Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Berita

Sosialisai Rencana Pelaksanaan Pembangunan PIAMARI

E-mail Print PDF

Jakarta, 30 Oktober 2017. Berlokasi di Kantor Desa Babakan pada hari Jumat, 27 Oktober 2017 dilaksanakan sosialisasi terkait dengan akan dimulainya kegiatan pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan PIAMARI. Sosialisasi ini dihadiri oleh pemrakarsa kegiatan yaitu Pusat Riset Kelautan-BRSDMKP yang diwakili oleh Pejabat Penanggungjawab Output (PPO) kegiatan PIAMARI, Dr. Ifan Ridlo Suhelmi, Penanggungjawab Kegiatan (PJPK) PIAMARI, Eko Triarso, M.Si dan Pendukung Kegiatan PIAMARI Sardjono, S.Sos., Kontraktor konstruksi yaitu PT. Amarta Karya dan Manajemen Konstruksi yaitu PT. Virama Karya.  Hadir pula dalam tersebut Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan Kab Pangandaran Bapak Tatang Mulyana dan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Bapak Ridha K. Nirwana.  Peserta yang hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Kecamatan Pangandaran, Kepala Desa Babakan, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Babakan, Para Ketua RT lingkup Desa Babakan dan Pencinta Alam Ilalang (LSM penggiat Mangrove). Acara ini merupakan acara perkenalan bagi pelaksana kontruksi dan pengawas pembangunan gedung Kelembagaan Riset Kelautan PIAMARI.  Antusias dan dukungan mengalir dari peserta sosialisasi dan mereka berharap jika pembangunan ini dapat berjalan dengan baik.



Last Updated on Monday, 30 October 2017 09:47
 

Penilaian UKL dan UPL Pangandaran untuk PIAMARI

E-mail Print PDF

Jakarta, 30 Oktober 2017. Pada tanggal 26 Oktober 2017 dilakukan Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Pembangunan Jembatan, Jalan dan Lapangan Parkir. Kegiatan tersebut dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran. Pada Acara tersebut hadir dari pihak pemrakarsa kegiatan yaitu Pejabat Penanggungjawab Output (PPO) kegiatan PIAMARI, Dr. Ifan Ridlo Suhelmi, Penanggungjawab Kegiatan (PJPK) PIAMARI, Eko Triarso, M.Si dan Pendukung Kegiatan PIAMARI Sardjono, S.Sos. Tim penilai teknis yang hadir dalam rangka penilaian dokumen UKL-UPL merupakan SKPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta dari perwakilan Kecamatan dan Kepala Desa. Sedangkan konsultan yang mengerjakan kegiatan UKL-UPL adalah PT. Bina Madani, dengan personil ketua tim Ir. Sutrisno, M.Si, Noro Susetyo Doro (anggota), Arindra Ragasti, ST (anggota).  Dalam kegiatan ini dilakukan presentasi dokumen hasil kajian terhadap lingkungan di lokasi pembangunan jembatan, jalan dan lapangan parkir. Beberapa masukan dari tim penilai teknis menjadi masukan dan penyempurnaan Dokumen UKL-UPL tersebut. Dokumen yang sudah diperbaiki ini menjadi dasar untuk keluarnya ijin lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup.



Last Updated on Monday, 30 October 2017 09:47
 

Mengurai Karut Marut dan Isu Kompleksitas Reklamasi

E-mail Print PDF

Isu silih berganti hadir di negeri ini, seperti tak pernah selesai. Satu isu bisa surut, digantikan popularitasnya oleh isu yang muncul belakangan, tetapi kemudian muncul lagi ketika menemukan kembali momentumnya. Salah satu isu yang sudah bertahun-tahun menghantui Indonesia adalah soal reklamasi di Teluk Jakarta.

Bertepatan dengan pelantikan gubernur baru DKI Jakarta, isu ini menguat kembali. Tandanya adalah kehirukpikukan media sosial dan aplikasi pesan dengan pernyataan penolakan dan dukungan atas reklamasi.

Pernyataan-pernyataan seperti itu kerap hanya dibuat dengan keterangan yang sangat minim soal isunya, lalu diikuti oleh daftar panjang mereka yang mendukung pernyataan itu. Biasanya ada di kisaran ratusan nama. Tidak hanya dari kelompok masyarakat awam saja yang demikian.

Pernyataan dari kelompok-kelompok alumni perguruan tinggi juga setali tiga uang. Bukan hanya substansinya yang miskin, namun juga sangat jelas kecenderungan politisnya. Pernyataan seperti “tolak reklamasi, lawan rezim Jokowi” bisa dibaca di berbagai tempat.

Ada berbagai analisis soal itu. Termasuk bahwa kampus-kampus memang mengalami polarisasi politik, dan itu membuat himpunan atau ikatan alumni menjadi tidak tunggal. Kalau yang resmi dianggap terlalu dekat dengan pemerintah, maka akan ada tandingan yang merasa perlu untuk tampil melawan pemerintah. Tetapi, urusan reklamasi ini bersifat kompleks, yang membutuhkan pemikiran mendalam dan ragam sikap yang daripada sekadar “dukung” atau “tolak”.

Diskusi Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Jakarta, tentang reklamasi yang diselenggarakan pada Rabu (25/10)—di mana saya menjadi moderatornya—memberikan pemahaman kompleksitas itu yang terlalu berharga jika tidak dijadikan bahan pengambilan keputusan rasional.

Pendekatan Historis, Tata Kelola, dan Hukum

Permasalahan terkait dengan reklamasi harus dilihat secara historis. Reklamasi bukan sekadar sebuah proyek yang baru saja dibuat beberapa tahun belakangan, melainkan sudah dirancang dan dikerjakan sekitar dua dekade (baca: Ambisi Garuda di Teluk Jakarta). Untuk memahami duduk persoalan sebenarnya, fakta-fakta sejarah tentang reklamasi perlu dilacak dan dibuka kepada publik, termasuk dan terutama berbagai penyelewengan yang menghasilkan kondisi seperti sekarang.

Ahmad Safrudin, pimpinan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), yang mengikuti seluruh perjalanan reklamasi hingga sekarang menyatakan bahwa sesungguhnya pada awalnya proyek ini bertujuan untuk merevitalisasi Teluk Jakarta, bukan untuk mereklamasinya. Latar belakangnya adalah kondisi teluk yang tercemar dan membutuhkan perbaikan. Namun, “entah mengapa”, belakangan proyek tersebut berubah menjadi reklamasi. Itu adalah perubahan besar pertama yang dia deteksi.

Perubahan besar kedua adalah soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dahulu, mengikuti regulasi yang ada, amdal kawasan yang dibuat. Ini adalah konsekuensi dari sifat proyek yang berdampak luas dan melampaui batas-batas provinsi. Tetapi, ketika Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menolak amdal kawasan yang diajukan, pemecahan amdal malah dilakukan.

Alih-alih melihat secara keseluruhan dampak dari pembangunan ke-17 pulau, amdal yang dibuat adalah amdal per pulau, yang bukan saja tak menjelaskan dampak menyeluruh di kawasan itu, namun juga mengabaikan dampak di tempat pengambilan material reklamasi. Itu terjadi sekitar tahun 2003.

Ketika UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diundangkan, maka kewajiban untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar pertimbangan tata ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan pun hadir. Artinya, amdal seharusnya dibuat setelah adanya KLHS yang menentukan apakah memang Teluk Jakarta mampu dibebani 17 pulau reklamasi.

Dengan amdal per pulau yang jauh dari komprehensif dan ketiadaan KLHS—sekarang, di penghujung 2017, KLHS sedang divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—sudah sepantasnya moratorium dilakukan. Inilah yang membuat dukungan banyak pihak atas keputusan moratorium yang diambil pemerintah pusat.

Sayangnya, moratorium kemudian hanya berumur sangat pendek. Idealnya, menurut Safrudin, moratorium itu benar-benar dimanfaatkan untuk membuat kita semua bisa mengkaji ulang dengan hati-hati segala hal yang terkait dengan reklamasi, baru kemudian mengambil keputusan yang lebih masuk akal. Peluang itu menguap ketika moratorium dicabut, dan pembangunan dimulai lagi.

Bahkan, menurut laporan Koran Tempo (23/10/2017), sesungguhnya pekerjaan konstruksi tetap berjalan selama masa moratorium itu. Dan pencabutannya kemudian membuat percepatan konstruksi.

Ahli hukum lingkungan yang menjadi salah satu narasumber diskusi tersebut, Mas Achmad Santosa, menekankan bahwa penyelesaian isu reklamasi ke depan harus dilakukan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik dan mengedepankan ketaatan atas hukum yang berlaku. Kalau kita perhatikan kondisi sekarang, jelas ada kekacauan berita serta interpretasi atas regulasi tentang tingkat pemerintahan mana yang sesungguhnya memiliki wewenang untuk menentukan boleh-tidaknya reklamasi, untuk tujuan apa saja reklamasi bisa dilakukan, dan melalui tata kelola yang bagaimana reklamasi bisa atau tak bisa dilakukan.

Regulasi tentang reklamasi sendiri membatasi tujuan reklamasi menjadi untuk pemulihan lingkungan dan untuk kepentingan umum. Kalau sekarang ternyata reklamasi lebih memiliki dimensi komersial, maka sesungguhnya itu jauh dari apa yang digariskan oleh regulasi. Lebih jauh, regulasi juga menggariskan wewenang apa yang menjadi domain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemerintah provinsi. Tetapi, kondisi sekarang mencampuradukkan kewenangan itu. Bahkan, sangat terlihat dominasi Kementerian Koordinator Maritim, yang sesungguhnya bukanlah lembaga dengan kewenangan eksekusi.

Ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa eksekusi kebijakan wewenangnya ada pada kementerian teknis, sementara kementerian koordinator hanya memiliki kewenangan supervisi dan koordinasi (Berita Satu, 19/8 2015). Karenanya, kejelasan mengenai interpretasi mana yang (paling) tepat perlu segera ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan, lalu ditegakkan secara konsisten dan konsekuen.

Peran Ilmu Pengetahuan

Diskusi tersebut juga menekankan bahwa pemahaman atas motivasi, proses perencanaan, eksekusi, serta dampak atas reklamasi seyogianya dipandu oleh prinsip-prinsip ilmiah. Hingga kini, perdebatan tentang reklamasi sangat didominasi oleh agenda politik, kepentingan ekonomi, bahkan diselubungi oleh banyak berita palsu dan fitnah. Kondisi ini merugikan seluruh pemangku kepentingan karena menghambat timbulnya pemahaman yang objektif atas apa yang telah terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Prinsip-prinsip ilmiah bisa memandu seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan pilihan terbaik atas isu reklamasi ini.

Dari sisi keilmuan kelautan, Alan Koropitan mengingatkan kepada seluruh peserta diskusi bahwa sudah ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dan KLH di tahun 2012 yang hasilnya menjelaskan bahwa pembangunan 17 pulau reklamasi akan menurunkan kemampuan Teluk Jakarta untuk mencuci sedimentasi dari 13 sungai yang bermuara ke situ.

Dampak lebih lanjutnya adalah penumpukan sedimentasi dalam kecepatan yang tinggi, serta penumpukan polutan di situ. Oleh karenanya, hasil studi tersebut tidak merekomendasikan kegiatan reklamasi.

Alan Koropitan sendiri berpendirian bahwa yang dibutuhkan oleh Teluk Jakarta adalah restorasi, bukan reklamasi yang tidak dianjurkan oleh studi paling komprehensif atas kemungkinan dampak reklamasi itu.


Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Jakarta memiliki masalah kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah yang terjadi karena pengambilan air dan beban bangunan di atasnya. Reklamasi tak akan bisa menjawab seluruh permasalahan itu, bahkan membuat semakin parah.

Restorasi, sebaliknya, akan membuat Teluk Jakarta menjadi sehat dan daya dukungnya meningkat. Walau belum menghitung secara detail, Koropitan menyatakan bahwa boleh jadi ekonomi restorasi—dari pariwisata, perikanan, dan jasa lingkungan lainnya—sesungguhnya bisa saja lebih besar daripada ekonomi hasil reklamasi.

Demikian juga yang dinyatakan oleh Sonny Mumbunan. Secara ekonomi lingkungan, berbagai bentuk jasa lingkungan yang diberikan oleh Teluk Jakarta perlu dihitung secara saksama, lalu dibandingkan dengan apa yang secara ekonomis bakal terjadi kalau reklamasi dilakukan. Dia menegaskan bahwa manfaat dan biaya sesungguhnya sangat relatif, tergantung siapa yang melihatnya.

Manfaat buat pihak tertentu—misalnya keuntungan finansial bagi pengembang yang menjual properti di atas pulau reklamasi—bisa menjadi biaya bagi pihak lain—misalnya nelayan yang kehilangan tangkapannya. Perhitungan manfaat-biaya dalam jangka panjang, dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan, itulah yang diperlukan untuk mengambil keputusan.

Tetapi, tandas Mumbunan, yang dimaksud dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam situasi terkait reklamasi bukanlah ilmu pengetahuan dalam situasi normal. Ia mengajak seluruh peserta diskusi untuk meninjau masalah ini dalam konteks post-normal science.

Istilah itu mengacu kepada pendekatan baru dalam menggunakan ilmu pengetahuan dalam situasi di mana fakta tidaklah mudah ditentukan hitam-putihnya, nilai-nilai saling dipertentangkan, pertaruhan atas dampaknya tinggi, sementara keputusan harus diambil segera. Pendekatan yang dikembangkan oleh Silvio Funtowicz dan Jerome Ravetz (1990) ini, dalam timbangan Mumbunan, adalah cocok dengan situasi reklamasi sekarang.

Para narasumber secara keseluruhan menekankan bahwa analisis atas dampak reklamasi harus dilakukan secara komprehensif. Salah satu hal yang membuat urusan reklamasi menjadi tampak kacau seperti sekarang—bahkan diyakini akan terus berulang dalam kurun waktu yang panjang bila tak dilakukan perubahan dalam pendekatan atasnya—adalah upaya-upaya untuk menyembunyikan berbagai dampak negatif dan/atau kesengajaan untuk mengabaikan dampak-dampak tertentu. Di sini seluruh narasumber sepakat soal pentingnya KLHS.

Sementara, analisis dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi juga harus dilakukan—berlandaskan PP 27/1999 tentang AMDAL dan PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan—dan dengan memperhatikan seluruh dampak positif dan negatif yang mungkin timbul di seluruh wilayah dampak reklamasi, dan di tempat di mana sumber material reklamasi diambil dan ditransportasikan.

Ini berarti analisis soal reklamasi perlu mencakup pesisir Provinsi DKI Jakarta, Tangerang di Provinsi Banten, Bekasi di Jawa Barat, dalam kesatuan penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sifat analisis juga harus inter-disiplin, berjangka panjang, dengan menjelaskan berbagai skenario yang mungkin, serta dampak/risiko saat ini dan di masa mendatang yang mungkin dialami oleh masing-masing pemangku kepentingan.

Pengambilan Keputusan untuk Maslahat Optimal

Lantaran kondisi post-normal science tersebut, partisipasi pemangku kepentingan adalah mutlak dalam pengambilan keputusan reklamasi. Hingga sekarang, ada banyak sekali pemangku kepentingan yang diabaikan dalam pengambilan keputusan reklamasi, dengan kecenderungan penyingkiran mereka yang menolak reklamasi. Berbagai berita di media massa telah merekam hal ini, termasuk misalnya soal iming-iming kepada yang bisa membuat masyarakat mendukung reklamasi. Kalau dilihat dari sudut pandang tangga partisipasi Sherry Arnstein, sesungguhnya partisipasi masyarakatnya ada pada tingkatan bukan partisipasi serta tokenisme (Arnstein, 1969).

Agar pengambilan keputusan reklamasi bisa menjadi optimal maslahatnya, maka itu harus mengedepankan prinsip-prinsip pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) modern, yaitu inklusif (mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan), material (mengelola seluruh isu yang dianggap penting oleh seluruh pemangku kepentingan), dan responsif (menjelaskan pengelolaan seluruh isu material kepada seluruh pemangku kepentingan).

Ini berarti bahwa para pemrakarsa pulau reklamasi harus tampil ke depan dan menjelaskan rencana dan tanggung jawab mereka kepada seluruh pemangku kepentingan—termasuk dan terutama kepada kelompok masyarakat rentan, seperti kelompok nelayan, masyarakat miskin, perempuan dan anak-anak di wilayah dampak. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memfasilitasi dialog publik tersebut.

Selanjutnya, menurut perencana perkotaan Andy Simarmata, yang juga menjadi narasumber diskusi, pilihan atas apa yang harus dilakukan terhadap reklamasi perlu dijabarkan dalam berbagai skenario pengelolaan ketelanjuran. Pembangunan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta memiliki perkembangan berbeda-beda. Ada yang sudah “selesai” dengan konstruksi bangunannya, ada yang sedang dikerjakan, dan ada pula yang masih berupa izin. Detail situasi mutakhir ini perlu dibuka sepenuhnya, dan berbagai skenario perlu dibuat dan ditunjukkan kepada masyarakat.

Pilihan tindakan seperti pemanfaatan yang sudah ada, modifikasi peruntukan, penghentian konstruksi, dan pembongkaran dibuat dengan panduan seluruh skenario yang mungkin, dan dengan menunjukkan konsekuensi pembiayaan, termasuk siapa yang menjadi penanggung biaya itu. Simarmata sendiri menekankan bahwa memilih reklamasi bisa membuat Jakarta menjadi terbebani terus-menerus.

Reklamasi, menurut dia, adalah “gula” baru yang membuat “semut” semakin merubung Jakarta. Padahal, dia yakin, bahwa yang dibutuhkan Jakarta adalah diet. Jakarta itu sudah seperti manusia yang kebanyakan gula dan menjelang (atau sudah?) menderita diabetes. Mengurangi beban Jakarta, dan memulihkan daya dukungnya, adalah pilihan yang jauh lebih bijak.

Krisis yang Berharga

Dari seluruh paparan narasumber—serta komentar dari para peserta, termasuk Aisa Tobing dari Pemprov Jakarta dan Widodo Pranowo dari Kementerian Kelautan dan Perikanan—sangat jelas bahwa ini bukan sekadar pilihan sederhana menerima atau menolak reklamasi. Apalagi, keputusan yang akan diambil di Jakarta bakal menjadi preseden bagi penyelesaian isu reklamasi di seantero Indonesia. Konon, ada sekitar 30 proyek reklamasi yang sedang memantau apa yang bakal terjadi di Jakarta.

Apa yang perlu dilakukan adalah sebuah pengelolaan ketelanjuran untuk mencapai hasil terbaik dari sudut pandang keberlanjutan. Ini harus diawali dengan memberikan kesempatan membuat skenario ilmiah terbaik, melalui proses pemangku kepentingan yang benar, serta berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Hasilnya kemudian perlu dituangkan dalam sebuah peta jalan yang komprehensif, serta ditegakkan dan diawasi pelaksanaannya.

Kasus reklamasi adalah sebuah krisis yang sangat berharga untuk diambil pelajarannya. Seluruh rangkaian kasus reklamasi bila dipelajari secara mendalam dapat memberikan gambaran penting tentang apa yang perlu dilakukan dan sebaiknya dihindari dalam proyek-proyek pembangunan. Para narasumber menekankan bahwa yang termasuk perlu dilakukan adalah menegakkan mandat KLHS, tata ruang (dan akses publik atas ruang), dan amdal yang komprehensif.

Pengabaian ketiganya dalam kasus reklamasi telah membuat kondisi menjadi sangat rumit, penuh ketegangan, dan berlarut-larut. Apabila memang serius ingin mencapai tujuan keberlanjutan—dengan keadilan ekonomi, sosial, dan lingkungan intra- dan inter-generasi—bangsa Indonesia perlu belajar banyak dari kompleksitas kasus reklamasi ini, juga kasus-kasus serupa.

Sumber : Geotimes.co.id


Last Updated on Friday, 27 October 2017 12:00
 

Reklamasi: Dudukkan Persoalan Secara Ilmiah

E-mail Print PDF

Tanggul laut atau tanggul pengaman pantai masih dibangun di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (25/10). Tanggul itu disebut fase A atau tanggul 1 dari proyek pembangunan kawasan pesisir terpadu. Pulau-pulau reklamasi termasuk dalam proyek raksasa tersebut. Tanggul 1 untuk melindungi pesisir dari limpasan air laut atau rob akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah aktivis dan akademisi mendesak pemerintah segera bersikap terkait penyelesaian permasalahan reklamasi Teluk Jakarta. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi dan mengkaji secara ilmiah dampak yang ditimbulkan setelah ada beberapa pulau reklamasi. Kajian ilmiah ini harus dipublikasi secara terbuka dan transparan. Koordinator Bidang Kajian Strategis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan mengatakan, pemerintah harus bisa membuktikan dengan kajian ilmiah apakah kebijakan reklamasi layak dilanjutkan atau tidak. Pemerintah juga harus menjabarkan apa konsekuensi dan dampak reklamasi bagi warga Jakarta puluhan tahun ke depan. Menurut Alan, Jakarta harus benar-benar memperhatikan daya dukung lingkungannya. Apalagi, Jakarta menghadapi tantangan berat, yaitu penurunan muka tanah (land subsidence). ”Kami menolak membingkai isu dari sisi politik karena situasinya terus berubah-ubah. Kami justru mau pemerintah mendudukkan perkara ini secara ilmiah dan melihat konsekuensinya bagi Jakarta ke depan,” kata Alan, dalam diskusi bertema ”Reklamasi Teluk Jakarta: Menegakkan Hukum, Menghindarkan Politisasi” di Jakarta, Rabu (25/10). Diskusi diselenggarakan di Thamrin School of Climate Change and Sustainability dan dihadiri ahli kelautan IPB Alan Koropitan, pengamat tata kota Andy Simarmata, pengamat isu perilaku dan ekonomi berbasis ekologi Sonny Mumbunan, pengamat ekologi politik dan korporasi pemerintah Jalal, pengamat transportasi dan kualitas lingkungan Ahmad Safrudin, serta pengamat hukum dan pemerintahan Achmad Santosa.

Penurunan muka tanah

Alan memaparkan, tidak ada jaminan penurunan muka tanah akan terjadi di pulau reklamasi. Selama ini, belum ada kajian geologi yang membahas soal itu. Mengutip penelitian ITB, penurunan muka tanah di Pantai Mutiara, Pluit, yang juga merupakan pulau reklamasi justru tinggi, yaitu 9,5 sentimeter per tahun. Penurunan muka tanah di Jakarta di antaranya disebabkan ekstraksi air secara besar-besaran, kompaksi geologi secara alami, dan beban bangunan tinggi. ”Kami mendorong supaya persoalan ini didudukkan pada rel yang benar, pada kajian ilmiah yang benar. Karena isu ini sudah menjadi fokus dan konsentrasi publik, kajian ilmiahnya pun harus dibuka,” kata Alan. Bahkan, setelah ada tiga pulau buatan terbentuk, yaitu C, D, dan G, harus ada kajian ulang terkait dampaknya terhadap arus laut, sedimentasi, dan peluang banjirnya. Menurut Alan, pemerintah tidak lagi bisa berkelit bahwa reklamasi terintegrasi dengan proyek NCICD. Apalagi, kajian yang dilakukan oleh Balitbang KKP pada 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa keberadaan tanggul laut justru memperparah pencemaran. Air yang berada di antara pulau-pulau akan menjadi danau kotoran. ”Persoalan utama Jakarta itu justru ada di darat. Di mana sistem drainase dan pembuangan air limbah belum beres. Kenapa tidak berfokus pada masalah utama itu dulu?” ungkap Alan. Pengamat tata kota Andy Simarmata menambahkan, dengan kondisi sekarang, sebaiknya Jakarta lebih selektif memberikan izin pemanfaatan ruang. Jakarta harus benar-benar berhitung terkait daya dukung dan daya tampung kotanya. Saat ini, evaluasi menyeluruh terkait tata kota Jakarta tepat dilakukan karena Jakarta sedang merevisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Jakarta diharapkan tegas dan memiliki aturan yang jelas terkait dengan perkembangan kotanya puluhan tahun ke depan. Polda Metro Jaya menyelidiki proyek reklamasi Teluk Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta, Rabu, mengatakan, reklamasi telah memunculkan pendapat yang mendukung dan menolak sehingga polisi wajib mengetahui seluk beluk reklamasi Teluk Jakarta secara utuh.



Last Updated on Friday, 27 October 2017 12:01
 

Paradigma Baru Pengukuran Batimetri Dari Langit

E-mail Print PDF

Jakarta, 27 Oktober 2017. Batimetri atau kedalaman laut adalah parameter lingkungan laut yang sangat penting mempengaruhi dinamika laut dangkal maupun laut dalam. Data batimetri diperlukan untuk berbagai aspek riset maupun aplikasi teknis, seperti pemodelan hidrodinamika, identifikasi energi baru terbarukan dari laut, maupun diperlukan sebagai bahan rujukan penentuan pembangunan anjungan lepas pantai. Secara umum batimetri diukur menggunakan multibeam atau single beam echosounder.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi angkasa baik di dalam maupun luar atmosfer, maka sejak tahun 2006 dimulai babak baru pengukuran batimetri dari langit. Pengukuran dapat menggunakan satelit dan yang terkini adalah menggunakan pesawat udara dan drone. Pusat Litbang Geologi Laut (P3GL), seriring dengan kebutuhan riset untuk mendukung program nasional energi baru terbarukan, mulai melirik kepada pengukuran batimetri menggunakan satelit.

Bertempat di Gedung P3GL, Ruang Rapat Jurnal, berlangaung FGD terkait batimetri dari satelit. Dua narasumber, Gathot Winarso, M.Sc (LAPAN) dan Dr. Widodo Pranowo (Pusat Riset Kelautan), diundang untuk berdiskusi ilmiah secara teoritik dan metodologi. FGD yang dipimpin oleh Koordinator KP3 Energi Kelautan dan Kewilayahan (KKP3 EKDK) Ir. Purnomo Rahardjo, M.Sc, dihadiri para ketua tim riset energi terbarukan dan juga tim pelaksana teknis. Hadir Undang Hernawan, M.Si (Ketua Tim Energi OTEC), Irwan, M.Si (Ketua Tim Energi Gelombang), Mario, MT (Ketua Tim Energi Arus) dan Godwin, S.Pi (anggota Tim RSGIS), dan Sutisna (Pranata Komputer).

Diskusi berlangsung hangat seputaran metode empirik dan analitik, dan sejauh mana keterbatasan penerapan dan potensi kegagalan validasi. Direncanakan akan dilakukan FGD lanjutan dengan melakukan experimental data dan analisis. Dr. Widodo Pranowo, saat ini juga aktif terlibat sebagai reviewer di Jurnal Geologi Kelautan binaan P3GL, dan juga di International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences binaan LAPAN dan PORSEC (Pacific and Asia Ocean Remote Sensing Conference).


Last Updated on Thursday, 09 November 2017 07:46
 

"Pelari Siap Bergisi" Dipatenkan

E-mail Print PDF


Jakarta, 27 September 2017. Pusat Riset Kelautan dalam waktu dekat melakukan pendaftaran sebuah paten ke Dirjen HAKI Kemenhumham untuk sebuah Aplikasi besutan terbaru.

Aplikasi tersebut bernama "Pelari Siap Bergisi". Sebuah aplikasi yang akan digunakan secara internal mengelola administrasi dan metadata hasil riset dan kerjasama. Pelari Siap Bergisi adalah singkatan dari Pelaporan Pelaksana Riset Sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informasi

Aplikasi ini diinisiasi oleh Erish Widjanarko, ST selaku Kepala Bidang Riset Sumberdaya dan Kewilayahan. Pembangunan aplikasi ini secara teknis diketuai oleh Adi Darwaman, S.Kom didampingi Dani Saepuloh, S.Kom, berdua adalah pranata komputer di Pusat Riset Kelautan.

Sejumlah peneliti dan staf terkait pun dilibatkan pada pembangunannya agar lebih detil dan berkemampuan maksimal. Aplikasi tersebut pun, telah mendapatkan review dari Laksma Dr. Trismadi (Pushidrosal)  dan Ibu Titik Suparwati  (BIG) pada tanggal 06 Oktober 2017. Rapat koordinasi dan pembahasan internal pun telah dilakukan dua kali, yakni pada tanggal  06 Oktober 2017, 13 Oktober 2017  dan 20 Oktober 2017.


Last Updated on Friday, 27 October 2017 10:14