FGD Perumusan Strategi Mitigasi dan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana

Written by Joko Subandriyo | 22 April 2021

Pada tanggal 20 April 2021 di Ruang Rapat Lt. 4 Gd.2 BRSDM-KP Ancol Timur telah dilakukan FGD perumusan strategi mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana di pesisir Selat Sunda. FGD dilakukan secara daring dan luring serta dihadiri oleh peneliti bidang mitigasi-adaptasi kebencanaan Pusriskel, sub-koordinator kerjasama Pusriskel, Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATSI), Bappeda Kabupaten Pandeglang, BPBD Provinsi Banten, dan Wk. Dekan serta dosen Fakultas Teknik Untirta.

Poin-poin penting hasil diskusi dalam FGD diantaranya:

1. Gunung Anak Krakatau (GAK) memiliki siklus letusan 130 tahun, sehingga diperlukan kira-kira 100 tahunan untuk terjadi letusan dengan level destruktif seperti tahun 2018. Pengetahuan terkait siklus ini sangat penting untuk antisipasi upaya mitigasinya dan memprediksi bagaimana impact tsunaminya.
2. Pekerjaan rumah terbesar kita adalah potensi gempa pada zona "megathrust" dengan worst case skala magnitude 9. Sehingga diperlukan pengetahuan mendalam mengenai karakteristik dari megathrust ini terhadap kemungkinan bencana tsunami yang akan terjadi. Sehingga diharapkan dapat dilakukan pemodelan tsunami yang lebih detail beserta upaya mitigasinya.

3. Penataan ruang yang dilakukan harus dapat mengantisipasi kejadian “megathrust” terkait dampak dari getaran dan re-scoping kembali bangunan tahan gempa dan tsunami.
4. Dari aspek mitigasi, potensi destruktif dari gempa dan tsunami "megathrust" sangat besar, sehingga perlu dibedakan antara tata ruang untuk  bencana dari Krakatau dan megathrust serta dilihat komprominya seperti apa.
5. Perlu disiapkan early warning system (EWS) yang tepat dan dapat diandalkan, salahsatunya yaitu dengan Pemanfaatan IDSL/PUMMA. Untuk gempa besar dengan skala magnitude 8, maka daratan pun akan ikut naik (terdeformasi), hal ini akan terekam dalam IDSL dalam bentuk perubahan posisi sensor. Jadi, IDSL selain berfungsi untuk mengukur muka laut, juga dapat bertindak seperti GPS.
6.    Perlu juga memperhatikan aspek bahaya ikutannya (secondary hazard) karena di Selat Sunda terdapat kawasan industry. Contohnya industri pet-chem (petrokimia) di Cilegon, bila industri pet-chem ini collapse, maka indonesia juga akan kehilangan distribusi bahan kimia terbesarnya mengingat industri Petrokimia terbesar hanya ada di Cilegon dan Surabaya.
7. Penting juga untuk terus-menerus melakukan riset karakeristik SOURCE bencana  (megathrust, fault, Krakatau, sunda gap) dan IMPACTnya. Seperti uplifted coral di Binuangen terangkat sekitar thn 1600-an (Jadi sudah sekitar 400 thn).
8. Vegetasi pantai seperti mangrove, cemara pantai, ketapang pada level tertentu dapat mereduksi energi dan kecepatan gelombang tsunami. Namun yang harus diwaspadai dari tsunami adalah panjang gelombangnya, untuk letusan GAK jaraknya sekitar 5 km dr garis pantai, sehingga jangkauan inundasinya sekitar 500 m hingga maksimal 1 km, sedangkan untuk megathrust dengan dimensi 600 km x 250 km, maka jangkauan inundasinya bs sampe 10 km ke daratan
9. Kondisi eksisting pemanfaatan ruang di Pandeglang, saat ini banyak dimanfaatkan untuk hotel, kondominium, dll. Hingga saat ini belum ada revisi tata ruang (Perda 2020) yang memasukan kewajiban penempatan sempadan pantai.
10. Pandeglang merupakan salahsatu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan sektor unggulan adalah wisata pantai. Diharapkan upaya mitigasi yang dilakukan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan mitigasi bencana.
11. Pemasangan IDSL sangat dibutuhkan di Pantai Pandeglang sebagaisistem  peringatan dini kepada masyarakat dan menciptakan rasa aman kepada wisatawan. Masalah dengan masih adanya vandalism direkomendasikan agar dalam pengelolaannya mengedepankan community-based participatory.

Tindak lanjut dari FGD tersebut akan dilakukan analisis oleh tim peneliti dari Pusriskel sehingga rekomendasi yang dikeluarkan akan lebih tajam serta akan dilakukan sinergi lebih lanjut yang melibatkan stakeholder yang lebih luas diantaranya unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, LSM, akademisi, dan masyarakat luas. (Oleh : Tubagus Solihuddin, Ph. D)