Analisis Kebijakan Pengolaan dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Laut dan Pesisir Prov. Sulsel

sebagai Kawasan Pengembangan Minapolitan

 

 

 

 

Latar Belakang :

Budidaya laut sangat terkait dengan keberadaan lahan yang sesuai. Bahkan segala aktifitas masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan akan ruang. Demikian pula besarnya jumlah masyarakat dalam suatu wilayah (ruang) akan sangat menentukan kemampuan wilayah tersebut untuk menopang masyarakatnya, sehingga memperoleh suatu standar kehidupan yang layak. Pola tanam/budidaya laut dengan komoditas rumput laut yang dulunya dilakukan di sepanjang perairan pantai hingga sekarang, telah berekspansi ke tambak-tambak menjadi salah satu komoditas budidaya pesisir, dimana ternyata dengan pola tanam di tambak lebih memberikan nilai tambah ekonomi serta tidak mengganggu budidaya ikan dan udang di dalamnya.

Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu penghasil produk rumput laut terbesar di Indonesia, dimana hingga triwulan III Tahun 2011 produksi rumput laut mencatat 1.496.062 ton. Tentunya produksi yang besar ini tidak terlepas dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Akan tetapi, besarnya produksi rumput laut tidak menjadikan pendapatan masyarakat petani/nelayan ikut terdongkrak secara signifikan. Harga rumput laut di kalangan petani/nelayan masih terbilang rendah, dimana kualitas produk  belum menjadi jaminan. Salah satu penyebabnya adalah masih dikuasainya rantai pemasaran oleh tengkulak dan pedagang.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana daya dukung (carrying capacity) lahan budidaya rumput laut dan peran masyarakat yang bekerja pada sektor ini terhadap pembangunan ekonomi daerah

Tujuan :

1. Mengkaji daya dukung (Carrying Capacity) lahan budidaya laut dan pesisir serta peran masyarakat yang bekerja pada sektor budidaya  dalam proses pembangunan di daerah.

2.   Menyusun rekomendasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan terpadu budidaya laut dan pesisir dalam mendukung proses industrialisasi perikanan di kawasan minapolitan.

Metode :

  1. Melakukan identifikasi luas lahan dan sebaran eksisting melalui interpretasi multi-citra satelit dengan langkah image processing standar.
  2. Analisis CCR (Carrying Capacity Ratio), Untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan daerah tersebut, digunakan.
  3. Analisis pembagian lokasi (Location Quotient Analysis/LQA) untuk mengetahui kemampuan SDM yang bergerak pada sektor budidaya terhadap sektor-sektor pembangunan di daerah secara luas
  4. Penyusunan rekomendasi kebijakan merupakan kompilasi dari seluruh rangkaian analisis tersebut di atas

Hasil :

  1. Ketiga kawasan memiliki daya dukung lahan (carrying capacity) yang berbeda, dimana Kota Makassar sudah tidak memungkinkan lagi dikembangkan sebagai kawasan pertambakan, sedangkan Kabupaten Maros dan Pangkep masih memungkinkan dengan catatan, harus diterapkan konsep pengembangan yang didasarkan pada bentuk komoditi yang telah ada dan berpotensi untuk dikembangkan serta karakteristik geomorfologi dan social ekonomi setempat.
  2. Konsep pengembangan yang direkomendasikan untuk ketiga kawasan tersebut adalah: a) Makassar dapat dikembangkan sebagai sentra ekonomi perikanan terpadu b) Kabupaten Maros dapat dikembangkan sebagai kawasan Agro-mina wisata, Eko-edu wisata, dan sebagai sentra produksi budidaya pesisir c) Kabupaten pangkep dapat dikembangkan sebagai sentra produksi budidaya pesisir dengan pola intensif dan sebagai sentra produksi garam konsumsi.

Lokasi Kegiatan

:

Propinsi Sulawesi Selatan

Peneliti Utama Keg

:

. Syahrial Nur Amri, MSi