Bandung (05/04/18) Pada Kamis 5 April 2018, bertempat di Jurusan Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), Tim Peneliti Pusat Riset Kelautan yang terdiri dari Dr. Tubagus Solihuddin (Geologi Lingkungan), Dr. Semeidi Husrin (Teknik Pantai), Eva Mustikasari MT (Oseanografi Fisik) dan Aida Heriati, M.Sc (Pengelolaan Pesisir) berdiskusi dengan salah satu anggota Kelompok Keahlian Geodesi, Dr. Heri Andreas terkait dengan rencana penelitian di tahun 2018 yang berjudul “Strategi Rehabilitasi Pantura Jawa Berdasarkan Dinamika Wilayah Pesisir”. Selain dengan KK Geodesi, tim juga berdiskusi dengan peneliti senior Pusat Riset Geologi Laut, Kementerian ESDM, Dr. Yudi Darlan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk pemutakhiran data dan informasi kerentanan pesisir di Pantura Jawa sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap bencana pesisir termasuk di dalamnya akibat perubahan iklim.

Sebagaimana diketahui, kawasan Pantura Jawa merupakan kawasan yang berkembang pesat ditandai dengan tingginya konsentrasi penduduk, infrastruktur dan industri – industry strategis nasional. Tekanan pada lingkungan pun tak terelakan lagi yang menyebabkan tingginya permasalahan di kawasan pesisir seperti pencemaran, banjir, penurunan muka tanah dan ketersediaan air bersih. Dalam kerangka pengelolaan kawasan pesisir, upaya perencanaan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir telah diupayakan sejak lama. Salah satu upaya tersebut berupa penyusunan Indeks Kerentanan Pesisir (Coastal Vulnerability Index, CVI) yang pernah digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui (saat itu) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP, sekarang Pusat Riset Kelautan) tahun 2009.

Dari hasil diskusi dengan KK Geodesi ITB dan P3GL – ESDM, beberapa aspek penting terkait dengan rencana pemutakhiran indeks kerentanan pesisir Pantura Jawa berhasil dirumuskan. Walaupun masih terlalu awal, aspek-aspek ini perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan rencana penelitian hingga akhir 2018 sebagai berikut: 1) Kuantitas dan kualitas data primer di Pantura Jawa merupakan aspek yang paling penting dalam proses identifikasi permasalahan utama di kawasan pesisir. Fenomena penurunan muka tanah yang terjadi di hampir seluruh kawasan Pantura Jawa masih perlu dikonfirmasi dengan kualitas data yang baik dan berkelanjutan; 2) Fenomena pengambilan air tanah untuk berbagai keperluan aktivitas manusia masih membutuhkan dukungan data yang valid terkait kuantitas yang digunakan baik secara spasial maupun temporal. Hal ini menjadi sangat penting mengingat ada kecenderungan, daerah yang memiliki tingkat pengambilan air tanah tinggi akan mengalami penurunan muka tanah tinggi pula; 3) Aspek tektonik juga perlu mendapat perhatian khusus karena fenomena geologi walaupun berlangsung lamban namun cukup signifikan berpengaruh dalam skala regional yang mendapat memperkuat kesimpulan / strategi yang akan diambil; 4) Monitoring dan penegakan hukum terkait pemanfaatan sumber daya alam (seperti air tanah) perlu ditegaskan kembali dalam upaya mempermudah upaya-upaya dan strategi mitigasi dan adaptasi potensi bencana di kawasan pesisir termasuk akibat perubahan iklim.

Ke depan, hasil-hasil dari penelitian ini juga akan diselaraskan dengan penelitian lain di Pantura Jawa seperti Building with Nature (BwN) di Pesisir Demak yang bekerjasama dengan Deltares, PRL-KKP dan Kementerian PUPR serta Penelitian Efektivitas Hybridengineering juga di Pesisir Demak yang dikerjakan oleh Loka Riset Kerentanan Pesisir – Padang.

Sumber Berita : Harian Kompas 7 April 2018 Hal.1

Jakarta, 09 April 2018. Riset Strategi Rehabilitasi Pantura Jawa Berdasarkan Dinamika Wilayah yang dilakukan oleh Pusriskel, rencananya akan menggandeng Loka Riset Sumber Daya Pesisir Kelautan dan Perikanan (LRSDKP) Bungus dan Deltares, dimana keduanya saat ini juga sedang melaksanakan kegiatan riset di wilayah Pantura Jawa. Untuk mensinkronisasi kegiatan tersebut, hari ini Senin 09 April 2018, Pusriskel mengundang Kepala LRSDKP Bungus, Nia Naeluh Hasanah, M.Sc. yang datang beserta tim peneliti LRSDKP yakni Wisnu Arya dan Koko, dan juga perwakilan Deltares Amritt Cado untuk melaksanakan perdana rapat pertemuan teknis terkait kerjasama riset tersebut. Rapat dipimpin oleh Kepala Subbid Konservasi Joko Hardono, ME dan dihadiri oleh beberapa peneliti yang terlibat dalam kegiatan riset, diantaranya Dr. Semeidi Husrin, Dr. Tubagus Solihuddin, Dr. Dini Purbani, Dr. Devi Dwiyanti, Restu Nur Afi Ati, M.Si, Yusmiana Puspaningsih, M.IL, La Ode Nurman Mbay, M.Si., Eva Mustikasari, MT., Dr. Marza Ihsan Marzuki,  August Daulat,S.St.Pi., Herlina Ika Ratnawati, S.Si., dan Mariska Kusumaningtyas, S.Si. Pada rapat tersebut, koordinator kegiatan Dr. Tubagus memaparkan rencana Strategi Rehabilitasi Pantura Jawa Berdasarkan Dinamika Wilayah yang bertujuan untuk melakukan review dan formasi ulang terhadap strategi rehabilitasi di Pantura Jawa dan menghasilkan policy brief perencanaan wilayah pesisir Pantura Jawa dengan case Study di Demak. Selain itu juga untuk menyediakan data terkait karakteristik masing masing wilayah untuk mencari solusi rehabilitasi masing-masing wilayah, dimana saat ini telah dijumpai beberapa model rehabilitasi, yakni dengan penamaman mangrove, karung geotekstil dan juga hybrid edngineering. Dalam kegiatan ini Pusriskel menerima masukan dari beberapa ahli dibidangnya diantaranya, Prof. Dietrich Bengen (IPB), Ir. Yudi Darlan, M.Sc. (PPGL), Dr. Heri Andreas (ITB).  Ibu Nia (Kepala LRSDKP) mengutarakan bahwa, dalam hal ini LRSDKP akan menyediakan data yang diperlukan untuk membuat policy brief, karena saat ini tim dari LRSDKP telah melakukan survei di Desa Bedono hingga hari jumat 13 April 2018 mendatang. Dalam kesempatan tersebut Amrit Cado juga memaparkan data hasil pengamatan sedimen bed level di beberapa wilayah yang telah dibangun Hybrid engineering.

Berita terkait :

• Join Riset Pusris Kelautan Dukung Konsorsium Ecoshape Dalam Program Building with Nature
  

Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar menuturkan, masalah tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, cukup pelik. Sebab, KKP juga mendapatkan berbagai laporan adanya pencemaran di wilayah lain seperti di Bintan dan Teluk Jakarta. "Jadi ini pencemaran di laut tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua kementerian, semua pihak perlu turun tangan mengantisipasi ini dengan baik di mana sudah ada fungsi masing-masing untuk dikerjakan," ujar Zulficar saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Zulficar menjelaskan, tim KKP sedang melakukan pendataan dan penelitian terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak. "Kedua, kita fokus ke protokol atau tata kelola, SOP dan penangannya ini jangan sampai ada yang sibuk mengerjakan dan ada yang tidak tanggung jawab," kata dia. Ia juga menegaskan, perlunya tata kelola perminyakan yang baik di wilayah laut Indonesia. Di sisi lain, KKP juga ingin pengawasan pengelolaan minyak di laut diperketat. "Ini harus juga diperketat. Saya kira kalau tata kelolanya dirapikan, ini akan lebih baik, tapi mengingat di Indonesia ini lalu lalang kapal luar biasa banyak, sehingga jangan diharapkan sempurna, tapi harus diminimalisir (potensi tumpahan minyak)," katanya.

Zulficar menilai, persoalan tumpahan minyak tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Sebab, dampak tumpahan minyak bisa meluas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu penanganan secara mendalam dan berkesinambungan. "Dicek dulu sejauh mana dengan hubungan pola arus, pasang surutnya, faktor oceanografi, perlu kita cek kemudian organisme spesifik apa yang kena, seberapa jauh mereka terkena, ke ekonominya seperti itu," paparnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebelumnya mengatakan, Kementerian LHK menurunkan tiga direktur jenderalnya untuk menangani dampak negatif lingkungan atas tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Tiga orang Dirjen yang dimaksud, yakni Direktur Jenderal Penegakkan Hukum, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Tanggung jawab ketiga Dirjen ini, yakni mengawasi pemegang izin alias perusahaan swasta dalam rangka mengatasi pencemaran laut sekaligus menghitung ganti rugi. Khusus bagi Dirjen Pengakkan Hukum untuk mencermati pelanggaran apa yang terjadi sehingga insiden itu bisa terjadi.

Tim gabungan yang dipimpin Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan masih berkonsentrasi meminimalkan dampak negatif atas tumpahnya minyak di perairan tersebut. Tim mengumpulkan 'oil boom' dari sejumlah perusahaan yang ada di sekitar lokasi. 'Oil boom' itu digunakan untuk menggiring genangan tumpahan minyak di perairan ke area fasilitas Pertamina. Diperkirakan kegiatan penanggulangan itu dapat memakan waktu sampai tiga hari ke depan. Peristiwa kebakaran di perairan Teluk Balikpapan, Sabtu (31/3/2018), diduga terjadi karena tumpahan minyak yang terbakar. Warga di sekitar di lokasi, menyebut ada semacam tumpahan minyak yang mencemari perairan di kawasan itu sebelum api dan asap hitam membumbung tinggi tiba-tiba muncul. Saat warga mengarahkan cahaya, air laut tampak berkilat-kilat.

Sumber berita : Kompas.com