Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Berita

Pusris Kelautan Aktif Berikan Rujukan Strategi Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Indonesia

E-mail Print PDF

Jakarta, 8 Desember 2017. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang tahun 2017 ini melakukan penyusunan strategi antisipasi dampak perubahan iklim di Indonesia. KLHK merupakan National Focal Point untuk perubahan iklim pada pertemuan-pertemuan negosiasi perubahan iklim tingkat dunia. Namun kontribusi dari berbagai kementerian dan lembaga nasional tidaklah dinafikan selama ini. Pusat Riset Kelautan, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Bonn Climate Change Conference) terkini tanggal 6 hingga 17 November 2017, mengutus Dr. Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani (Kepala Kelompok Penelitian Kebijakan Perubahan iklim) sebagai salah satu anggota DELRI untuk mengawal ketat masukan Indonesia berdasarkan kajian ilmiah pada Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) di Bonn, Jerman.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim kembali menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk membahas tata aturan kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim, di Hotel Menara Peninsula, pada 5 Desember 2017. Pusat Riset Kelautan melalui Laboratorium Data Laut dan Pesisir kembali diminta untuk memberikan masukan terhadap Draft Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rapermen LHK) tentang Standar Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim.  Diusulkan oleh Dr. Widodo Pranowo, Kebijakan Ekoregion Laut Nasional yang telah diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Informasi Geospasial (BIG), dimana pada KKP berkontribusi aktif dalam penyusunannya, agar dapat dirujuk kedalam Rapermen LHK tersebut. Ditambahkan oleh Widodo bahwa secara resolusi spasial konsep ekoregion laut level 1 hingga level 3 adalah sejalan dengan apa yang tercantum tentang kebutuhan data spasial didalam Rapermen LHK tersebut. Selain itu, Widodo juga setuju dengan komponen indikator perubahan iklim laut dan sosial pada Rapermen LHK tersebut, dimana secara umum adalah sejalan dengan komponen dan indikator yang diarahkan oleh KKP kepada seluruh pemda provinsi dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Diharapkan oleh Widodo nantinya terjadi sinergitas kebijakan antar kementerian, lembaga di pusat, maupun pemda provinsi.

Pada FGD sebelumnya yang diselenggarakan di Hotel Century Park, 10 Agustus 2017, dipaparkan oleh Dr. Widodo Pranowo tentang teori para ahli bahwa dampak pengasaman laut (ocean acidification) dapat menurunkan secara signifikan tingkat kejenuhan aragonit. Dampak sistemiknya adalahnya terhambatnya pembentukan terumbu karang dan cangkang-cangkang hewan kekerangan laut. Sementara terumbu karang adalah sumber biodiversitas perikanan.  Secara detail Widodo menjelaskan bahwa pada tahun 2016, Pusris Kelautan (nomenklatur baru dari P3SDLP) telah berhasil menyusun basis data laut dan pesisir pulau terdepan, di Pulau Rote, Biak dan Tanimbar. Dimana terdapat peta sebaran kerentanan terumbu karang terhadap konsentrasi pH (indikator asam/basa perairan). Selain itu dihasilkan pula peta kerentanan pesisir berdasarkan parameter geografis dengan variabel jarak desa terhadap sumber bencana geofisika dan hidro-meteorologi, dan parameter sosial ekonomi.  Hasil capaian tersebut dimungkinkan dapat lebih dikembangkan lagi apabila secara metodologi ditambahkan beberapa variabel turunan dari korelasi ketergantungan penghidupan masyarakat pesisir dengan terumbu karang.


Baca berita terkait:


Last Updated on Friday, 08 December 2017 12:13
 

Pusris Kelautan Siap Dukung Pemkab Belitung Timur untuk Pemanfaatan Potensi Arkeologi Maritim berbasis Riset

E-mail Print PDF

Jakarta, 6 Desember 2017 – Akhir tahun 2017 ini, koordinasi antara Pusriskel dengan DKP Kabupaten Belitung Tiimur dilaksanakan di ruang rapat lantai 4, BRSDM. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pusriskel dengan DKP Belitung Timur sebelumnya. Rencananya, pada tahun 2018, setelah sukses melakukan riset arkeologi maritim di Natuna, Pusriskel akan menjelajahi perairan Belitung Timur karena secara historis Perairan Natuna dan Belitung Timur masih dalam satu jalur kapal-kapal yang bernilai penting bagi kesejarahan maritim Indonesia. Kadis KP Belitung Timur menyampaikan bahwa sudah ada pembagian tugas, fungsi dan wilayah tanggung jawab antara DKP Kabupaten dengan Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung. Saat ini Kabupaten ditugaskan untuk fokus pada perkembangan kegiatan perikanan seperti pengelolaan dan budidaya perikanan, sehingga wilayah laut menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Meskipun demikian, Kepala DKP Belitung Timur berkomitmen tetap turut mengawal rintisan kerjasama arkeologi maritim ini untuk diinisiasi ke Pemprov Bangka-Belitung sembari menyiapkan satu lokasi khusus di kantor TIC (Tourist Information Center) Beltim untuk dimanfaatkan sebagai mini galeri bagi temuan-temuan SDAM (Sumber Daya Arkeologi Maritim) yang telah ada atau hasil riset nantinya sehingga dapat berfungsi sebagai informasi yang mengedukasi masyarakat dan para pendatang tentang perkembangan kebudayaan di Belitung Timur sebagai bagian kejayaan budaya bahari Nusantara. Bpk Sarjano (Kadis KP Beltim) juga menyampaikan bahwa dinasnya memiliki bidang pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan pesisir yang juga membutuhkan dukungan kegiatan riset Pusriskel pada wilayah pesisir. Dinas bersama-sama dengan BP4D Beltim tengah menggodog Master Plan rencana induk perikanan dan pengelolaan pesisir hingga tahun 2025. Meskipun sekarang menggeluti bidang perikanan, DKP Kabupaten Beltim akan terus bersinergi dengan Dinas KP Provinsi, Dinas Pariwisata setempat dan Pusris Kelautan BRSDMKP untuk mendukung kegiatan terkait sumber daya arkeologi maritim (SDAM) di Belitung Timur. Adanya koordinasi intensif antara Kabupaten dan Provinsi akan memberikan hasil positif bagi pembangunan potensi kelautan dan pariwisata bahari yang digaungkan serta sebagai capaian bagi implementasi dukungan kegiatan riset Pusriskel untuk pembangunan daerah. Kepala DKP Drs. Sarjano, didampingi oleh Kabid PUK dan Perikanan Mappamadeng, M.Si; Analis Konservasi DKP Zulfiandi M.Si dan seorang pelaku bisnis di Belitung Timur. Dari Pusriskel hadir Kepala Bidang Riset Sumber Daya Laut dan Kewilayahan, Erish Widjanarko, S.T., Kepala Subbidang Riset Kewilayahan, Eko Triarso, S.T., M.Si., Ketua Kelti Geodeep dan Arkeologi Maritim, Rainer Arief Troa., S.T., M.Si., Ketua kelti Sumber Daya Pesisir, Dr. Taslim Arifin., M.Si., AnggotaPeneliti, Ira Dillenia, S.S., M.Hum., staf bidang SDLK Tonny Adam Theoyana, S.Kel., dan Rohma, staf perwakilan bagian tata usaha.

Berita Terkait :



Last Updated on Thursday, 07 December 2017 13:53
 

Penentuan Uji Sampel Minyak Pantai Nongsa-Batam

E-mail Print PDF

Jakarta, 06 Desember 2017. Sampel tumpahan minyak yang terjadi di Pantai Nongsa pada bulan Januari 2017 lalu, hingga sekarang masih belum dilakukan uji sampel. Pada awalnya sampel yang diambil oleh DLH Batam tersebut akan di uji di salah satu laboratorium Independent di Singapura. Pada hari Selasa, 05 Desember 2017 bertempat di Ruang Ruang Rapat Lantai 2 Utara Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta berlangsung rapat  pembahasan penentuan laboratorium uji sampel minyak dari Pantai Nongsa dengan SPICA Services Indonesia. Rapat dibuka oleh Dr. Sahat M. Pangabean, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan dimoderatori oleh Kus Prisetiahadi, Ph.D Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Beberapa K/L yang hadir pada saat rapat yakni perwakilan dari SPICA Services Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla), KemenHub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DLH Batam dan Ditjen PRL-KKP. Dari lingkup Pusris Kelautan BRSDMKP hadir dalam rapat tersebut mewakili Dr.-Ing Widodo Pranowo Ketua Laboratorium Data Laut dan Pesisir yakni  Sari Novita, S.T (staf Laboratorium Data Laut dan Pesisir).

Dughall Aitken dari Spica Services Indonesia menyampaikan bahwa ITOPF memiliki sebanyak 3 (tiga) sampel minyak yang diambil dari Kapal APL Denver, Bunker APL Denver serta perairan Selat Johor dan 2 (dua) sampel tambahan yang diambil dari Palm Spring Batam dan Bintan Sayang Resot. Selain sampel dari DLH Batam akan diuji pula sampel yang dimiliki oleh ITOPF tersebut. Seluruh sampel tersebut akan diuji di laboratorium yang disepakati kedua belah pihak.

Tim Nasional Indonesia akan mengusulkan melalui surat resmi yang ditujukan kepada SPICA Services Indonesia sebagai koresponden P&I Club untuk menggunakan Lemigas sebagai Laboratorium yang akan digunakan sebagai uji sampel minyak, dan diharapkan SPICA dapat menindaklanjuti atau merespon surat tersebut secepatnya.

Berita Terkait :


Last Updated on Tuesday, 19 December 2017 09:49
 

Menakar Kemujaraban Obat NCICD

E-mail Print PDF


Sumber Berita : Harian kompas 6 Desember 2017 Hal. 26


Last Updated on Wednesday, 06 December 2017 13:38
 

Selamat dan Sukses bertugas di tempat baru

E-mail Print PDF



Last Updated on Tuesday, 05 December 2017 14:06
 

Perairan Sakit Yang Kian Terusik : Potensi Dampak Reklamasi Teluk jakarta

E-mail Print PDF


Sumber Berita : Harian kompas 5 Desember 2017 Hal. 26



Last Updated on Tuesday, 05 December 2017 13:34