MODEL PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

SECARA TERPADU (ICZM) BERBASIS BLUE ECONOMY DI LOMBOK TIMUR DAN

LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT

 

Latar Belakang

Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, menurut Supriharyono (2007) wilayah ini sangat produktif dengan keberadaan estuaria, mangrove, padang lamun serta terumbu karang, sehingga sedemikian panjangnya pantai Indonesia merupakan potensi sumberdaya alam yang besar untuk pembangunan ekonomi.ICZM adalah suatu kesatuan sistem yang terintegrasi yang memiliki hubungan terhadap tujuan lokal, regional, nasional dan internasional. ICZM ini memfokuskan diri kepada interaksi antar berbagai kegiatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada didalam kawasan pesisir dan antar kegiatan-kegiatan yang berada di suatu kawasan pesisir dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di daerah lain (OECD, 1993).

Sebagai upaya untuk pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu (ICZM), telah dilaksanakan beberapa kegiatan dari berbagai instansi, seperti :

1.  BAPPENAS dengan proyek CRMP-USAID (Coastal Resources Management Planning) yang dimulai pada tahun 1997 dan akan berakhir pada bulan September 2003; merupakan salah satu komponen penting dari Program Pengelolaabn Sumberdaya Alam II (Natural Resources Management – NRM II) dengan tujuan utama untuk membantu proses penguatan kelembagaan dan desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan di Indonesia. CRMP-USAID dilaksanakan di tingkat nasional dan di 4 propinsi, yaitu Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Lampung dan Papua.

2.  Ditjen. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan dengan proyek Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP-ADB) Loan ADB No.1770/SF/INO sebagai kelanjutan dari proyek MREP (Marine Resources Evaluation Program) dimulai pada bulan September 2002 sampai dengan 31 Desember 2006, akan dilaksanakan di 43 kabupaten dari 15 propinsi, dengan tujuan utama : pengelolaan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap lingkungan, dengan empat komponen pokok yaitu : perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut; pengelolaan data dan informasi spasial; evaluasi kerangka hukum pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta upaya penegakannya; skema pengelolaan sumberdaya alam skala kecil.

3. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Program Pantai dan Laut Lestari, dengan tujuan utama Pengendalian pencemaran dan perusakan ekosistem pesisir dan laut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999,  dilaksanakan sejak Desember 2000, dilaksanakan di tingkat propinsi seperti Bali, Sulawesi Tenggara, Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta;  Tingkat kabupaten seperti Sukabumi, Lampung Selatan, Bantul, Pasir Panajam, Kutai Kartanegara, Kepulauan Riau, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Pontianak; Tingkat Kota seperti : Kendari, Denpasar, Semarang, Batam, Cilacap, Padang, Surabaya, Makasar, Cilegon, Balikapapan dan Tarakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penting untuk dilakukan kajian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpaduberbasisblue economy, mengingat nilai penting dari wilayah pesisir, potensi pesisir yang dimiliki oleh Pulau Lombok, tekanan yang terjadi terhadap wilayah pesisir akibat aktivitas pembangunan serta manfaat dari pentingnya suatu studi mengenai ICZM.

 

TUJUAN :

  1. Meningkatkan Produksi dan Produksivitas Usaha Kelautan dan Perikanan.
  2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.
  3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjut
Metode Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan. Lokasi penelitian direncanakan di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Alasan pemilihan lokasi antara lain:

-       UU Nomor 27, 2007 jo UU Nomor 1, 2014 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

-       Perpres Nomor 32, 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, khususnyaKoridor VIBali dan Nusa Tenggara.

-       Permen 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

-       Pulau Lombokmemiliki potensi sumberdaya pesisir, baik sebagai sumber pangan maupun sebagai jasa.

 

Parameter yang Dikaji

1. Bio-fisika kimiawi perairan

2. Dimensi sosial ekonomi, kelembagaandankebijakan pemerintah daerah

 

Teknik Pengumpulan Data

- Survey bio-fisika-kimiawi perairan

- Kajian luas lahan dan sebaran ekosistem pesisir serta potensi pengembangannya dilakukan melalui pendekatan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, dan penelusuran peta tematik.

- Data dimensi sosial ekonomi, kelembagaandankebijakan pemerintah daerah, diperoleh melalui wawancara, konsultasi publik, dan penelusuran data sekunder.

 

Langkah Analisis

  1. Identifikasi luas lahan dan sebaran eksisting serta identifikasi objek pemanfaatan dan tutupan lahan lainnya dilakukan melalui interpretasi multi-citra satelit dengan langkah image processing standar meliputi, restorasi citra (geometrik dan radiometrik), transformasi citra melalui komposit warna menggunakan band-band yang responsif terhadap ekosistem pesisir dan habitatnya, klasifikasi, pengujian lapangan (ground truth), dan anotasi. Identifikasi lahan juga dikompilasi dengan data tematik yang di delineasi.
  2. Potensi wilayahpesisirdilakukan melalui analisis Sistem Informasi Geografis (SIG)
  3. Penyusunanrekomendasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

 

Sasaran

  1. Tersedianya data daninformasiuntukpenyusunanperencanaan wilayahpesisir,
  2. Kelestarian sumberdaya pesisir dalam satu kesatuan perencanaan secara terpadu.

 

Output

1. Data daninformasidinamikasumberdayapesisir

2. Petasebaranekosistempesisir

3. Petapotensipengembanganwilayahpesisirberbasis blue economy

 

Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
Alamat : Gedung Balitbang KP II Lantai 4, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430 – DKI Jakarta / Telp. : (021) 64711583, 64711672 ext  4304 / Fax. : (021) 64711654
Lokasi Kegiatan : Perairan Teluk Ekas Kab. Lotim & Teluk Bumbang dan Awang Kab. Loteng
Peneliti Utama : Dr. Taslim Arifin
Peneliti Anggota : Fajar Y. Prabawa
Yulius M.Si
Eva Mustikasari, MT
Aida Heriati, MT