Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi pada Rabu (3/7/2019) kemarin mendapatkan kesempatan membawakan paparan terkait riset dan rencana pemanfaatan teknologi WakatobiAIS di hadapan jajaran Basarnas RI di Jakarta. Teknologi hasil riset terbaru ini diharapkan akan dapat bersinergi dengan sistem pendeteksian dini marabahaya yang sudah digunakan Basarnas. Di sela-sela sesi Rakornas Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas RI), Kepala LPTK Akhmatul Ferlin didampingi Pejabat Fungsional Perekayasa Pertama, Arief Rahman, diterima di Ruang Rapat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan lantai IV oleh Brigadir Jenderal (Mar) Bambang Suryo Aji, selaku Direktur Sistem Komunikasi dan jajarannya.

Dalam sesi pemaparan, Kepala LPTK, menyampaikan sejumlah informasi yang melatarbelakangi adanya riset alat pengawasan kapal portabel yang dinamakan Wahana Keselamatan dan Pemantauan objek Berbasis AIS (WakatobiAIS). Tingginya angka kecelakaan nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional di Indonesia juga diperparah dengan tidak adanya alat pendeteksi dini kecelakaan pelayaran untuk memungkinkan pihak yang melakukan pencarian serta pertolongan menyelamatkan korban dengan cepat.

Peningkatan keselamatan nelayan juga menjadi amanat UU No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Peningkatan standar keselamatan tersebut diwujudkan dengan memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan dan memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

KKP melakukan riset terhadap pembangunan alat Automatic Information System (AIS) yang ringkas, praktis, portabel dan tidak bergantung pada teknologi asing. Teknologi ini memungkinkan tracking kapal secara otomatis dan pengiriman pesan marabahaya kepada seluruh penerima AIS baik yang berbasis di kapal, darat, maupun satelit.

Dengan demikian, WakatobiAIS dikatakannya akan dapat menunjang kerja pencarian dan pertolongan yang menjadi tugas dan fungsi Basarnas RI. “Kami harapkan WakatobiAIS ini akan dapat berkontribusi dalam menyediakan informasi awal kepada Basarnas mengenai terjadinya kondisi mengancam jiwa yang dialami oleh nelayan-nelayan kita di seluruh perairan Indonesia. Pada akhirnya, harapan kami akan bisa merubah paradigma lama dari mencari korban menjadi menjemput korban,” harap Ferlin.

Direktur Sistem Komunikasi, Bambang Suryo Aji, dalam paparannya mengungkapkan pada saat ini Basarnas juga memanfaatkan data dan informasi AIS untuk deteksi kapal.  Saat ini, BASARNAS juga sudah dilengkapi dengan berbagai sistem komunikasi SAR yang berstandar nasional dan internasional. Khusus untuk early warning marabahaya di laut, Basarnas mengikuti rezim Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) yang salah satunya mewajibkan sistem Emergency Position Indicator Radio Beacon (EPIRB) terpasang pada kapal.

EPIRB yang berfungsi mirip dengan ELT yang dipasang pada pesawat terbang. Pada saat pengguna mengalami marabahaya mengaktifkan distress beacon, EPIRB akan mengirimkan sinyal distress melalui satelit SARSAT ke stasiun bumi yang akan diteruskan ke institusi SAR berdasarkan negara lokasi terjadinya kecelakaan.

Disebutkannya juga, berdasarkan data pantauan kapal di wilayah perairan Indonesia terdapat sekurangnya 70 ribu unit kapal yang berlayar. Dari jumlah tersebut, baru 440 kapal yang teregistrasi EPIRB pada Basarnas.

Mengingat pentingnya EPIRB untuk deteksi dini kecelakaan kapal, pihaknya gencar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan EPIRB dalam evakuasi keselamatan dan keamanan musibah di laut. “Sosialisasi itu juga bertujuan agar pemangku kepentingan di bidang transportasi laut yang melakukan registerasi EPIRB 406 MHz ke Basarnas sebagai salah satu syarat kelaikan operasi,” ungkapnya.

Terkait dengan WakatobiAIS, Direktur Sistem Komunikasi mengatakan berdasarkan data operasi tentang kecelakaan kapal, 80% kejadian merupakan kecelakan kapal dengan tonase dibawah 60 GT dan berdasarkan jumlah mayoritas adalah merupakan kapal nelayan.

Nelayan juga menjadi segmentasi yang paling rentan terhadap marabahaya di laut mengingat mayoritas nelayan di Indonesia merupakan nelayan dengan kapal berbobot dibawah rentang bobot kapal yang wajib memasang alat komunikasi SAR.

WakatobiAIS diharapkan dapat berperan seperti EPIRB, PLB yang sudah terintegrasi dalam sistem Basarnas. Dengan demikian, beberapa alat deteksi dini tersebut akan saling melengkapi memberikan informasi yang cepat dan akurat untuk memungkinkan pertolongan tenaga SAR.

WakatobiAIS melalui kemampuan beacon dari kapal-ke-kapal juga diharapkan dapat menunjang terselanggaranya first response terhadap kondisi marabahaya dari kapal-kapal yang berlayar paling dekat dengan kapal yang membutuhkan pertolongan. “Nanti bisa juga memungkinkan kapal nelayan yang menggunakan WakatobiAIS dengan receiver akan berperan sebagai penolong yang efektif terhadap berbagai kecelakaan di laut di sekitarnya,” harapnya.

KKP sebagai leading sector untuk nelayan diharapkannya pula dapat memanfaatan berbagai alat penunjang keselamatan. Untuk itu diperlukan adanya penguatan pada sisi regulasi. “Kami akan mendukung kegiatan riset WakatobiAIS sehingga dapat digunakan secara nasional,” kata Brigadir Jenderal Marinir ini.

Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan Diskusi dengan tema Pemutahiran Informasi Iklim dalam mendukung Prediksi Garam Pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Tuna Yellow Fin, Lantai VI, Gedung II BRSDMKP. Beberapa Narasumber yang hadir pada diskusi tersebut adalah Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG (Drs. Nasrullah), yang didampingi Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG (Siswanto MSc.), Kepala Pusat Riset Kelautan BRSDMKP KKP (Drs. Riyanto Basuki, M.Si) Kepala Bidang Perikanan yang mewakili Asdep. Peternakan dan Perikanan Kemenko Perekonomian, (Toni Nainggolan, SE, M.Si), dan Kasubdit. Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi (M. Zaki Mahasin S.Pi, M.Pi). Hadir pula peneliti dari BBRSEKP (Tikkyrino Kurniawan, ST, M.SE), Kabid Kepala Bidang Riset Sumber Daya Laut dan Kewilayahan (Erish Widjanarko, ST, peneliti, pranata computer dan staf dari Pusat Riset Kelautan. Bertindak selaku moderator Kasubbid Perekayasaan Teknologi Kelautan Pusriskel (Donal Daniel, ST, MT).

Diskusi kali ini memperkenalkan media yang menyajikan informasi prediksi iklim yang mendukung produksi garam, yang meliputi, Produksi Garam dan Iklim di Indonesia, Kondisi Iklim Terkini, Prediksi Iklim Global dan Indonesia, Prediksi Musim Kemarau, Prediksi Produksi Garam di Indonesia. Informasi tersebut diperbaharui pada Kamis ke-3 setiap bulannya. Informasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pengendalian neraca garam nasional sehingga tidak menimbulkan surplus berlebihan yang dapat menekan harga garam dan tidak pula dalam kondisi defisit yang berdampak pada dunia industri pengguna  bahan baku garam. Penyampaian presentasi ini disampaikan oleh Koordinator Kegiatan Riset Rekomendasi Sistem Perediksi Produksi Sentra Garam Berbasis Web Rikha Bramawanto, S.Pi. Disampaikan juga informasi terkini kondisi iklim oleh Kepala Pusat Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG (Drs. Nasrullah).

Pada diskusi tersebut mengemukakan beberapa hal penting diantaranya:1) Informasi prediksi ini perlu diperkaya dengan data-data yang lebih banyak dan telah tervalidasi diantaranya memuat jumlah impor, prakiraan produksi, produksi pada tahun berjalan dan selisih stok garam secara nasional. Tujuannya adalah membuat prakiraan kasar selisih kebutuhan garam pada tahun berjalan sehingga pengambil kebijakan dapat memperkirakan impor. 2)Stok garam di gudang selalu update secara periodik tertentu dengan kontak person dan koordinat sehingga lebih terlihat real bagi pengambil kebijakan. 3) Tim riset diminta untuk membuat analisis waktu puncak panen raya garam dan neraca lebih detil perwilayah/kabupaten. 4) Musim kemarau tahun 2019 ideal untuk produksi garam, menurut BMKG kering pada musim panas kali ini lebih daripada 2018 tetapi tidak sekering 2015. 5) Peluang kerjasama Pemantauan kondisi Meteorologi di kawasan tambak garam. 6) Perlu kajian mendalam terkait faktor–faktor yang memepengaruhi harga garam, seperti variabilitas iklim, rencana dan pelaksanaan impor garam, aspek sosial dsb. 7) Dikembangkan wacana untuk pemisahan kewenangan pengelolaan ketersediaan garam Chlor Alkali Plan (CAP) yang dilakukan oleh kementerian perindustrian dan non CAP oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, didasarkan pada syarat minimum kandungan NaCl antara kedua kebutuhan tersebut.

Langkan.id, Padang - Peneliti Loka Riset Sumber Daya dan Kerentenan Pesisir (LRSDKP) Wisnu Arya Gemilang mengatakan daerah Sumatera Barat memiliki potensi terjadinya likuifaksi yang cukup besar. Hal ini didasari atas hasil penelitan yang dilakukannya di sejumlah daerah pantai yang ada di Sumatera Barat, salah satunya di Kota Padang.

VIDEO : Pengamat: Pesisir kota Padang miliki karakteristik likuifaksi

Wisnu menjelaskan potensi besar terjadinya likuifaksi di Sumatera Barat itu, karena ada karekteristik pasiran/tanah dari daerah sepanjang pantai di Sumatera Barat memiliki kondisi tanah yang berpotensi terjadi likuifaksi. Karekteristik pasiran/tanah yang dimaksud, yakni untuk kondisi tanah pasir dengan kepadatan rendah (tanah pasir lepas), dan bentuk butiran tanah/pasir yang seragam.

"Dari semua pasir yang saya cocokan dengan ciri-ciri tersebut, semua daerah pantai di Sumatera Barat ini memiliki kondisi kepadatan rendah dan pasir yang seragam. Nah dilihat di Kota Padang, potensi terjadi likuifaksi itu mulai dari Pantai Padang sampai sebelum jalan Bypass Padang," ujarnya, usia menjadi pemateri di acara Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan di BKIPM Padang, Senin (01/07/2019).

Menurutnya kondisi kepadatan rendah dan pasir yang seragam itu setelah diteliti di Kota Padang, menemukan kondisi tanah yang merupakan potensi tinggi terjadi likuifaksi. Sementara kawasan yang telah melewati jalan Bypass ke bagian Timur, dinilai hanya memiliki potensi terjadi likuifaksi rendah.

Sementara melihat ke kawasan Bandara Internasional Minangkabau diperkirakan apabila terjadi gempa yang menyebabkan tsunami, maka dalam perkiraan para peneliti luar negeri, kawasan bandara dan pantai Sumatera Barat mulai dari Kabupaten Pasaman Barat - Pesisir Selatan akan tenggelam. Begitu juga untuk likuifaksi, berada di jalur pantai laut Sumudera tersebut.

"Kalau Padang memang cukup besar terjadi likuifaksi ini, dan sangat kita sayangkan banyak yang berdiri bangunan-bangunan besar seperti perhotelan yang berada dekat dari pantai. Karena, kondisi tanah di pantai itu memiliki batas daya tampung. Artinya, di kawasan pantai sebenarnya tidak disarankan didirikan bangunan seperti perhotelan," katanya.

Wisnu menjelaskan apabila bangunan seperti perhotelan dan bangunan-bangunan besar lainnya terus tumbuh di kawasan pantai, maka likuifaksi itu akan semakin mudah terjadi, karena akan banyak air terserap dibagian bangunan tersebut. Sebenarnya pada gempa bumi 2009 yang terjadi di Padang, telah terjadi likuifaksi di kawasan Pantai Padang, dimana ada jalan-jalan retak dan amblas dalam skala kecil.

"Itu sebenarnya telah terjadi likuifaksi, tapi likuifaksi 2009 di Padang beda dengan likuifaksi yang terjadi di Palu. Jadi di Sumatera Barat ini, ancaman bencana tidak hanya di laut, tapi juga di darat," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya akan menyampaikan terkait potensi likuifaksi tersebut ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Hal ini bukan untuk ditakuti sebenarnya, tapi membuat kita sadar bagaimana untuk melakukan upaya antisipasi, supaya likuifaksi itu tidak terjadi," ucap Wisnu. (M Hendra)

Sumber Berita : Kumparan.com

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Level III dan IV Pusa Riset Kelautan 1 Juli 2019.

Jakarta (01072019) - Pada 1 juli 2019 bertempat di ruang rapat Lantai 6 BRSDM KP II dilangsungkan Rapat Monitoring dan Evaluasi Semester I Pusriskel, Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kapusriskel drs. Riyanto Basuki, M.Si.Hal hal yang dibahas dalam rapat diantaranya adalah Monitoring Kinerja Semester I, pembahasan Perubahan Perjanjian Kinerja 2019, penyiapan Penyusunan RKAKL Tahun 2020 lingkup Pusriskel.