Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

News

Peneliti Pusriskel : Begini Kondisi Arus Laut di Sekitar Lokasi Jatuhnya Sriwijaya Air

E-mail Print PDF

Jakarta - Pencarian pesawat Sriwijaya Air terus dilakukan. Menurut kondisi laut di bulan Januari, bodi pesawat diperkirakan akan bergerak ke arah mana ya?

Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Pesawat tersebut hilang kontak di daerah Kepulauan Seribu, Jakarta.

"Kondisi arus permukaan laut di sana dari tanggal 9-18 Januari 2021 diramalkan dominan bergerak ke arah timur mengikuti pola pergerakan angin musim barat," ujar Widodo Pranowo, peneliti Bidang Oseanografi terapan pada Laboratorium Data Laut dan Pesisir, Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada detikTravel.

Kedalaman perairan di sekitar lokasi yang diperkirakan jatuhnya pesawat Sriwijaya sekitar 14,2 hingga 25 meter, yaitu di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang.

"Apabila ada debris atau serpihan puing yang mengapung di permukaan air maka diperkirakan dapat terangkut menuju ke timur. Semakin lama badan pesawat belum ditemukan, maka debris yang mengapung di permukaan lautan akan terus terbawa ke arah timur," jelasnya.

Untuk kedalaman sekitar 6 atau 10 meter kondisi arus permukaan lautnya dipengaruhi oleh angin dan bergerak ke arah timur. Sedangkan kondisi arus pada kedalaman lebih dari 10 meter hingga 15 meter, akan dipengaruhi juga oleh pasang surut. Hal ini akan menyebabkan perbedaan pergerakan arus pada kedalaman 10-15 meter, yakni bergerak ke barat, barat-laut atau barat-daya.

Sehingga debris yang berada pada kedalaman 10-15 meter kemungkinan akan bergerak secara lokal, hanya di sekitar basin di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki.

"Semoga pesawatnya segera lekas ditemukan. Amin," doa Widodo.

Saat ini tim penyelam Kopaska sudah menemukan warna dan bagian registrasi pesawat. Pecahan Sriwijaya Air SJ182 itu ditemukan di kedalaman 23 meter.

"Kemudian dilaporkan dari penyelam bahwa visibility di bawah air tersebut juga baik cukup jelas sehingga memungkinkan apabila nanti ditemukan bagian-bagian dari pesawat tersebut, bahkan korban sampai sore hari ini mudah-mudahan bisa diangkat kalau tidak ada perubahan arus di bawah," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memimpin pencairan pesawat Sriwijaya Air di atas KRI John Lie, Minggu (10/1/2021).

Sumber Berita : Detiktravel


Last Updated on Monday, 11 January 2021 07:19
 

Konsiyering Penyusunan Buku Dinamika dan Tantangan Pantai Utara Jawa Tengah dalam Perspektif Pengembangan Wilayah

E-mail Print PDF

Peneliti Pusriskel KKP Dr. Ing. Semeidi Husrin dan Tubagus Solihuddin, Ph.D terlibat aktif dan menjadi tim teknis dalam konsiyering penyusunan buku “Dinamika dan Tantangan Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah” melalui daring yang diselenggarakan oleh Deputi bidang infrastruktur dan transportasi, Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan SDA di Hotel Sotis Kemang, Jl. Kemang Raya No.4, RT.1/RW.7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu-Selasa  27-29 Desember 2020.

Buku “Dinamika dan Tantangan Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah” akan dijadikan acuan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam implementasi Perpres No.79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Perpres No.79/2019 mengamanatkan peningkatan investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, serta  mendukung dan memberikan nilai tambah kawasan melalui berbagai program strategis, diantaranya: 1) pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, 2) penanganan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk kebutuhan air baku, 3) pelestarian ekosistem pesisir, 4) penanganan abrasi, penurunan muka air tanah, dan kenaikan muka air laut, dan 5)  penanganan banjir dan rob (banjir pasang).

Namun demikian, Perpres No.79/2019 memiliki tantangan dalam implementasinya yaitu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan agar tujuan dari pembangunan berkelanjutan dapat tercapai sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang diluncurkan oleh PBB September 2015 (sustainable development goals –SDGs) dari PBB. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana di Pantura Jawa Tengah dengan kelestarian lingkungan sangat penting untuk diimplementasikan agar pembangunan yang dilakukan tepat guna, berhasil guna, dan berkelanjutan.



Last Updated on Wednesday, 30 December 2020 11:35
 

KKP/Pusriskel BRSDMKP turut kontribusi atas keberhasilan Submisi LKI Ekstensi di BaratDaya Bengkulu (Sumatera) di penghujung tahun 2020

E-mail Print PDF

Jakarta – Pada Hari Senin (28-12-2020) pukul 11.00 waktu New York, Pemerintah RI diwakili oleh Duta Besar Triansyah Djani selaku Wakil tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, secara resmi telah menyampaikan dokumen submisi klaim perluasan landas kontinen (dasar laut) Indonesia di luar 200 mil laut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara spesifik, submisi Indonesia mencakup area seluas 211.397,7 km2 di barat daya Pulau Sumatera pada Investigator Fracture Zone dan Wharton Fossil Region.

Penyampaian dokumen submisi tersebut adalah proses penting bagi perjuangan Indonesia dalam memperluas wilayah yurisdiksi di dasar laut. Klaim tersebut kemudianharusdibuktikan secara teknis dan hukum di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa / the United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf (UN-CLCS). Apabila klaim tersebut dapat diterima, maka wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia akan bertambah luas sekitar hampir 2 kali Pulau Jawa atau lebih luas dari Pulau Sulawesi.

Penyampaian submisi merupakan pembuktian bahwa meskipun dalam kondisi pandemi selama tahun 2020, tim nasional tetap bekerja secara optimal dan berhasil menyelesaikan desktop study, survei batimetri, dan penyusunan seluruh dokumen lengkap submisi Pemerintah Indonesia untuk segmen barat daya Sumatera ini.

Dasar Hukum Submisi

Proses yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini merupakan bagian dari hak dan kewenangan Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Sesuai ketentuan Konvensi tersebut, negara pihak Konvensi dapat mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut, hingga sejauh-jauhnya 350 Mil laut, dari garis pangkal apabila diyakini dan dapat dibuktikan secara ilmiah di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB bahwa area yang diklaim merupakan kepanjangan alamiah dari daratan negara tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen submisi kepada PBB dan mengawal klaim Indonesia hingga terbitnya rekomendasi final PBB. Tim juga mendapat mandat untuk menyiapkan data teknis (termasuk menyelenggarakan survei) serta membuka komunikasi dengan negara tetangga yang memiliki klaim tumpang tindih/bersebelahan dengan Indonesia.

Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil laut dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL.

Indonesia bukan baru pertama kali mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 Mil laut. Tahun 2008, Indonesia pertama kali mengajukan klaim perluasan landas kontinen di wilayah Barat Provinsi Aceh dan telah menerima rekomendasi PBB yang menambahkan wilayah dasar laut seluas 4.209 km2 (seluas Pulau Madura). Hal ini dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia, melalui Tim Nasional, pada tahun 2018 yang mengajukan klaim perluasan landas kontinen di wilayah utara Papua seluas 196.568,9 km2 (seluas lebih dari Pulau Sulawesi/Britania Raya).

Pembuktian Kemampuan Indonesia

Proses submisi perluasan landas Kontinen Indonesia merupakan salah satu bentuk pembuktian kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Pada setiap tahapannya, Indonesia tidak menerima bantuan tenaga ahli ataupun peralatan dari asing. Sebagai informasi, penyusunan dokumen submisi membutuhkan berbagai data dasar laut dalam, dan interpretasi baik dari sisi teknis maupun hukum yang kompleks. Sebagian besar negara berkembang atau bahkan negara maju yang telah melakukan submisi pasti mendapat bantuan dari para pakar internasional ataupun pakar yang disediakan oleh Komisi Batas Landas Kontinen PBB. Indonesia mampu melaksanakan semuanya secara mandiri dengan personel berbagai latar belakang keilmuan dan peralatan yang dimiliki nasional. Submisi ini merupakan sebuah pembuktian Indonesia siap mewujudkan cita-cita menjadi Poros Maritim Dunia.

Untuk mendukung submisi ini, Badan Informasi Geospasial mengkoordinasikan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan survei batimetri di area yang akan disubmisikan. Hasil dari survei tersebut juga telah menjadi bagian data dukung submisi yang disampaikan ke PBB.

Dokumen submisi klaim perluasan landas kontinen dapat diakses melalui kanal resmi United Nations dalam tautan berikut: Dokumen Submisi Klaim Perluasan Landas Kontinen


Sumber Berita : BIG


Last Updated on Wednesday, 30 December 2020 11:10
 

Pusat Riset Kelautan KKP Usulkan Riset Kerjasama Kerentanan Laut dan Pesisir kepada Persatuan Emirate Arab

E-mail Print PDF

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Emirate Arab pada 29 Desember 2020 melaksanakana The 1st Joint Technical Committee Meeting on Marine and Fisheries Cooperation (JTCM) secara virtual. JCTM tersebut merujuk nota diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi nomor 02782/BK/12/2020, dengan persetujuan pihak Persatuan Emirat Arab (PEA).

Delegasi Republik Indonesia (Delri) beranggotakan Biro Humas dan Kerjasama Luar negeri, Biro Hukum, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia. Direktur Pemasaran, Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bertindak sebagai Ketua Delri.

Adapun Persatuan Emirate Arab (PEA) menunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim sebagai delegasinya.

Salah satu yang diusulkan oleh Delri adalah Kerjasama dengan PEA dalam riset kerentanan laut dan pesisir selama 3 hingga 5 tahun. Usulan tersebut disampaikan oleh Pusat Riset Kelautan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Proposal tersebut didasarkan pada bukti ilmiah geodinamika zona subduksi di kedua negara dan hidrodinamika laut yang sangat dinamis di Samudera Hindia, Laut Barat Sumatera, Laut Arab, Teluk Persia dan sekitarnya. Di Wilayah Arab terdapat Zona Subduksi Makran yang berpotensi sebagai sumber tsunami jarak jauh bagi Indonesia, dan sebaliknya, Zona subduksi di barat Sumatra dapat sebagai sumber tsunami jarak jauh bagi wilayah pesisir Arab. Kondisi hidrodinamika permukaan laut di Samudera Hindia barat Sumatra memiliki ketrkaitan hubungan erat melalui fenomena Indian Ocean Dipole. Peningkatan suhu permukaan laut di Samudera Hindia Barat Sumatra disinyalir memicu konveksi panas ke lapisan atmosfer di atasnya, sehingga berpotensi menumbuhkan siklon tropis yang perlu diteliti lebih lanjut apakah berdampak kepada wilayah arab khususnya bagi wilayah Persatuan Emirate Arab. Interaksi laut dan atmoosfer ini merupakan salah satu variabilitas iklim-laut yang penting untuk diteliti dalam rangka mengantisipasi dampak cepat (rapid onset) perubahan iklim.


Last Updated on Wednesday, 30 December 2020 09:50
 

Kepulauan Seribu Rentan pada Potensi Pencemaran Tumpahan atau Ceceran Minyak dan Sampah Laut karena Karakter Arusnya

E-mail Print PDF

JAKARTA — Pencemaran di Kepulauan Seribu DKI Jakarta harus ditangani dengan kerja sama lintas pihak. Karena pola arus laut di perairan Kepulauan Seribu sangat dipengaruhi oleh angin musim yang menyebabkan akan adanya perpindahan sampah atau cemaran minyak dari atau ke perairan Kepulauan Seribu.

Ahli Oseanografi Terapan Widodo Setiyo Pranowo menyatakan perairan Kepulauan Seribu yang berada di Laut Jawa, akan dipengaruhi karakteristik oleh Pulau Jawa. “Karakter arus di Perairan Kepulauan Seribu terjadi karena posisi strategisnya di Laut Jawa. Dimana pola arus laut utamanya dibangkitkan oleh angin musim,” kata Widodo dalam seminar online Dewan Riset Daerah DKI Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Hal ini menyebabkan Kepulauan Seribu rentan pada potensi pencemaran tumpahan atau ceceran minyak dan sampah laut karena karakter arusnya. “Ketika musim angin barat maka arus bergerak ke timur, sebaliknya ketika musim angin timur maka arus laut bergerak ke barat. Selain angin, ada pasang surut sebagai pembangkit kondisi arus yang membawa material pencemar menuju ke pantai,” urainya.

Dan, lanjutnya, perairan Kepulauan Seribu dilewati oleh kapal-kapal, dan terdapat fasilitas migas yang terletak di sisi Barat-laut dan di sisi Timur atau Tenggara dari Kepulauan Seribu. “Sedangkan, terkait dengan sampah laut, Kepulauan Seribu bisa berperan sebagai double agent. Bisa sebagai sumber sampah laut, dan/atau bisa sebagai yang terdampak sampah laut kiriman dari laut sekitar,” papar Widodo.

Widodo menyampaikan ketika sampah laut di Kepulauan Seribu tidak bisa ditangani sehingga tercecer ke laut, maka akan berpotensi terangkut ke laut atau lokasi lain. “Hasil riset dari Yusra Hayati mahasiswa magister di IPB yang dibimbing oleh Prof. Luky Adrianto, Majariana Krisanti dan Widodo Pranowo di Pulau Tidung, ketika musim angin barat jumlah wisatawan menurun namun sampah semakin meningkat. Sedangkan ketika musim timur, wisatawan meningkat namun jumlah sampah menurun,” ujar Widodo.

Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan, ketika musim angin barat, terjadi tinggi gelombang yang cukup signifikan menghambat kapal-kapal pengangkut sampah milik Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil sampah di Pulau Tidung. “Sehingga rekomendasi yang bisa diberikan, mungkin hasil riset dari Pusat Riset Kelautan, berupa desain teknologi kapal insinerator sampah dari Dr. Handy Candra dan kawan kawan bisa dibangun dan ditempatkan di beberapa pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu. Sehingga bisa menangani kendala persampahan yang ada,” tandasnya.

Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengakui bahwa sampah memang masih menjadi isu yang membutuhkan solusi di daerah kepemimpinannya ini. “Saat ini sampah itu 39,36 ton per hari. Tapi yang baru bisa ditangani 20,34 ton per hari. Jadi masih ada sisa 10,01 ton,” kata Junaedi dalam kesempatan yang sama. Hal ini, lanjutnya, sebagai akibat belum adanya teknologi untuk pengolahan hingga tuntas. Selain itu, ada banyak sampah kiriman di perairan Kepulauan Seribu.

“Saya berharap bisa menyelesaikan isu ini dengan pembangunan waste to energy dan kapal penyedot sampah,” pungkasnya.

Sumber Berita : Cendananews

Link Materi : Download Disini


Last Updated on Monday, 28 December 2020 08:57
 

Kunjungan Rombongan Kedeputian Meteorologi BMKG ke LPTK

E-mail Print PDF


Pada 15 Desember 2020 Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Akhmatul Ferlin dan jajaran menerima Kunjungan Rombongan Kedeputian Meteorologi BMKG yang di pimpin oleh Kepala Pusat Meteorologi Maritim. Kunjungan tersebut dalam rangka kunjungan kerja di provinsi Sulawesi tenggara. Kepala Pusat Meteorologi Maritim yang di dampingi oleh Kepala BMKG Bitung, dan Kepala Stasiun Metereologi Maritim kendari ini melihat sejumlah fasilitas riset dan hasil inovasi yang telah di hasilkan LPTK. Rombongan sangat antusias melihat hasil riset berupa 6 WakatobiAIS, yang merupakan alat Automatic Identification system (AIS) yang di klaim menjadi teknologi AIS pertama yang cocok diterapkan di kapal/perahu nelayan tradisional.

Kegiatan kunjungan ini juga sekaligus dilakukan inisiasi terkait pengembangan fitur wakatobiAIS yang dapat di sandingkan dengan beberapa aplikasi pemantauan pada BMKG. Sebagai pencegahan covid-19, kegiatan ini dilaksanakan sesuai standar protokol kesehatan.

Sumber : wakatobiTV: 16 Desember 2020 jam 19.30 WITA


Last Updated on Tuesday, 22 December 2020 07:30