Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Berita

Indikator dan Atribut Indeks Efektifitas Kebijakan Instansi Pemerintah (IEKIP) Bidang Riset dan SDM KP tahun 2019

E-mail Print PDF


Depok (12/3/2019) - Bertempat di Ruang Hydrophilla Balai Riset dan Budidaya Air Tawar Depok, pada 12 Maret 2019 berlangsung Rapat Lanjutan pembahasan Indikator dan Atribut  Indeks Efektifitas Kebijakan Instansi Pemerintah (IEKIP)  Bidang Riset dan SDM KP tahun 2019. Rapat dipimpin oleh oleh Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Sekretriat BRSDMKP, Dewi Rukmasari dan dihadiri oleh perwakilan bagian monitoring dan evaluasi lingkup BRSDMKP. Agenda utama rapat adalah pengisian Indikator dan Atribut  Indeks Efektifitas Kebijakan Instansi  Pemerintah (IEKIP)  Bidang Riset dan SDM KP tahun 2019, yakni Pusat Riset Kelautan, Pusat Riset Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Sosek), dan Balai Besar Riset Pengolahan Produk  dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan ( Biotek). Beberapa hal yang disampaikan pada saat rapat diantaranya : Rapat  yang dilaksanakan merupakan rapat lanjutan yang  telah dilakukan pada hari Jumat  8 Maret 2019, dimana pada  rapat sebelumnya sudah dilakukan penetapan objek yang akan diukur beserta lokasinya, yakni Pelepasan Ikan Gurame Galunggung Super (Pusriskan), Tugas belajar bagi PNS dilingkungan KKP (Pusdik), Penetapan Pusat Pelatihan Mandiri KP (Puslatluh) dan Produksi Asam Cair dan Aplikasinya pada Pengolahn Ikan Asap (BBRP2BKP). Untuk Pusriskel tahun 2019 tidak ada indikator yang dapat diukur, dikarenakan belum adanya SK untuk kegiatan yang telah diajukan pada rapat sebelumnya (Kegiatan TAL garam dan Nelayan Pintar). Sekreatriat mengusulkan agar tahun 2019 ini untuk kedua kegiatan tersebut dibuatkan SK Ka Badan agar pada tahun 2020 mendatang kegiatan dapat diukur; Beberapa hal yang dilaksanakan pada saat rapat,  yakni melakukan pembobotan dimensi, sub dimensi, indikator  dan atribut, serta  menyusun draft  atribut, quetioner dan kriterianya. Setalah data terkumpul, hasil penyusunan akan dikonsultasikan dengan expert yakni Balai Riset Sosek untuk memverifikasi  apabila terdapat kesalahan metode atau ketidaksesuain data. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan terakhir untuk mengklarifikasi kepada semua Pusat   Riset dan Balai Besar yang memiliki objek yang dimaksud, untuk kemudian dilakukan pengambilan data. Diharapkan awal  April 2019 sudah dilakukan pengambilan data, dan pelaporan diselesaikan pada akhir April 2019.


Last Updated on Tuesday, 19 March 2019 07:16
 

Pengukuran Indeks Efektifitas Kebijakan Instansi Pemerintah (IEKIP) Bidang Riset dan SDM KP tahun 2019

E-mail Print PDF


Jakarta (8/3/2019) - Bertempat Ruang Rapat Utama BRSDMKP GMB III Lt. 7 pada 8 Maret 2019 dilaksanakan acara Persiapan Pengukuran Indeks Efektifitas Kebijakan Instansi Pemerintah (IEKIP)  Bidang Riset dan SDM KP tahun 2019. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Pelaporan  Sekretariat BRSDM, Kusdiantoro, didampingi oleh Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Sekretriat  BRSDMKP, Dewi Rukmasari dan dihaadiri oleh perwakilan bagian monitoring dan evaluasi lingkup BRSDMKP. Agenda utama rapat adalah pengukuran Indeks Efektifitas Kebijakan Instansi Pemerintah (IEKIP) Pusat Riset Kelautan, Pusat Riset Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Sosek), dan Balai Besar Pengembangan Teknologi dan Bioteknologi Kelautan ( Biotek). Beberapa hal yang disampaikan pada saat rapat adalah : Pengukuran indeks efektivitas kebijakan instansi pemerintah bidang riset dan SDM KP sesuai IKU 8 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BRSDM Nomor 16/KEP-BRSDM/2018 tentang IKU lingkup BRSDM Tahun 2017-2019; Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah merupakan suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut; Hasil Perhitungan IEKIP BRSDM pada tahun 2017 sebesar 7,894 dengan kategori efektif dan tahun 2018 sebesar  7,846 dengan kategori efektif. Tahun 2019 Nilai IEKIP di targetkan sebesar 7,90; Pembahasan rapat pada hari itu adalah penetapan Usulan Objek Pengukuran IEKIP Tahun 2019 dari seluruh Pusat Riset dan  Balai Besar lingkup BRSDMKP. Untuk Pusriskel diusulkan untuk pengukuran TAL garam atau SINP (nelayan Pintar). Namun perlu di konfirmasi kembali untuk payung hukum dari kegiatan tersebut apakah sudah tersedia atau belum. Karena syarat utama pengukuran indeks adalah adanya payung hukum yang sudah ditetapkan, baik berupa PermenKp, KepmenKP maupun Per KaBadan; Rapat akan dilanjutkan hari Senin 11 Maret 2018, untuk penyusunan dimensi, subdimensi, Indikator, dan topik data. Pengukuran IEKIP direncanakan  akan dilaksanakan pada bulan April  2019, dan penghitungan hasil pengukuran dan evaluasi sederhana akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019, untuk kemudian dilakukan penyusunan Laporan IEKIP pada bulan Juni 2019.


Last Updated on Tuesday, 19 March 2019 07:01
 

Workshop Penulisan Jurnal Ilmiah

E-mail Print PDF




Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 08:37
 

Mitigasi Bencana : Hutan Pantai untuk Membentengi Teluk Palu

E-mail Print PDF


Tsunami yang melanda Teluk Palu pada 28 September 2018 lalu memberi pelajaran tentang pentingnya mitigasi bencana wilayah pesisir. Selain mengedukasi masyarakat untuk segera menjauhi pantai begitu merasakan gempa kuat, diperlukan rekayasa fisik. Namun, upaya mitigasi ini tidak bisa semata-mata meniru negara lain yang memiliki lingkungan dan dinamika sosial berbeda.

​Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) Gegar Prasetya menyebutkan, Selat Makasar dan Teluk  sebagai daerah yang memiliki kerentaan tsunami sangat tinggi dengan perulangan sekitar 25 tahun sekali. Menurut kajiannya, sebelum 2018, tsunami telah terjadi di Teluk Palu dan Selat Makassar pada tahun 1996, 1968, 1938, dan 1927.

​Dengan alasan mitigasi tsunami ke depan, pemerintah telah mewacanakan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Palu. Gagasan ini awalnya dimunculkan Japan International Corporation Agency (JICA), dengan menggunakan preseden Jepang (Kompas, 27/11/2018).

​Wacana ini mendapat penentangan dari para ilmuwan di Indonesia, termasuk Gegar. “Pantai Indonesia yang rentan tsunami sangat banyak. Jika solusinya tanggul semua, tentu akan butuh biaya besar. Harus dicari solusi lain yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia,” kata Gegar.

​Selain mempersoalkan subtansi tanggul yang dinilai tidak cocok, Gegar dan tim juga berhaap pemerintah lebih melibatkan ilmuwan Indonesia dalam perencanaan daerah bencana. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga sudah mengamantkan agar upaya penanggulangan bencana melibatkan para pakar.

​“Di Indonesia sudah ada ahli yang secara spesifik belajar mengenai proteksi tsunami. Ini harusnya diberdayakan agar bencana ini juga menjadi pengetahuan dan pelajaran bagi kita. Apalagi, sebagian besar dana untuk rehabilitasi Palu ini dari hutang. Kita harus hati-hati agar tidak membebani generasi mendatang,” kata Gegar.


Karakter lokal

​Peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dinar Catur Istiyanto mengatakan, upaya perlindungan kawasan pesisir harus memperhitungkan kondisi bentang alam setempat, karakter dan periode perulangan gempa serta tsunami di daerah tersebut, selain juga dinamika sosial budaya masyarakat.

​“Aktivitas Palu-Koro ini sangat aktif dengan jalur sesar yang melalui teluk. Selain gempa juga ada ancaman likuefaksi, sehingga kalau mengandalkan struktur tanggul bisa gagal karena rusak saat gempanya. Mungkin bisa dibangun struktur yang tahan gempa skala tertentu, tetapi akan berimplikasi pada biaya,” kata Dinar, yang pernah lima tahun melakukan studi postdoctoral di Jepang, khusus mempelajari mengenai proteksi pesisir dari tsunami.

Aktivitas Palu-Koro ini aktif dengan jalur sesar melalui teluk. Selain gempa juga ada ancaman likuefaksi, sehingga kalau mengandalkan struktur tanggul bisa gagal karena rusak saat gempanya.

​Jepang yang memiliki keleluaasaan anggaran cenderung mengandalkan rekayasa fisik dalam mitigasi bencana. Namun, dengan keterbatasan anggaran kita, upaya proteksi Teluk Palu dengan mengandalkan struktur tanggul tidak cocok karena menjadi sangat mahal.

​“Apalagi, karakter tsunami Palu seperti yang lalu berupa gelombang pendek dengan landaan hanya beberapa ratus meter dari pantai sehingga bisa dengan  solusi lain yang lebih murah, serta ramah lingkungan dan sosial,” kata Dinar, yang pada tahun 2010 pernah menyusun standar perencaan dan desain mitigasi pesisir dengan vegetasi dengan dukungan UNESCO.

​Dinar mengusulkan, solusi untuk mitigasi tsunami Teluk Palu ke depan berupa optimaliasi sempadan pantai dan dikombinasikan dengan vegetasi. “Daerah yang terdampak tsunami sebaiknya dikosongkan dan dijadikanhutan pantai. Untuk memperkuat proteksi, bisa dilapisan berikutnya bisa dibangun jalan yang ditinggikan, baru permukiman,” katanya.

Semeidi Husrin, peneliti tsunami dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP), mendukung perlindungan pesisir Teluk Palu dengan vegetasi. “Hutan pantai dengan ketebalan (lebar) 75 meter terbukti efektif meredam energi tsunami hingga 70 persen,” kata Semeidi, yang studi doktoralnya di TU Braunschweig, Jerman spesifik mempelajari redaman energi gelombang tsunami oleh hutan pantai.

Menurut Semeidi, hutan bakau merupakan salah satu jenis vegetasi yang memiliki kemampuan terbaik meredam energi tsunami karena kerapatan dan sistem perakarannya yang kuat. Selain itu, kita juga memiliki beragam tanaman keras yang bisa ditanaman di pantai dengan perakaran yang kuat.

​Bakau cocok untuk pantai yang secara reguler tergenang dan kering,  ada substrat berlumpur, suplai air tawar. “Bakau tanaman khas tropis yang tidak ada di Jepang. Selain untuk proteksi pesisir, ini juga mendukung habitat ikan,” kata dia. “Berbeda dengan tanggul yang semakin tua usianya semakin rapuh, hutan pantai semakin tua dan rapat akan semakin baik.”

​Survei yang dilakukan peneliti tsunami BPPT Widjo Kongko juga menemukan, kawasan pesisir di Palu-Donggala yang terlindung bakau cenderung selamat dari terjangan tsunami. Hal ini misalnya ditemukan di Desa Kabonga dan Labuhan Bajo, Kabupaten Donggala.

​Hutan bakau denhan panjang 3 km dan lebar 50 – 75 meter di dua kawasan ini cukup efektif mereduksi tsunami dari ketinggian 3-5 meter menjadi 1-1,5 meter. Energi tsunami yang melemah setelah melalui hutan pantai ini menyebabkan tak adanya kerusakan rumah di desa-desa ini.

​Menurut Gegar, selain meredam energi aliran tsunami, sejumlah kajian ilmiah juga menunjukkan, tanaman pantai bisa menghalangi aliran material yangterbawa tsunami seperti perahu atau rumah. Bahkan, pepohonan ini juga bisa menjadi media penyelamatan darurat saat terbawa tsunami.

​Namun diakui, hutan pantai memiliki keterbatasan dalam menghadapi tsunami. “Hutan pantai hanya mampu meredam tsunami yang ketinggiannya di bawah kanopi pohon, sekitar 5 meteran. Jika tsunaminya sebesar Aceh 2004, hutan pantai akan terbongkar juga. Namun, tanggul beton juga tidak efektif jika tsunaminya besar seperti terjadi di Jepang 2011. Oleh karena itu, sempadan pantai harus dijaga dari hunian,” kata Semeidi.

​Dinar mengatakan, gelombang panjang tsunami mampu melimpasi tanggul laut yang ketinggiannya di permukaan air mencapai 10 meter, seperti terjadi di Taro, Kota Miyako. Begitu melewati tanggul, air tsunami kemudian terjebak di dalamnya sehingga menjadi masalah baru. Selain itu, dalam kasus Jepang 2011, menurut Dinar, tanggul laut memicu muncunya rasa aman palsu. Banyak masyarakat yang tidak segera mengungsi karena merasa aman terlindungi oleh tanggul raksasa ini.

​Semeidi mengatakan, di Indonesia, tanggul laut juga bisa memicu persoalan yang sama. Begitu ditanggul, bangunan akan tumbuh di belakangnya dengan cepat. “Makanya, saya usulkan tidak usah ditanggul, tetapi dibiarkan daerah yang turun dan sekarang terendam air dan kemudian dijadikan hutan pantai. Di pantai Kota Palu ini dulunya hutan bakau sebelum kemudian diurug,” kata dia.

​Dinar menambahkan, daripada uang dari hutang untuk membangun tanggul tsunami, akan lebih berguna jika dipakai untuk perlahan membangun fasilitas kota baru. “Buat perencanaan kota baru yang lebih aman dan daerah yang berisiko secara bertahap dikurangi,” ujarnya.

​Kini, pilihan ada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Namun, masyarakat Teluk Palu juga sebenarnya memiliki hak memilih desain terbaik untuk kotanya. Dalam kasus pemulihan Jepang pascatsunami 2011, butuh waktu tiga tahun dan puluhan pertemuan dan dialog di tiap komunitas untuk kemudian disetujui desain yang diinginkan. Kenapa kini di Teluk Palu terburu-buruharus membangun tanggul?

Sumber Berita : Kompas.id


Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 09:53
 

LPTK Wakatobi Distribusikan Publikasi Hasil Inovasi LPTK Dalam Majalah Sains Indonesia

E-mail Print PDF


Jakarta 18 Februari 2019. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi, Akhmatul Ferlin, M.Si. hari Jumat 15 Februari  2019 hadir memenuhi undangan  Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi,S.T. di Ruang Kerja Direktur, GMB III Lantai 11, untuk berdiskusi terkait Pemanfaatan Radar Pantai LPTK Wakatobi serta Rencana Penempatan Radar Pantai Hibah JiCA (baru)  pada beberapa titik terluar. Pada kesempatan tersebut Kepala LPTK Wakatobi juga  menyampaikan Publikasi sejumlah Inovasi LPTK Wakatobi yang dimuat pada Majalah Sains Indonesia (MSI)  untuk 5 terbitan sekaligus. Selanjutnya Kepala LPTK  Wakatobi juga berkesempatan menemui Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Prof. Sjarief Widjadja, dan beliau berkenan menerima Publikasi Hasil Inovasi Loka Perekayasaan  Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi yang dimuat oleh Majalah Sains Indonesia (MSI) untuk 5 Terbitan sekaligus. Pada siang hari, Kepala LPTK Wakatobi juga hadir pada  Rapat Teknis Penyusunan Rencana Operasional Radar Pantai Hibah JICA yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan PSDKP, seusai rapat tak lupa menyampaikan  juga Publikasi Hasil Inovasi LPTK Wakatobi yang dimuat oleh Majalah Sains Indonesia (MSI) untuk 5 terbitan sekaligus. Penyampaian Publikasi Hasil Inovasi tersebut diterima langsung oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang diwakili Direktur Pemantauan dan  Operasi Armada (POA) Goenaryo,A.Pi., M.Si. serta disaksikan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Sesditjen PSDKP) Waluyo Sejati Abutohir,S.H., M.M.  dan para Direktur lainnya.


Last Updated on Tuesday, 19 February 2019 04:10
 

Generasi Baru Pemantau Tsunami Dipasang

E-mail Print PDF


Last Updated on Tuesday, 19 February 2019 04:11