Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Berita

Jurnal Kelautan Nasional Mulai Kebanjiran Naskah

E-mail Print PDF

Jakarta, 18 Desember 2017. Jurnal Kelautan Nasional (JKN) adalah suatu jurnal ilmiah terakreditasi LIPI yang semula bernama Jurnal Riptek Kelautan. JKN yang sejak 2016 diasuh oleh Pusat Riset Kelautan ini pada tahun 2017 mengalami pemutakhiran dengan peningkatan aktivitasnya melalui Online Journal System. JKN yang terbit 3 (tiga) kali setahunnya, April, Agustus, dan Desember, saat ini mulai diminati oleh para peneliti, dosen, dan mahasiswa yang berkecimpung di dunia ilmu dan teknologi kelautan.

Pada 11 Desember 2017, redaksi pelaksana, dewan editor,  sekretariat dan desainer grafis melakukan rapat finalisasi untuk naskah naskah terbitan Desember 2017.

Bahkan, telah disimulasikan pula proyeksi untuk terbitan April dan Agustus 2018 mendatang. Diharapkan, pada Agustus 2018 mendatang JKN dapat sukses lolos perpanjangan akreditasinya.

Kontribusi dari pimpinan Pusat Riset Kelautan dalam memperjuangkan anggaran untuk pengurusan akreditasi tersebut dan operasionalisasi JKN adalah sangat diharapkan. Sebenarnya sudah menjadi suatu kewajiban sebuah Pusat Riset untuk menjaga keberlanjutan Jurnal-Jurnal ilmiah yang diasuhnya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka institusi tersebut tidaklah layak menyandang nama Pusat Riset.

Berita terkait :


Last Updated on Tuesday, 19 December 2017 11:05
 

Indonesia Bercita-cita Miliki National Ocean Data Center

E-mail Print PDF

Jakarta, 14 Desember 2017. Kementerian Koordinator Bidang Maritim mengklaim bahwa Indonesia belum memiliki Pusat Data Kelautan Nasional (National Ocean Data Center). Demikian yang diutarakan oleh Asdep Data Maritim, Dr. M. Saleh Nugrahadi di tengah acara Fokus Diskusi Kelompok (FGD) tentang Koordinasi Teknis Inventarisasi Data Maritim Institusi Berdasarkan Metadata. Pada FGD yang diselenggarakan di Hotel Ibis Arcadia pada Senin 11 Desember 2017, Dr. Andi Eka Sakya, peneliti utama Badan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi (BPPT), secara bersemangat mengajak parapeserta untuk optimis dalam mewujudkan Pusat Data Kelautan Nasional tersebut secara bertahap namun pasti. Diharapkan oleh beliau agar web portal dapat segera terbangun dalam 9 hari agar Pak Menteri Luhut dapat segera melihatnya.

Diskusi cukup dinamis pun terbangun oleh para utusan dari BMKG, KKP, BPPT dan Kemenko Maritim. Utusan BMKG mempertanyakan konsep teknis pertukaran data, dan mempresentasikan mirroring link data dari web BMKG ke web One Data Keminfo. 

Dr. Widodo Pranowo Pusris Kelautan dan Dr. Imam Mudita BPPT mempunyai pemikiran yang sama terkait konsep penyeragaman format data dan metadata yang nantinya harus dilakukan oleh Indonesian NODC.

Widodo juga menekankan perlunya strategi keberlanjutan Indonesian NODC nantinya walaupun ada perubahan kabinet pemerintahan. Secara umum, Pusat Riset Kelautan siap mendukung pembangunan Indonesian NODC, demikian yang diutarakan oleh Dr. Anastasia RTD Kuswardani mewakili Kepala Pusris Kelautan. Lebih detil, Dr. Anastasia memaparkan  berbagai aktivitas riset cruise survey dan perekaman data oseanografi menggunakan mooring buoy yang pernah dilakukan oleh KKP.

Sementara itu, pernah ada di nasional ini Indonesian Global Ocean Observing System (INAGOOS) yang diresmikan oleh menteri Kelautan dan Perikanan pada 2004/2005. Namun, baru di akhir 2014 terwujud Sistem Operasional Oseanografi melalui Infrastructure Development of Space Oceanography (INDESO) dengan 7 tematik aplikasi kelautan dan perikanan diresmikan. Namun lagi, dipertengahan 2017, KKP mematikannya.

"Apabila nanti Indonesia NODC terbentuk, instansi manakah yang akan menjamin keberlanjutan program tersebut, dan sekaligus mengintegrasikan sistem sistem yang sempat terdahulu terbangun?", demikian pertanyaan Widodo Pranowo kepada pimpinan FGD tersebut, yang belum sempat terjawab secara gamblang.

Berita terkait :


Last Updated on Tuesday, 19 December 2017 09:52
 

Suhu Permukaan Laut INAOFS Pusat Riset Kelautan Dirujuk i3L Untuk Kajian Penyebaran Penyakit Meningitis

E-mail Print PDF

Jakarta, 14 Desember 2017.  Data Indonesian Ocean Forecasting System (INAOFS) yang di dibangun sejak 2013 oleh Dr. Anastasia Tisiana dkk sejak Pusat Riset Kelautan masih bernama Pusat Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) kembali digunakan dalam riset oleh para pakar peneliti di berbagai bidang. Salah satunya adalah riset  mengenai Kajian Penyebaran Penyakit Meningitis yang  dikerjakan  oleh  Dias Rima Sutiono dan Siti Aisyah dari Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L), Jakarta. Dalam risetnya Sutiono mengunakan data INAOFS bulan Januari 2016, yang menyebutkan bahwa temperature permukaan laut di Indonesia pada bulan Januari 2016 berpotensi untuk menjadi habitat Naegleria fowleri. Naegleria fowleri adalah salah satu amuba yang hidup bebas dan dapat ditemukan di seluruh dunia. N. fowleri dikenal sebagai agen penyebab Primary Amebic Meningoencephalitis (PAM). PAM merupakan infeksi langka yang menyerang sistem saraf pusat (SSP) dan dapat berakibat fatal. Agen penyebab PAM hidup di air tawar hangat, oleh karena itu kejadian infeksi tertinggi saat cuaca terpanas. Karakteristik tersebut sesuai dengan iklim di Indonesia.

Berita terkait :


Last Updated on Tuesday, 19 December 2017 09:51
 

Kementerian Kelautan Indonesia dan Korea Serius Bakal Garap Teknologi Rig To Reef

E-mail Print PDF

Jakarta, 12 Desember 2017.  Pada tanggal 26 November - 02 Desember 2017 peneliti Pusat Riset Keluatan BRSDMKP, yakni  Yenung Secasari, M.Sc. dan R. Bambang A. Nugraha, MAppSc. berkunjung ke Korea untuk menghadiri official meeting dengan Ministry of Ocean and Fisheries (MOF) Korea, serta mengunjungi fasilitas DSME dan fasilitas aquaculture di Jeju Island. Kunjungan tersebut merupakan kelanjutan dari Kerjasama Riset Pusris Kelautan dengan KMOUC pada Kegiatan Studi Pemanfaatan Bangunan Lepas Pantai Pasca Produksi yang telah dilaksanakan di Bontang, Kalimantan Timur pada bulan Oktober – November 2017.

Pada hari pertama, mereka mengunjungi kantor KumHae Naval Technology mendiskusikan mengenai buoy hybrid yang dikembangkan oleh KHNT. Dilanjutkan dengan melihat secara langsung workshop tempat pengembangan dan pembangunan buoy hybrid milik KHNT yang terletak di Haman-gun, Gyeongsangnam-do, 90 menit dari pusat kota Busan.

Hari kedua, Mengunjungi kampus KMOUC dan melakukan diskusi terkait pelaksanaan kerjasama 2014-2017 dan rencana kerjasama selanjutnya. Serta mengunjungi kantor utama MOF Korea yang terletak di Sejong Government Complex, 3 jam perjalanan darikota Busan. Disini Peneliti Pusris Keluatan memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan Studi Pemanfaatan Bangunan Lepas Pantai untuk Kelautan dan Perikanan, sekaligus berdiskusi mengenai rencana kerjasama selanjutnya. Dalam diskusi ini diketahui bahwa Pemerintah Korea Selatan berharap kegiatan Rig to Reef Indonesia dapat dilaksanakan sebagai pilot project. Pada kesempatan ini, MOF Korea mengundang peneliti Puriskel untuk memaparkan kembali hasil kajian tersebut pada acara dialog maritime Indonesia-Korea yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2017.

Hari ketiga dan keempat, menuju ke Pulau Jeju untuk bertemu dengan pengusaha aquaculture Jeju Island, Mr. Bae dan berdiskusi mengenai pengembangan aquaculture di Korea Selatan. Dan mengunjungi fasilitas aquaculture darat milik Mr. Bae yang tersebar di beberapa lokasi di Jeju dengan spesies utama adalah ikan sebelah ( Psettodes erumeri), serta mengunjungi offshore aquaculture yang terletak berdekatan dengan pelabuhan perikanan di Jeju dan melihat secara langsung bagaimana proses pengelolaan dan pemberian pakan yang dilakukan secara regular

Hari kelima, mengunjungi kantor utama KHAN, dan berdiskusi mengenai metode decommissioning dan pembuatan rig to reef. Dilanjutkan dengan mengunjungi Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering yang merupakan perusahaan pembuat kapal terbesar ketiga di dunia. DSME dengan pabrik seluas 5 juta m2 terbagi menjadi  bagian utama: commercial vessels; specialty vessels; and offshore & onshore plants.

Berita terkait :




Last Updated on Tuesday, 12 December 2017 15:00
 

Pusat Riset Kelautan Menjadi Tulang Punggung Riset Perubahan Iklim Laut

E-mail Print PDF


Jakarta, 11 Desember 2017. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim/United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) telah menyelenggarakan United Nations Climate Change Conference di Bonn, Jerman, 6-17 November 2017. Climate Change Conference di Bonn, Jerman meliputi beberapa sesi perundingan dan events yang terbagi ke dalam beberapa kategori. Persidangan/Negosiasi yang terdiri dari: COP 23 (Twenty-third session of the Conference of the Parties to the UNFCCC), CMP-13, CMA – 1.2, SBSTA 47, SBI 47, APA 1.4, Pertemuan Koordinasi Kelompok Negara, High-Level Segment, Mandated Events, Side Event oleh UNFCCC, Paralel Events, Platform untuk Non Party Stakeholders, Agenda COP-Presidencies.

COP 23 UNFCCC merupakan lembaga penetapan keputusan tingkat tinggi dunia untuk perubahan iklim yang akan menghasilkan berbagai resolusi serta kesepakatan serta himbauan global terkait perubahan iklim. Pertemuan COP 23 kali ini sangat strategis karena Delegasi Indonesia (khususnya KKP) mendukung dan mendorong dimensi kelautan pada perundingan negosiasi perubahan iklim. Penyelanggaraan UN Climate Change Conference dibagi menjadi 2 (dua) Zona yaitu Zona Bula yang memfasilitasi sesi persidangan/negosiasi dan Zona Bonn yang mengakomodasi acara yang menampilkan aksi-aksi perubahan iklim, termasuk high-level events, side events, dan juga pameran. Delegasi KKP berperan aktif di kedua zona tersebut.

KKP secara aktif mengirimkan delegasinya. Staf Ahli Menteri bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Dr. Suseno Sukoyono, Kepala Seksi Mitigasi Bencana Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dr. Abdul Muhari, dan Kepala Kelompok Penelitian Kebijakan Perubahan Iklim Pusat Riset Kelautan Dr. Anastasia RTD Kuswardani, berpartisipasi aktif mengikuti sidang utama Subsidiary Body for Science and Technology Advanced (SBSTA). Sedangkan Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Pekan Baru, Yogi Yanuar, M.Sc juga turut hadir dan berpartisipasi aktif pada tanggal 10 – 17 November 2017.

Sidang SBSTA mendukung COP dan CMP melalui penyediaan informasi yang tepat waktu dan saran tentang hal-hal ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan Konvensi atau Protokol Kyoto. Dr. Anastasia RTD Kuswardani berpartisipasi aktif dan menjadi focal point pada sidang SBSTA agenda item 8 Research dan Systematic Observation yang dihadiri oleh lebih dari 30 negara, dan telah berhasil mendorong memasukan isu laut ke dalam paragraf 7 sebagai berikut : “The SBSTA noted the importance of ocean-related climate indicators, including ocean heat content, ocean acidification, sea level rise, and Arctic and Antarctic sea ice extent for informing the state of the global climate. It encouraged parties to sustain underpinning these indicators. It also noted the Ocean Conference 2017 and the importance of systematic observations related to the oceans”

Dr Anastasia RTD Kuswardani, juga terlibat aktif dalam kegiatan deklarasi Because the Ocean yang menekankan pentingnya ocean to climate action dan mengintegrasikan isu laut ke dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Dr. Anastasia RTD Kuswardani telah menekuni riset bidang interaksi laut dan atmosfer sejak awal karirnya di KKP pada tahun 2002, bahkan berkesempatan sebagai peneliti wanita KKP pertama yang pernah melakukan riset iklim-laut hingga ke Kutub Selatan (Antartika) pada tahun 2004/2005.

Dr. Anastasia RTD Kuswardani turut mendampingi Dr. Suseno Sukoyono melakukan pertemuan informal dengan Mr. Hon. Aiyaz Sayed-Khaiyum, Attorney-General and Minister for Economy, Public Enterprises, Civil Service and Communications, Fiji. Pada kesempatan tersebut Mr. Sayed-Khaiyum menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Indonesia dalam South South Cooperation dan mendukung pelaksanaan Our Ocean Conference 2018 mendatang. Dr. Anastasia RTD Kuswardani juga aktif mendampingi Dr. Suseno Sukoyono dalam pertemuan informal dengan Brett Jenks, CEO RARE Organization dan Direktur Policy Programmatic RARE Indonesia, Dr. Arwandrija Rukma. Dalam kesempatan tersebut, Mr. Brett Jenks menyampaikan dukungan atas upaya tegas Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) dalam memberantas Ilegal Unreported and Unregulated (IUUF) dan mengapresiasi dampak positifnya bagi perikanan skala kecil. Kerjasama KKP dan RARE dalam Program Fish Forever atau Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) sangat sejalan dengan reformasi pengelolaan perikanan yang digencarkan MKP melalui peningkatan partisipasi nelayan kecil dalam perlindungan ekosistem laut dan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan nelayan kecil berdasarkan keberhasilan model yang dikembangkan oleh Program Fish Forever, Mr. Jenks mengusulkan skema pembiayaan  program perbaikan pengelolaan perikanan skala kecil yang terpadu dalam bentuk “blended finance”. Dalam skema tersebut, pendanaan akan berasal dari berbagai sumber, yaitu pemerintah pusat dan daerah, lembaga mitra pembangunan bilateral dan multilateral, badan pendanaan seperti Bank Dunia, lembaga filantropis dan lembaga swadaya masyarakat.

Besar sekali harapan masyarakat Republik Indonesia terhadap DELRI KKP dalam memperjuangkan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak oleh bencana perubahan iklim. DELRI KKP secara lebih lanjut memberikan masukan kepada MKP terkait beberapa hal agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah dalam mengarusutamakan dan menekankan bahwa setiap upaya dan aktifitas dalam lingkup Coral Triangle Initiative tidak lepas dari upaya Indonesia dalam melakukan upaya adaptasi perubahan iklim dan menjamin ketersediaan pangan dari laut dalam dalam skala nasional maupun regional.

Upaya penelitian harus lebih banyak diperlukan untuk lebih memahami respons laut masa depan terhadap perubahan iklim, dan juga bagaimana laut dapat berkontribusi terhadap solusi iklim di masa yang akan datang. Tindakan penting masih diperlukan untuk mensintesis pengetahuan yang dikumpulkan oleh proyek percontohan di seluruh dunia. Hal hal ni akan menjadi kontribusi penting dan melengkapi upaya yang dilakukan oleh IPCC dalam siklus penilaian saat ini, dan kunci untuk mendukung diskusi tentang bagaimana memperkuat konten terkait laut di NDC yang telah direvisi. Aktivitas penelitian terkait dengan perubahan iklim yang perlu didorong adalah terkait penelitian tentang sea level rise, ocean heat content, ocean acidification dan karbon biru. BRSDMKP, khususnya Pusat Riset Kelautan  memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan penelitian tersebut. Penguatan pada infrastruktur riset akan semakin meningkatkan kinerja penelitian terkait. Diperlukan lebih banyak kajian dan peta jalan agar isu laut bisa masuk dalam agenda perubahan iklim global dan diperlukan komunikasi yang kontruktif untuk bersama-sama menyusun “Roadmap Ocean-related on Climate Change.. Road map ini diharapkan bisa memberikan masukan dan bahan untuk SBSTA bulan Mei 2018, disarankan BRSDM KP dapat mengawal proses ini. Dr. Anastasia RTD Kuswardani dari BRSDM KP berperan sebagai backbone di bidang kelautan dalam membangun kemitraan dengan negara-negara Small Islands and Development States, anggota European Union, berperan aktif dalam membangun komunikasi negara-negara yang terlibat dalam deklarasi “Because the Ocean” dan inisiatif “Ocean Pathway”.

Inisiatif Ocean Pathway yang digagas negara-negara SIDS yang akan menjadi ‘road map’ untuk memasukkan agenda ‘ocean’ ke dalam item perundingan di COP24 Polandia, Desember 2014. Indonesia melalui KKP harus dan sangat berkepentingan untuk menjadi focal point baik nasional dan regional dalam inisiatif ocean pathway ini atau melalui Pokja Perubahan Iklim, KKP dapat memanfaatkan peluang di forum internasional sebelum COP24 untuk bisa mengambil peran sentral dalam pengarusutamaan isu kelautan dalam konteks perubahan iklim. Salah satu even penting yang bisa menjadi corong KKP untuk menjadi pioneer dalam isu perubahan iklim adalah OOC 2018 di Bali yang akan dilaksanakan sebelum COP24.


Baca Berita Terkait:




Last Updated on Tuesday, 12 December 2017 10:00
 

Pusris Kelautan Aktif Berikan Rujukan Strategi Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Indonesia

E-mail Print PDF

Jakarta, 8 Desember 2017. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang tahun 2017 ini melakukan penyusunan strategi antisipasi dampak perubahan iklim di Indonesia. KLHK merupakan National Focal Point untuk perubahan iklim pada pertemuan-pertemuan negosiasi perubahan iklim tingkat dunia. Namun kontribusi dari berbagai kementerian dan lembaga nasional tidaklah dinafikan selama ini. Pusat Riset Kelautan, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Bonn Climate Change Conference) terkini tanggal 6 hingga 17 November 2017, mengutus Dr. Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani (Kepala Kelompok Penelitian Kebijakan Perubahan iklim) sebagai salah satu anggota DELRI untuk mengawal ketat masukan Indonesia berdasarkan kajian ilmiah pada Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) di Bonn, Jerman.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim kembali menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk membahas tata aturan kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim, di Hotel Menara Peninsula, pada 5 Desember 2017. Pusat Riset Kelautan melalui Laboratorium Data Laut dan Pesisir kembali diminta untuk memberikan masukan terhadap Draft Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rapermen LHK) tentang Standar Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim.  Diusulkan oleh Dr. Widodo Pranowo, Kebijakan Ekoregion Laut Nasional yang telah diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Informasi Geospasial (BIG), dimana pada KKP berkontribusi aktif dalam penyusunannya, agar dapat dirujuk kedalam Rapermen LHK tersebut. Ditambahkan oleh Widodo bahwa secara resolusi spasial konsep ekoregion laut level 1 hingga level 3 adalah sejalan dengan apa yang tercantum tentang kebutuhan data spasial didalam Rapermen LHK tersebut. Selain itu, Widodo juga setuju dengan komponen indikator perubahan iklim laut dan sosial pada Rapermen LHK tersebut, dimana secara umum adalah sejalan dengan komponen dan indikator yang diarahkan oleh KKP kepada seluruh pemda provinsi dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Diharapkan oleh Widodo nantinya terjadi sinergitas kebijakan antar kementerian, lembaga di pusat, maupun pemda provinsi.

Pada FGD sebelumnya yang diselenggarakan di Hotel Century Park, 10 Agustus 2017, dipaparkan oleh Dr. Widodo Pranowo tentang teori para ahli bahwa dampak pengasaman laut (ocean acidification) dapat menurunkan secara signifikan tingkat kejenuhan aragonit. Dampak sistemiknya adalahnya terhambatnya pembentukan terumbu karang dan cangkang-cangkang hewan kekerangan laut. Sementara terumbu karang adalah sumber biodiversitas perikanan.  Secara detail Widodo menjelaskan bahwa pada tahun 2016, Pusris Kelautan (nomenklatur baru dari P3SDLP) telah berhasil menyusun basis data laut dan pesisir pulau terdepan, di Pulau Rote, Biak dan Tanimbar. Dimana terdapat peta sebaran kerentanan terumbu karang terhadap konsentrasi pH (indikator asam/basa perairan). Selain itu dihasilkan pula peta kerentanan pesisir berdasarkan parameter geografis dengan variabel jarak desa terhadap sumber bencana geofisika dan hidro-meteorologi, dan parameter sosial ekonomi.  Hasil capaian tersebut dimungkinkan dapat lebih dikembangkan lagi apabila secara metodologi ditambahkan beberapa variabel turunan dari korelasi ketergantungan penghidupan masyarakat pesisir dengan terumbu karang.


Baca berita terkait:


Last Updated on Friday, 08 December 2017 12:13