Penataan Ruang Wilayah Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana

Written by Joko Subandriyo | 18 April 2021

Tim riset "Penataan Ruang Wilayah Pesisir Paska Bencana Menggunakan Cellular Automata" melakukan pra-survey ke Propinsi Banten selama 3 hari (14-16 April) khususnya di Kabupaten Pandeglang dalam rangka menggali informasi dari dinas terkait perihal daerah terdampak tsunami Selat Sunda 2018 dan rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan sistem tambak di pesisir Selat Sunda serta tren perkembangan permukiman penduduk paska bencana. Tim terdiri dari Dr. Marza Marzuki, Aida Heriati M. Eng, Dr. Dini Purbani, dan Tubagus Solihuddin, Ph.d. Beberapa instansi yang dituju diantaranya Dinas KP Provinsi Banten, Bappeda Kabupaten Pandeglang, dan BPBD Kabupaten Pandeglang. Sedangkan lokasi tinjauan yang dipilih diantaranya shelter tsunami dan Desa Teluk di Kecamatan Labuan.

Beberapa informasi penting hasil pra-survey yang didapat oleh tim diantaranya: 1) Sektor pariwisata bahari merupakan andalan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Pandeglang selain sektor pertanian, 2) Sektor pariwisata di pesisir Pandeglang belum bangkit dampak kejadian tsunami Selat Sunda 2018 dan lebih terpukul lagi dengan adanya pandemi saat ini, 3) Pemerintah daerah sudah menetapkan tata ruang berbasis mitigasi bencana, namun dalam penerapannya kerap kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi, sehingga perlu dicarikan strategi yang dapat mengakomodir keduanya, 4) Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana, Pemerintah Daerah sudah melakukan relokasi warga yang terdampak tsunami 2018 dgn mendirikan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap), 5) Dalam RTRW sudah ditetapkan sempadan pantai 100 meter dan disesuaikan bangunannya untuk tahan gempa dan tempat evakuasi tsunami yang salahsatunya disediakan hotel, 6) Dilema yang dihadapi pemerintah saat ini adalah di satu sisi pemerintah daerah harus mengejar pendapatan dari sektor pariwisata bahari, namun di sisi lain rawan akan terjadinya tsunami, jadi disiapkan alternatif wisata gunung yang realisasinya masih memerlukan waktu lama dan biaya yang besar karena infrastruktur belum mendukung, 7) Pendapatan daerah dari sektor perikanan hanya dari retribusi tempat pelelangan ikan (TPI), sementara retribusi dari sektor perikanan tambak sangat kecil dan manfaatnya untuk masyarakat pun nyaris tidak ada karena hanya menyerap tenaga kerja sedikit dan memberikan dampak lingkungan, 8) Jenis investasi yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang bukan dari sektor perikanan tambak tapi jenis usaha yang padat karya seperti industri pertanian, hasil olahan, dan manufaktur karena akan menyerap banyak tenaga kerja dan pemerintah akan mendapatkan retribusi yang cukup besar.

Tindak lanjut dari pra-survey tersebut akan diadakan pertemuan lanjutan dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas diantaranya BPBD Provinsi Banten dan Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATSI) guna menyerap informasi lebih banyak lagi dan merumuskan strategi mitigasi yang tepat serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dengan suatu sistem early warning yang tepat guna dan berhasil guna. (Oleh : Tb. Solihuddin, Ph.D).