiliki luasan yang memadai dalam meredam energi gelombang tsunami yang menjalar,” paparnya.

Atau bisa juga, antara tanggul pantai dan hutan mangrove diberikan open space yang luas. “Open space ini jangan ada bangunan sama sekali. Namun, tetap bisa digunakan untuk aktivitas rekreasi, misalnya,” paparnya lebih lanjut.

Ia mencontohkan, open space adalah seperti di kawasan Cilacap, dari Teluk Penyu hingga Pantai Widarapayung. “Open space-nya ada yang untuk wisata dan ada untuk ladang atau kebun. Ketika tsunami 17 Juli 2006, inundasi tsunami hanya mencapai ke open space tersebut tidak sampai ke pemukiman penduduk yang berada di belakang open space itu,” kata Dosen Prodi Hidrografi Sekolah Tinggi Angkatan Laut (STAL) ini.

Di belakang hutan mangrove, lanjutnya, baru kemudian bisa dibikin bangunan struktur kuat tahan gempa yang kemudian bisa untuk menahan tsunami atau bisa sebagai tsunami shelter.

“Bangunan tsunami shelter yang vertikal sangat direkomendasikan, bila tidak ada wilayah daratan yang tinggi di sekitarnya. Penduduk akan lebih cepat naik ke tsunami shelter vertikal ketimbang lari menjauh pantai, karena gelombang tsunami jauh lebih cepat perambatannya,” pungkasnya.

Sumber Berita : Cendananews

BANDUNG (7/4) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan tiga prioritas sebagai terobosan pada Tahun 2021-2024. Pertama, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Kedua, Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor. Ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Ketiga terobosan tersebut didukung oleh pengembangan riset kelautan dan perikanan. Demikian disampaikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja, pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM, Selasa (6/4), di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Sjarief, PNBP dari sektor kelautan dan perikanan selama ini hanya sekitar Rp600 miliar, didapat dari izin penangkapan ikan. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan paradigma, yaitu dengan menggratiskan perizinan penangkapan ikan dan mengenakan tarif PNBP saat menurunkan hasil tangkapan setelah selesai melaut. Dengan demikian potensi PNBP dari sektor kelautan dan perikanan yang dapat diraih diperkirakan bisa mencapai Rp12 triliun. Guna merealisasikannya, BRSDM terus mengembangkan riset, salah satunya melalui rencana kolaborasi dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara di bidang elektronika. Dengan teknologi tinggi, ikan hasil tangkapan bisa langsung dideteksi jumlah, jenis dan beratnya oleh peralatan canggih, sehingga dapat diketahui tarif PNBP-nya.

“BRSDM sudah mulai merintis untuk menyusun instrumen, peralatan-peralatan yang harus dipasang di kapal penangkap ikan supaya bisa mendeteksi, kalau ikan ditangkap di laut, dimasukkan ke palka maka bisa langsung dihitung berapa jumlahnya, beratnya, ikannya jenis apa saja, harganya berapa, kira-kira pendapatannya berapa. Sehingga saat mereka mendarat di daratan maka langsung keluar harus membayar berapa. Jadi disini teknologi yang masuk adalah teknologi untuk electronic scaling, teknologi untuk pattern recognition, dipotret, kemudian tahu ini ikan kerapu, ini ikan kakap merah, dan seterusnya, berapa harganya, tuna tongkol, cakalang. Riset menjadi utama disini. Kita akan mengembangkan teknologi itu. Tahun 2021-2025 BRSDM akan berperan di program ini dalam konteks untuk menyiapkan perangkat-perangkat instrumennya, alat ukur, monitoring, surveillance untuk kapal ikan yang di lautan sehingga jelas kapal yang menangkap, pemiliknya siapa, kewajibannya bagaimana,” paparnya.

Adapun dalam mendukung perikanan budidaya, menurutnya, riset juga memiliki peran yang tinggi. Saat ini Indonesia memiliki komoditas unggulan di bidang budidaya antara lain lobster, udang, dan rumput laut, yang didorong secara masif dan dikembangkan untuk kepentingan ekspor. Salah satunya melalui teknologi tinggi tambak udang yang akan dibangun di Aceh Timur seluas 10.000 hektare.

Sementara itu, menurut Sjarief, pihaknya juga mendorong komoditas-komoditas lokal unggulan dan mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, seperti Kampung Nila, Kampung Patin, Kampung Lele, Kampung Gabus, dan Kampung Garam, di berbagai daerah di Indonesia. Daerah yang akan dikembangkan salah satunya adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang pada Rakernis tersebut menandatangani nota kesepakatan dengan BRSDM.

Tak hanya mengembangkan riset, BRSDM juga meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung program-program prioritas KKP. Peningkatan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Kegiatan pendidikan diselenggarakan secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi praktik 70% dan teori 30%. Biaya pendidikan disubsidi oleh negara. Sebanyak 50% kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam. Satuan pendidikannya tersebar di berbagai daerah, yaitu 10 Politeknik, 1 Akademik Komunitas, dan 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Para peserta didik selain menjadi tenaga kerja professional juga diarahkan menjadi wirausaha, salah satunya didanai oleh kredit dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Selain itu, koperasi satuan-satuan pendidikan tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan idle untuk usaha perikanan budidaya dengan biaya kredit LPMUKP.

Adapun kegiatan pelatihan dilakukan melalui enam Balai Diklat ditambah Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) di berbagai wilayah di Indonesia, dengan peserta pelatihan mencakup masyarakat seluruh Indonesia. Pengembangan SDM melalui pelatihan saat ini berupa online training yang disebut Classical Blended Full Online Training. Terkait digitalisasi pelatihan, dikenal aplikasi e-Jaring (pembelajaran daring perikanan) dan e-Milea (electronic milenial learning).

Sementara itu kegiatan penyuluhan berupa pendampingan kelompok-kelompok usaha masyarakat kelautan dan perikanan oleh para penyuluh yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia. Para penyuluh tersebut sehari-harinya bertugas secara mobile mendampingi kelompok-kelompok tersebut di wilayah kerjanya masing-masing dalam meningkatkan usaha mereka dan melaporkannya secara berkala. Pengembangan SDM melalui penyuluhan saat ini juga dilakukan melalui digitalisasi penyuluhan.

Sebagai informasi, Rakernis BRSDM ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKP Tahun 2021 yang diselenggarakan 5-6 April 2021, di Bandung. Pada Rakernis tersebut, ditandatangani tiga naskah kerja sama BRSDM. Pertama, Nota Kesepakatan Antara BRSDM dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tentang Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengembangan Riset dan SDM KP di kabupaten tersebut. Kedua, Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Kelautan BRSDM dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung tentang Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Teknologi Kelautan. Ketiga, Rencana Kerja Aksi (Work Plan) Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pusat Pelatihan Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan BRSDM dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) tentang Increasing Trade Capacities of Selected Value Chains Within The Fisheries Sector in Indonesia-Extension Global Quality And Standards Programme (GQSP) Indonesia Smart-Fish 2.

Sumber Berita : Siaran Pers KKP Nomor: SP.367/SJ.5/IV/2021