Aplikasi Survei Penelitian Legal Coastline dalam Mendukung Implementasi Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)

 

Latar Belakang :

Pengukuran garis pantai merupakan kegiatan yang utama dilakukan untuk mendapatkan garis pantai pasang maksimum dengan dikorelasikan pada  data  pasang  surut  dan  batimetri.  Kajian  yuridis  juga  dilakukan  untuk  dapat  mendukung  dalam  proses penetapan garis pantai (legal coastline) yang jelas antara yuridiksi darat dan yuridiksi laut. Kedua hal tersebut penting dilakukan dan berguna dalam penetapan zonasi untuk pemanfaatan ruang dan dapat mengurangi konflik kepentingan wilayah pemanfaatan.

Tujuan :

1.  Melakukan kegiatan penelitian dengan penekanan pada aplikasi legal coastline pada pengelolaan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) berdasarkan definisi legal coastline.

2.  Melakukan inventarisasi potensi sumberdaya pesisir berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam kerangka legal coastline dan HP3.

Metode :

1.  Pengumpulan data primer dengan cara penentuan titik detail legal coastline melalui survei terhadap kedudukan muka air tertinggi,  pengamatan  pasang  surut,  pengukuran  batimetri  atau  pemeruman  serta  pengamatan  sumberdaya  pesisir  dan pemanfaatan lahan eksisting.

2.  Pengumpulan data sekunder berupa data sosial ekonomi secara insitu dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat setempat.

3.  Analisis data menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) secara spasial untuk menetukan garis pantai muka air rata-rata dan garis pantai muka air rendah menggunakan data primer.

Hasil :

1.  Teraplikasikannya prinsip legal coastline dalam pengelolaan HP3. Konflik pemanfaatan lahan pesisir selalu terjadi sepanjang belum ada kejelasan mengenai kewenangan pengelolaan wilayah antara darat dan laut. Legal coastline adalah suatu wilayah paralel garis pantai dengan pembagian kewenangan pengusahaan yang jelas sehingga implementasi UU No 27 Tahun 2007 menemui sasaran yang jelas.

2.  Data spasial legal coastline merupakan langkah awal dalam melakukan delineasi potensi sumberdaya kawasan pesisir dan perairan. Legal coastline dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan delineasi wilayah pengusahaan pesisir dan perairan, dengan memperhatikan kondisi oseanografi dan kepesisiran.

3.  Wilayah pesisir Kepulauan Seribu memiliki karakter tataguna lahan yang berbeda dengan wilayah pesisir Kabupaten Pati dimana di Pulau Seribu penggunaan lahan wisata bahari dan area terbangun dominan sedangkan pesisir Kabupaten Pati banyak dimanfaatkan untuk budidaya tambak udang dan bandeng. Wilayah pasang-surut di Pulau Seribu lebih sesuai diupayakan untuk kegiatan kelautan dan perikanan sedangkan pesisir pantai di Pati pemanfaatannya harus mempertimbangkan kemungkinan pengalihgunaan lahan dari kelautan (tambak) ke non kelautan (pertanian/bangunan). Konsep legal coastline lebih kompleks terjadi pantai Pati daripada Pulau Seribu.

Lokasi Kegiatan            :   DKI Jakarta (Pulau Pramuka-Kepulauan Seribu); Jawa Tengah (Kabupaten Pati)

Penanggungjawab         :   Triyono, M.T.

Peneliti Utama Keg.     :   Restu Nur Afi Ati, M.Si.