MODEL IMPLEMENTASI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K) BERBASIS DAYA DUKUNG DI KABUPATEN BARRU,

PROVINSI SULAWESI SELATAN

 

Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut atas Keputusan PresidenNomor 136 Tahun 1999 Tanggal 10 Nopember 1999, Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut, Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 177 Tahun 2000 Tanggal 15 Desember 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Kelautan dan Perikanan, diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 01 Tahun 2001 serta perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.19/SJ-DKP/KP.430/2005 Tanggal 21 September 2005 tentang pembentukan Pusat Riset Wilayah dan Sumberdaya Nonhayati ( Pusriswilnon ), sebagai salah satu Unit kerja pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan terhadap Direktorat Wilayah Laut dan Direktorat Riset dan Eksplorasi Sumberdaya Nonhayati Laut-Ditjen PREL. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 14 April 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15 /MEN / 2010 TentangOrganisasidan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tanggal 06 Agustus 2010. dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) sebagai salah satu Unit kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang merupakan perubahan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati (Pusriswilnon), Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pesisir dan Laut,  memiliki fungsi :

  1. Perumusan bahan kebijakan teknis, penyerasian program dan kegiatan penelitian dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir.
  2. Pembinaan, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir.
  3. Pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama dan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir.
  4. Pengelolaan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir dan kepustakaan.
  5. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam pelaksanaan kegiatan Model Implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Rzwp-3-K) Berbasis Daya Dukung Di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan perlu diperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-3-K). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 UU PWP-3-K meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan yang dimaksud dalam UU PWP-3-K tersebut, terdiri atas penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK). Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, sedangkan rencana zonasi merupakan arahan pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Rencana Zonasi yang dimaksud untuk membuat suatu jaringan/kisi-kisi spasial diatas lingkungan pesisir dan laut yang memisahkan pemanfaatan sumberdaya yang saling bertentangan dan menentukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dan diizinkan untuk setiap zona peruntukan dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi. Adapun tujuan rencana Zonasi adalah membagi wilayah pesisir kedalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (Compatible) serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan (Incompatible).  Rencana Zonasi WP-3-K meliputi Penetapan Zona-Zona dan Arahan Pemanfaatannya, yaitu Zona  Pemanfaatan Umum (Multiple Use Zone), Zona Konservasi, Zona Kawasan Strategis Tertentu (kalau ada) dan Zona Alur (Corridor Zone).

 

SASARAN STRATEGIS :

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasar kantujuan yang akan dicapai adalah:

  1. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan.
  2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat.
  3. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan / Pembudidayaan Ikan.
  4. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita.
  5. Meningkatnya branding produk perikanan dan produkperikanandan market share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
  6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnyaj umlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negaramitra.
  7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah tugas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
  8. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola.

Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementrian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran trategis ini adalah persentase wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP.

 

Penerima Manfaat

  1. Masyarakat pesisir di lokasi penelitian.
  2. Pemangku kebijakan sebagai penentu arah pengelolaan kawasan pesisirdan PPK.
  3. Masyarakat ilmiah sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai model pengelolaan wilayahpesisir.

 

Stratregi Pencapaian Keluaran

Metode Pelaksanaan

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan. Lokasi penelitian direncanakan di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Alasan pemilihan lokasi antara lain:

-       Kepmen 32 Tahun 2010 tentang penetapan kawasan minapolitan

-       Kabupaten Barru memiliki potensi sumberdaya pesisir dan PPK, baik sebagai sumber pangan maupun sebagai jasa.

-       Tindak lanjut dari penyusunan RZWP-3-K, sebagaimana amanat dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 UU Nomor jo 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

 

Parameter yang Dikaji

Potensi wilayah pesisir dan PPK untuk pengembangannya, meliputi Zona Pemanfaatan Umum (Multiple Use Zone), Zona Konservasi, Zona Kawasan Strategis Tertentu (jika ada) dan Zona Alur (Corridor Zone) (jika ada).

Model pengelolaan wilayah pesisir dan PPK berbasis zonasi ini memuat perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan dan zona serta sub-zona, yang akan dirumuskan meliputi :

1. Kawasan Pemanfaatan Umum, mencakup zona dan sub-zona; pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.

2. Kawasan Konservasi, mencakup zona dan sub-zona; konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai.

3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, mencakup zona dan sub-zona; pertahanan keamanan, situs warisan dunia, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

4. Alur Laut, mencakup; alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.

 

Teknik Pengumpulan Data

-       Survey bio-fisika-kimiawi perairan

-       Survey secara multidimensi

 

Langkah Analisis

  1. Daya dukung pemanfaatan kawasan pesisir dan PPK
  2. Penyusunan rekomendasi pengelolaan wilayah pesisir dan PPK.

 

Sasaran

1. Tersusunnya Rencana Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Barru,

2. Terwujudnya keterpaduan/integrasi perencanaan wilayahpesisirdan PPK,

3. Kelestarian sumberdaya pesisir dalam satu kesatuan perencanaan secara terpadu.

 

Output

1. Usulan Peta Rencana Pengelolaan (Management plant) Kabupaten Barru

 

 

Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
Alamat : Gedung Balitbang KP II Lantai 4, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430 – DKI Jakarta / Telp. : (021) 64711583, 64711672 ext  4304 / Fax. : (021) 64711654
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
Peneliti Utama : Eva Mustikasari
Peneliti Anggota : Dr. Taslim Arifin
Yulius, M.T
Aida Heriati, M.T
Fajar Yudi Prabowo, M.T