Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

News

Ahli: Konsep Maritim Berkelanjutan Opsi Tunggal Pembangunan Sektor Kelautan

E-mail Print PDF

JAKARTA — Keberadaan maritim sebagai sumber pangan dan potensi ekonomi, merupakan salah satu kekuatan dari negara Indonesia. Menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan merupakan satu-satunya jalan, agar sumber daya yang ada baik di permukaan, kolom dan dasar laut tetap terjaga dan mampu menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya, secara khusus dan Indonesia secara umum untuk jangka panjang.

Ahli Oseanografi Widodo Setiyo Pranowo menjelaskan yang dimaksud dengan konsep pembangunan sektor maritim berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang memenuhi tiga pilarnya, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. “Pemanfaatan wilayah kelautan dilakukan tanpa ada satu pilar yang yang dikorbankan dengan mengedepankan peran pemerintah sebagai regulator,” kata Widodo saat dihubungi, Selasa (25/8/2020).

Artinya, pembangunan sektor maritim harus memberikan keuntungan secara ekonomi, keuntungan sosial, dan keuntungan secara lingkungan hidup. “Manakala pembangunan tersebut hanya memperoleh satu atau dua keuntungan saja, maka pembangunan tersebut tidak akan berkelanjutan,” ucapnya tegas. Ia juga menyatakan dalam pelaksanaanya, tugas pemerintah sebagai regulator memang berat dan tidaklah mudah dalam mengatur dan mengelola proyek pembangunan agar bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. “Payung hukum dan regulasi memang sudah ada, namun implementasinya terkadang tidak bisa berjalan sesuai teori yang ada,” ujarnya.

Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan menyatakan pengembangan modal alam dan ekonomi investasi hijau akan menempatkan pembangunan Indonesia yang bertumbuh secara sosial dan inklusif terhadap lingkungan. “Pemerintah menyadari bahwa menjaga wilayah laut bisa terjaga dan sehat ekosistemnya merupakan tanggung jawab yang berat. Tapi dengan mengedepankan kerangka kerja maka visi presiden akan bisa tercapai,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Kerangka kerja yang dimaksud, lanjutnya, adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan manusia, pertahanan laut, keamanan dan penegakan hukum di laut, tata kelola maritim, ekonomi maritim, infrastruktur laut, manajemen zonasi dan lingkungan laut, budaya maritim dan diplomasi maritim. “Kerangka kerja ini akan menjadi langkah ideal untuk melakukan pembangunan kemaritiman dan menjadi acuan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan peta jalan SDGs,” pungkasnya.

Sumber Berita : Cendananews



Last Updated on Tuesday, 25 August 2020 13:46
 

Seminar Online Pusriskel : Model Sinergitas Pengelolaan Sampah Laut Indonesia Berbasis Sosio-Engineering

E-mail Print PDF

Sampah plastik menjadi persoalan global ketika diatribusinya di lautan telah membahayakan kehidupan, baik ekosistem di laut maupun bahaya bagi mahluk hidup di darat yang berada dalam rantai makanan. Sampah plastik dalam ukuran makro (bentuk asli) bahkan sudah ditemukan dalam tubuh ikan paus, penyu, dan burung² laut.  Mikroplastik bahkan sudah ditemukancdalam saluran pencernaan ikan dan kerang. Apa jadinya jika ikan dan kerang yang   memakan mikroplastik itu lalu dikonsumsi manusia?

Mengatasi persoalan sampah plastik, terutama yang memasuki perairan laut harus dilakukan secara integratif, sinergis, dan tuntas. Tidak hanya sekedar mengambil sampah yang ada di perairan, tetapi juga mengolah sampah² plastik tersebut menjadi wujud lain yang bermanfaat, baik dengan reuse, recycle, dan maupun mengubahnya sebagai sumber energi alternatif.

Webinar Model Sinergitas Pengelolaan Sampah Laut Indonesia Berbasis Sosio-Engineering ini membahas tuntas pengelolalaan sampah laut dimulai dari riset mengenai sumber dan dinamika sampah plastik, bagaimana mengelolanya, mengubahnya menjadi sumber energi alternatif hingga bagaimana menggerakkan masyarakat untuk secara mandiri melakukan pengolahan sampah yang berdampak positip bagi ekonomi keluarga. Sebuah contoh keberhasilan karsa mandiri komunitas masyarakat pengolah sampah akan menjadi poin of interest dalam webinar yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
Pukul           : 09.00-12.00 WIB

Pembukaan oleh Prof. Ir. R. Syarief Widjadja, Ph.D, FRINA (Kepala BRSDMKP, KKP)

Narasumber:
1. Dr. Devi Dwiyanti Suryono (Peneliti Madya, Pusriskel, BRSDMKP, KKP)
2. Dr.-Ing Widodo S. Pranowo (Peneliti Madya, Pusriskel, BRSDMKP, KKP)
3. Dr. Handy Candra (Peneliti,Pusriskel, BRSDMKP, KKP)
4. Dr. M. Syamsiro (Praktisi Energi Pengelolaan Sampah)

Penanggap I : Dr. Dedi S. Adhuri (Peneliti LIPI)
Penanggap II : M. Yusuf M, Si (Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen PRL, KKP)
Penanggap III : Dr. Saleh Nugrahadi (Plt. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Kementerian Kordinator Maritim & Investasi)

Moderator: Triyono, MT (Kabid Riset Mitigasi, Adaptasi & Konservasi, Pusriskel, BRSDMKP, KKP)

Daftar Seminar Online: http://bit.ly/pengelolaansampahlautPRK

Live Streaming on Youtube: Pusat Riset Kelautan (https://youtu.be/CQky3LBVcJ4 )


Last Updated on Tuesday, 25 August 2020 07:33
 

Seminar Online BROL : Menuju Lembaga Riset yang Unggul dan Inovatif di Bidang Prediksi Kelautan: Capaian dan Tantangan

E-mail Print PDF

BINCANG BAHARI WEBINAR #5 : "15 Tahun BROL Menuju Lembaga Riset yang Unggul dan Inovatif di Bidang Prediksi Kelautan: Capaian dan Tantangan"

Rabu, 26 Agustus 2020
Pukul 14:00 WITA

Pembukaan dan pengantar oleh Prof. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D., FRINA | Kepala Badan Riset & Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan - KKP

Narasumber:
1. Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo, M.Sc. | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 2014-2015
2. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. | Koordinator/Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Daya Saing SDM, Inovasi Riset, dan Teknologi

Pemantik:
Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. | Kepala Balai Riset & Observasi Laut-KKP

GRATIS!
Terbuka untuk Umum!
Kuota TERBATAS!

Pendaftaran : http://bit.ly/DaftarSeries5

Narahubung:
Layanan Kehumasan | 087 888 999 135 (WhatsApp) dan/atau This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Live Youtube BROL dan Pusriskel


Last Updated on Monday, 24 August 2020 07:56
 

Peneliti Pusat Riset Kelautan "Widodo Pranowo" dan Peneliti Loka Riset Sumber Daya & Kerentanan Pesisir "Koko Ondara" menjelaskan pentingnya riset arus laut untuk penanganan sampah

E-mail Print PDF


JAKARTA – Memahami pola arus laut dalam kaitannya dengan pergerakan sampah, dinyatakan mampu mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tepat dalam menyikapi tingginya jumlah sampah yang ada di Indonesia.

Ahli Oseanografi Terapan, Widodo Setiyo Pranowo, menjelaskan, secara umum ada dua arus utama di Indonesia.

“Sistem Arus Monsun Indonesia (Armondo) yang dibangkitkan oleh seretan angin monsun terhadap permukaan laut dan sistem Arus Lintas Indonesia (Arlindo),” kata Widodo saat dihubungi, Jumat (21/8/2020).

Ia memaparkan, dalam Armondo, yang mempengaruhi adalah empat fase angin Monsun, yaitu Monsun Barat yang terjadi pada bulan Desember hingga Februari, Monsun Peralihan 1 yang terjadi pada bulan Maret hingga Mei, Monsun Timur pada bulan Juni hingga Agustus dan Monsun Peralihan 2 yang terjadi pada bulan September hingga November. “Arus yang dibangkitkan oleh angin terjadi di seluruh Lautan Indonesia, namun yang cenderung kental dikenal Sistem Armondo adalah di wilayah barat Laut Indonesia seperti di Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Malaka, dan Laut Natuna serta Laut Natuna Utara,” urainya.

Arlindo atau yang dikenal di dunia internasional sebagai Indonesia Through-Flow (ITF) dijelaskan olehnya, sebagai suatu sistem arus yang alirannya tidak di lapisan permukaan laut, tapi cenderung di kedalaman sekitar 50 meter ke bawah hingga dekat dasar laut. “Arlindo ini dominan terjadi di kawasan Laut Timur Indonesia, seperti di Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok, Laut Maluku, Terusan Lifamatola, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Timor,” ujarnya.

Berkaitan dengan penelitian sampah yang ada di lautan, Widodo menyampaikan, salah satu penelitiannya adalah dengan menggunakan Marine Debris Drifter. “Berdasarkan eksperimen melepaskan alat bernama ‘marine debris drifter’ yakni suatu alat yang beratnya setara dengan sampah seberat kurang dari 1 kg dimana di dalamnya berisi GPS, dilepaskan di Sungai Cisadane pada bulan Februari 2020. Terpantau oleh satelit, drifter tersebut terbawa oleh arus monsun barat menuju ke timur, hingga sekitar April-Mei di sekitar perairan Kangean berbelok ke selatan menuju ke Selat Lombok. Kemudian ke selatan Bali. Pada kurun periode akhir Mei hingga Juli, drifter mengarungi laut selatan Jawa menuju ke arah barat daya,” ujarnya.

Drifter tersebut, lanjutnya, sempat mengikuti pola arus pusaran (Eddy Current) yang memang eksis di Selatan Jawa sebelum kemudian terbawa hingga mendekati ke arah Pulau Cocos. “Kondisi pola arus yang terjadi adalah suatu pola dan kondisi yang rutin terjadi, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dan pemikiran bersama. Bahwa sampah bila tidak tertangani dengan baik di darat, akan mempunyai probabilitas terbuang ke laut, dan sampah ini bisa terbawa sangat jauh hingga ke laut lepas atau samudera oleh sistem arus yang ada,” kata Widodo tegas.

Ia menambahkan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan waktu tempuh dari drifter tersebut, ditemukan kecepatan rata-rata drifter terbawa arus permukaan laut adalah sekitar 0,3-0,4 m/detik. “Kondisi kecepatan tersebut sangat variatif tergantung dari angin monsun manakah yang berperan. Dan juga tergantung dari berat sampah dan luas penampang sampah yang terdorong oleh arus,” imbuhnya.

Widodo menyatakan bahwa pola utama arus laut tidak berubah, sehingga bisa menjadi patokan untuk pengelolaan sampah yang ada di laut. “Pola utama tidak berubah. Kalau ada perubahan, itu hanya sedikit dan tidak menyimpang terlaku jauh dari pola utamanya. Tentu ada perubahan secara riil dan lumrah, itu namanya variabilitas karena interaksi laut-atmosfer,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, penanganan sampah di laut tentunya bisa dilakukan dengan mendasarkan pada penelitian arus laut. “Hanya perlu ditegaskan saja, menjadi tugas dan tanggung jawab siapa dalam penanganannya,” tandasnya. Widodo menyatakan bahwa Indonesia harus bisa melakukan pendataan yang obyektif terkait sampah ini. “Manakah yang lebih dominan peranannya, sebagai sumber sampah laut berapa persen, dan sebagai korban penerima sampah laut berapa persen,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, perlu juga diidentifikasi pada musim apakah Indonesia berpotensi menjadi sumber sampah laut dan pada musim kapankah Indonesia berpotensi sebagai korban sampah laut. “Hasil riset dan kajian ini akan sangat bermanfaat bagi para negosiator di Kemenlu dalam mempertahankan citra Indonesia di mata internasional. Sekaligus merupakan bahan rujukan bagi semua Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah darat, dan/atau dapat mengelola sampah-sampah di darat agar tidak tergelontor ke laut,” pungkasnya.

Peneliti Oseanografi Terapan, Koko Ondara, yang dihubungi secara terpisah, menyatakan memang penanganan sampah di Indonesia masih membutuhkan pengawasan dan sistem yang lebih efektif. “Aturannya sudah ada. Misalnya seperti untuk kapal nelayan, yang menerapkan aturan SNI Pengelolaan Sampah. Dimana, para kapal pencari ikan wajib memiliki penampungan sampah pada kapal mereka. Kalau penampungan sampah ini kosong setelah mereka kembali ke pelabuhan, artinya, mereka membuangnya di laut,” kata Koko.

Dan bagi penumpang atau yang menyaksikan pembuangan sampah dari kapal, ia menyebutkan, bisa melaporkannya ke syahbandar. “Tapi ya itu, harus ada pengawasan yang lebih konsisten. Untuk menghindari lebih banyaknya sampah yang masuk ke laut,” ucapnya.

Dan ia menyatakan, perlu suatu penanganan yang lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat maupun pemangku kepentingan dalam hal sampah. “Harus ada punish and reward. Sehingga bisa mencegah adanya kesalahan pengelolaan sampah dan juga memberi penghargaan terkait penanganan sampah yang tepat,” pungkasnya.

Sumber Berita : Cendananews




Last Updated on Monday, 24 August 2020 07:45
 

Syarat Ketat Untuk Menerima Kapal Ex Kapal Pengawas untuk Dijadikan Kapal Riset/Survey

E-mail Print PDF

Adanya bagi-bagi kapal ex Kapal Pengawas milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah mendapat sambutan dari bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP karena rencana KKP untuk memperkuat armada kapal pengawas perikanan dengan armada baru dengan kemampuan yang ditingkatkan.

Pada beberapa kali kesempatan Rapat Pimpinan lingkup BRSDM KP dan beberapa kali pertemuan bersama peneliti, bapak Kepala BRSDM KP selalu menyampaikan keinginan agar kapal-kapal ex Kapal Pengawas dapat dimanfaatkan oleh Pusat Riset Kelautan dan Politeknik KP sebagai kapal riset/survey dan kapal latih. Kapal ex Kapal pengawas yang akan diserahterimakan ini adalah KP. Barracuda 01 dan Barracuda 02. Kapal-kapal ini sudah tergolong kapal tua karena sudah dua puluh tahun beroperasi melakukan kegiatan pengawasan perikanan dan kondisi saat ini dari survey yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh tim BMN Pusat Riset Kelautan memperlihatkan kapal sedang diparkir di dermaga PPN Nizam Sahman meskipun kapal masih dapat dipakai tetapi tidak untuk kegiatan pengawasan lagi. Oleh karena itu, bagi-bagi kapal ex Kapal Pengawas kepada Pusat Riset Kelautan merupakan berkah bagi kegiatan penelitian di Pusat Riset Kelautan dalam hal ini UPT Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) dan Loka Riset Sumber Daya Kelautan dan Pesisir (LRSDKP) yang rencananya sebagai penerima kapal-kapal ini.

Namun demikian, untuk serah terima sebagai kapal riset/survey tidak serta merta dapat langsung dilakukan dan memenuhi apa yang diinginkan karena berkaitan dengan persyaratan teknis sebuah kapal riset/survey dan tentu saja kapal-kapal ini akan menjadi BMN yang akan dikelola oleh Pusat Riset Kelautan.

Dari survey Inventarisasi Kapal Pengawas milik Ditjen PSDKP yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus 2020 di PPS Nizam Sahman terhadap 2 unit kapal yaitu KP. Barracuda 01 dan KP. Barracuda 02, diperoleh informasi awal bahwa kedua kapal dinyatakan tidak beroperasi lagi oleh PSDKP karena faktor sudah menurunnya performa kapal. Kapal sudah tergolong tua tetapi secara operasional kapal masih dapat digunakan dengan kemampuan terbatas dari sisi kecepatan. Sejalan dengan semakin lamanya umur kapal maka akan berdampak pada kemampuan mesin yang semakin menurun pula. Batas MCR (maximum continuous rating) dari pabrik tidak dapat dipenuhi lagi karena menurunnya kondisi mesin secara fisik ditambah lagi dengan menurunnya efisiensi lambung dan efisiensi baling-baling kapal secara signifikan dan faktor lainnya yang menurunkan performa kapal secara keseluruhan. Diketahui juga dari wawancara bersama ABK bahwa saat ini kapal hanya mampu melaju pada kecepatan 6,5 knor saja.


Berangkat dari hal itu, apa yang harus dipenuhi agar kapal-kapal tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan secara berhasil guna, efektif dan efisien bagi kegiatan penelitian? Beberapa catatan yang menjadi saran tim survey KP Barracudan 01 dan 02 agar kapal dapat menjadi kapal riset/survey adalah sebagai berikut:

a.  Kondisi ideal untuk kapal riset/survey Barracuda 01 dan 02

Sebuah kapal riset/survey KP Barracudan 01 dan 02 memerlukan luasan geladak kerja yang cukup dan lapang, yaitu minimal 28 meter persegi di bagian buritan untuk memudahkan pergerakan dan ada ruang-ruang pengolahan data; Kecepatan kapal yang dibutuhkan minimal 9 knot untuk mendukung kegiatan riset/survey yang efektif dan efisien; Beberapa alat bantu untuk penurunan alat riset seperti mini crane dan mini A-Frame bagian buritan dan rubber boat, minimal harus dilengkapi; Dilengkapi alat pendeteksi ikan, alat komunikasi dan alat-alat pengukur topografi dasar laut; Dilengkapi kertas informasi teknis tentang karakteristik kapal di air.

b.  Saran

Agar kapal dapat bermanfaat dan berhasil guna maka saran untuk penyesuaian kapal-kapal tersebut adalah: Penggantian mesin utama (main engine) dan mesin bantu (auxiliary engine) agar tercapai kecepatan jelajah 11 knot atau menyesuaikan bentuk kapal; Pengurangan volume bangunan atas bagian buritan sebesar 25% untuk menyediakan luasan geladak kerja lebih besar; Melakukan Engine Propeller Matching kembali atas berubahnya mesin utama (main engine); Melengkapi kapal dengan beberapa alat bantu penurunan alat riset dan rubber boat; Melengkapi semua dokumen teknis kapal sebagai syarat kapal laik operasi sebagai kapal riset/survey.


Last Updated on Monday, 24 August 2020 08:25
 

Peneliti Pusriskel dalam "Ocean Talks series-1: General Lecture on Marine Science & Oceanography"

E-mail Print PDF

Laut adalah masa depan bangsa. Kekayaan sumberdaya laut (hayati dan non-hayati) Indonesia sangat besar sehingga bila perlu dikelola dengan tepat berbasis riset ilmiah melalui inovasi-inovasi penelitian di bidang kelautan dan oseanografi terkhusus bagi para generasi muda dalam menyongsong pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UHO melalui Jurusan Ilmu Kelautan akan menyelenggarakan WEBINAR dalam bentuk Kuliah Umum (General Lecture) untuk mengupdate kemajuan riset terkini dalam bidang Marine Science dan Oseanografi di Indonesia dengan menampilkan Narasumber:

1.    Prof. Ir. H. La Sara, M.Si., Ph.D (Dekan FPIK Univ. Halu Oleo)
2.    La Ode Muh. Yasir Haya, ST., M.SI., Ph.D (Ketua Jurusan Ilmu Kelautan, FPIK Universitas Halu Oleo)
3.    Dr. Ing. Widodo S. Pranowo, ST., M.Si (Peneliti Madya bidang Oseanografi, BRSDM-KP, KKP RI)
4.    Ir. Ivonne M. Radjawane, M.Si., Ph.D (Ketua Departemen Oseanografi-ITB)

Moderator: Dr. Asmadin, S.Pi., M.Si (Dosen FPIK UHO)



Last Updated on Wednesday, 19 August 2020 08:28