Tim riset "Kajian Terintegrasi Penanggulangan Abrasi dan Banjir Rob Pantura Jawa" melakukan survey pendahuluan selama 5 hari (5-9 April 2021) di Subang, Indramayu, dan Cirebon guna mengindentifikasi daerah terdampak abrasi, sedimentasi, banjir rob, dan penurunan tanah di ketiga kabupaten di Jawa Barat tersebut. Tim survey terdiri dari Tubagus Solihuddin, Ph.D, Eva Mustikasari, MT., Dr. Anastasia TDK, dan Redi Wibowo.

Salahsatu daerah terdampak abrasi dan banjir rob yaitu Pantai Pondok Bali, Desa Mayangan, Kec. Legon Kulon, Kab. Subang. Berdasarkan hasil kajian awal, abrasi dan banjir rob yang terjadi di Pantai Pondok Bali lebih disebabkan oleh ketidakseimbangan sedimen akibat pembelokan arah muara Sungai Cipunagara ke pantai timur, sehingga di  Pantai Pondok Bali terjadi defisit sedimen.

Pengalihan aliran S. Cipunagara ke arah timur dilakukan sekitar tahun 1960an dan saat ini telah membentuk delta Cipunagara Baru di pantai timur seluas kurang lebih 1.621 hektar (lihat gambar). Sementara aliran sungai menuju Pantai Pondok Bali menjadi kali mati. Akibat defisit sedimen tersebut, Pantai Pondok Bali mengalami abrasi dan inundasi (genangan) yang berdampak terhadap hampir seribu hektar tambak udang dan bandeng (lihat gambar). Tim juga menemukan adanya indikasi amblasan tanah, namun perlu dikaji lebih lanjut laju penurunan tanah pertahunnya.

Intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR yaitu dengan instalasi pemecah gelombang jenis rock armor dan karung geobag sepanjang kurang lebih 300 m. Namun, pemecah gelombang tersebut perlahan tenggelam dan turun di bawah air pasang.

Penanganan abrasi/banjir rob alternatif yang dapat dipertimbangkan yaitu dengan membuka kembali aliran Sungai Cipunagara menuju utara agar terdapat akumulasi sedimen di sekitar Pantai Pondok Bali, setelah sedimen terakumulasi dapat ditindaklanjuti dengan penanaman mangrove. Apabila debit Sungai Cipunagara rata-rata sekitar 200 M³/detik dengan kandungan lumpur dalam air sungai sekitar 2,5 gr/liter, maka aliran sedimen yang disuplai oleh S. Cipunagara ke sekitar muara dapat mencapai 0,5 ton setiap detiknya. Namun sayangnya hingga saat ini kami belum mendapatkan update data debit rata-rata dan kandungan total suspended solid (TSS) Sungai Cipunagara. Arah pergerakan sedimen di sekitar muara juga sangat dipengaruhi oleh gelombang (swell) yang dibangkitkan oleh angin musiman, maka instalasi pemecah gelombang kedap air (permeable breakwater) juga dapat dipertimbangkan untuk mengakselerasi proses sedimentasi dan dapat melindungi sedimen dari proses pencucian (washed out) oleh gelombang. Selain itu, pembukaan kembali aliran Sungai Cipunagara menuju utara juga dapat mengurangi aliran sedimen dan pendangkalan ke pantai timur yang lokasinya berdekatan dengan pelabuhan offshore Patimban.

Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, Pemerintah Daerah melalui PDAM diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih penduduk di Desa Mayangan, Kec. Legon Kulon yang berjumlah sekitar 1.200an dengan jumlah kepala keluarga sekitar 400an. Karena Kebutuhan air bersih penduduk saat ini umumnya menggunakan sumur bor sedalam lebih dari 60 m yang dalam penggunaan jangka panjang akan berdampak terhadap tingginya intensitas penurunan tanah. (Oleh : Tubagus Solihuddin, Ph.D)

CILACAP (9/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melengkapi hal-hal teknis untuk mendukung implementasi program terobosan berupa peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap. Salah satunya menerapkan penggunaan teknologi Automatic Identification System (AIS) pada kapal perikanan.

Kegiatan penerapan teknologi AIS berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, setelah sebelumnya digelar di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Banten. Terdapat 10 kapal perikanan di PPS Cilacap yang dipasangi teknologi hasil penelitian Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi tersebut.

"Kami melakukan sosialisasi kegunaan dan penggunaan AIS bagi nelayan yang dihadiri pemilik dan nakhoda kapal perikanan," ujar Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP, Budi Sulistyo dalam keterangan resmi KKP, Jumat (9/4/2021).

Cara kerjanya, AIS akan menginformasikan kepada sistem pemantau yang ada di pelabuhan lokasi kapal berada dan akan memberikan respon cepat apabila terjadi kondisi darurat. Dengan demikian, keselamatan nelayan saat melaut lebih terjamin dan penangkapan ikan di luar kawasan izin kapal dapat dicegah.

Budi menambahkan, penerapan AIS juga dirancang untuk memberikan informasi akurat kapan kapal akan merapat ke pelabuhan untuk melakukan bongkar muat.

Selain penerapan teknologi AIS, KKP melalui Pusdatin, Ditjen Perikanan Tangkap, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Solusi 247 juga memasang timbangan online di PPS Cilacap dan PPN Karangantu. Pelabuhan tersebut saat ini menjadi percontohan pelabuhan berbasis digital di Indonesia.

Penerapan timbangan online sebagai upaya KKP mempercepat proses penimbangan hasil tangkapan kapal perikanan yang terhubung dengan data center. Keberadaan timbangan online merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data KKP.

Budi menerangkan, selanjutnya AIS dan timbangan online akan diintegrasikan untuk memperkuat manajemen pelabuhan percontohan berbasis digital tersebut. Integrasi ini diharapkan selesai terbangun pada Juni 2021.

"Digitalisasi pelabuhan sebagai langkah dimulainya transformasi digital pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang selaras dengan kebijakan transformasi digital untuk mendukung peningkatan pelayanan publik," pungkas Budi.

Kepala PPS Cilacap, Imas Masriah, menyatakan siap mendukung kegiatan percontohan digitalisasi pelabuhan perikanan. Kegiatan ini kesempatan baik untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung peningkatan PNBP di sub-sektor perikanan tangkap.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memiliki tiga program terobosan untuk periode 2021-2024. Salah satunya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap menuju Rp12 triliun. PNBP dari sub-sektor ini di tahun-tahun sebelumnya berada di kisaran ratusan miliar.

Menteri Trenggono menegaskan, hasil peningkatan PNBP nantinya akan digunakan untuk memperbaiki dan menata infrastruktur perikanan tangkap menjadi lebih modern. Selain itu, program jaminan sosial bagi nelayan akan diperluas termasuk perbaikan kawasan pesisir.

Sumber Berita : SIARAN PERS KKP Nomor: SP. 387/SJ.5/IV/2021

Karimunjawa - 10 April 2021 Tim kegiatan rekomendasi pemanfaatan sumber daya air tanah di pesisir dan Pulau-pulau kecil (Pulau Karimunjawa) dengan PJPK Dino Gunawan Pryambodo, M.T. melakukan Survei di Hari kedua dengan kegiatan diantaranya: 1. Kunjungan ke kantor tirta jumporo PDAM karimunjawa wawancara dengan pak ifan untuk mendapatkan informasi pelanggan PDAM & sumber air nya; 2. Kunjungan ke lurah karimunjawa dengan pak arif rahman untuk mendapatkan data monografi kelurahan; 3. Kunjungan ke puskesmas karimunjawa dengan bu arni untuk mendapatkan data kesehatan lingkungan; 4. Kunjungan dan Pengukuran pH dan salinitas sumber utama air PDAM di legolele dengan alat ukur pH meter dan refraktor meter; 5. Kunjungan dan wawancara ke ketua koordinator pansimas dusun nyamplungan; 6. Kunjungan, wawancara dan pengukuran pH dan salinitas sumur penduduk di desa karimunjawa; 7. Pengukuran geolistrik 2D lintasan 1 di kawasan konservasi hutan mangrove balai taman nasional karimun jawa.; 8. Pengukuran geolistrik 1D lintasan 1-5 di desa karimunjawa; 9. Pengukuran survey kualitas air dan kondisi sedimen di kawasan konservasi hutan mangrove balai taman nasional karimun jawa.

Survei akan berlanjut sampai dengan 13 April 2021 dengan melibatkan beberapa anggota personil peneliti Pusriskel, Teknisi dari LRSDKP mahasiswa UNES dan dinas karimunjawa.

Setelah implementasi 50 unit wakatobiAIS di kapal-kapal nelayan di PPN Karangantu dan PPS Cilacap, kini keberadaan kapal-kapal sudah dapat dilihat di layar shipmonitoring yang berada di pelabuhan. Sistem komunikasi WakatobiAIS sudah berhasil menampilkan keberadaan kapal-kapal tersebut di layar monitor. Keberhasilan ini sangat menggembirakan karena misi mensukseskan program Digitalisasi Pelabuhan Perikanan yang digagas Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekjen KKP berjalan baik dan membuat bangga para perekayasa Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi karena alat buatan mereka bisa dimanfaatkan dan telah menunjukan kinerja sesuai harapan.

Hari Jumat tanggal 9 April 2021, kegiatan Sosialisasi Kegunaan dan Penggunaan AIS bagi Nelayan di PPS Cilacap sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Seperti halnya di PPN Karangantu, di Cilacap pun para nelayan yang beruntung kapalnya dipasang WakatobiAIS telah hadir dan mendapat bekal ilmu dan wawasan akan pentingnya keselamatan jiwa dan harta benda mereka, tentang cara menggunakan alat, keuntungan melengkapi kapal dengan alat komunikas dan bagaimana langkah-langkah yang dijalankan apabila mereka menghadapi bahaya di tengah laut. Pada umumnya mereka yang hadir merasa senang karena mendapat kehormatan kapalnya terpilih untuk dipasangkan perangkat ini.

Jumlah stasiun shipmonitoring WakatobiAIS sendiri ada lima lokasi di Indonesia yaitu di Surabaya, Makasar, Wakatobi, Cilacap dan Karangantu. Sedangkan yang baru saja dipasang AIS Class B di kapal nelayan adalah di Karangantu dan Cilacap yang semuanya sudah bekerja memantau keberadaan kapal. Tampak pada gambar tangkapan layar, kapal-kapal nelayan yang sudah dimasukan ke dalam sistem shipmonitoring dicirikan khusus yang membedakan dengan objek kapal lain karena memiliki kode tersendiri yang berisi informasi tentang kapal. Titik-titik tersebut akan memberikan tanda dan kode apabila nelayan menekan tombol SOS yang berarti meminta bantuan segera.