Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

News

Diseminasi Sistem Informasi Kenelayanan di Kabupaten Blitar

E-mail Print PDF


Blitar (1001/08/19) - Setelah sosialisasi di Kabupaten Tulungagung pada tanggal 31 Juli 2019 sebagai lokasi ke 88, penyebaran informasi mengenai sistem informasi kenelayanan dilanjutkan di Kabupaten Blitar. Acara sosialisasi dilaksanakankan di Ruang Aula Pertemuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar pada tanggal 1 Agustus 2019. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar drh. Adi Andaka dan dilanutkan dengan paparan dari tim Pusat Riset Kelautan.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Blitar menekankan bahwa acara ini sangat berguna bagi nelayan untuk membantu mendapatkan informasi yang diperlukan seperti cuaca, daerah penangkapan. Diharapkan undangan yang hadir menjadi pionir dalam penyebaran informasi sistem kenelayanan ini.

Dalam sosialisasi disajikan materi (1) pengenalan aplikasi sistem kenalayanan, (2) Pengenalan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) dan (3) Pengenalan penentuan posisi dengan menggunakan peta dan GPS. Peserta sosialisasi dihadiri oleh perwakilan kelompok nelayan, perwakilan penyuluh perikanan dan jajaran bidang perikanan tangkap Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Sistem informasi kenelayanan ini merupakan aplikasi yang berisi informasi daerah penangkapan ikan (Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan atau PPDPI) yang dihasilkan oleh Balai Riset Observasi Laut di Prancak Bali, informasi cuaca seperti angin dan tinggi gelombang serta fitur lain seperti lapor tangkapan, harga ikan dan perhitungan kebutuhan BBM. Dengan fitur yang ada diharapkan dapat membantu nelayan dalam usaha penangkapan ikan yang ekeftif dan efisien. Efektif karena sudah memperoleh informasi lokasi yang akan dituju yang diperkirakan terdapat banyak ikan dan efisien karena dapat menghemat biaya operasional.

Sosialisasi diakhiri dengan praktek penggunaan aplikasi, diawali dengan mendownload aplikasi dari playstore, dilanjutkan dengan praktek sekaligus pengenalan fitur-fitur yang ada pada aplikasi dan bagaimana memanfaatkannya. Pada sesi pelatihan dipandu oleh tim dari Pusat Riset Kelautan.


Last Updated on Wednesday, 14 August 2019 07:13
 

Sistem Informasi Kenelayanan (Nelpin) Go Internasional

E-mail Print PDF


Tegal (24/08/19) - Pada 23 - 24 Juli 2019 di Aula BPP Tegal diselenggarakan Kegiatan Capacity Building untuk Negara-negara Sahabat di kawawan Afrika dan Asia Pasifik. Dalam acara ini yang prakarsai oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri memberikan materi tentang Sistem Informasi Kenelayanan (Nelpin) dengan narasumber Dr. Sri Suryo Sukoraharjo dan Peny Dyah Kusumaningrum, M.Si (Pusat Riset Kelautan). Pelatihan dihadiri oleh beberapa peserta untuk materi kelautan dari Negara Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Solomon, Fiji dan beberapa peserta pendamping dari Satker KKP di Ambo,  Medan dan Tegal.

Diterangkan materi mengenai Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan. Mulai bagaimana data diperoleh hingga dianalisa dan dibuat menjadi sebuah peta yang mudah dibaca oleh para pengguna (nelayan). Paparan tentang latar belakang pembangunan aplikasi nelayan pintar (Sistem Informasi Kenelayanan), pencapian kegiatan yang telah dilakukan selama 2015-2018 hiingga rencana pengembengan ke depannya.

Praktek penggunaan aplikasi di smartphone masng-masing peserta, yang dimulai dengan mendownload aplikasi di Play Store, menginstalnya dan melakukan pendaftar. Masing-masing peserta dipandu untuk mencoba berbagai macam fitur di dalamnya termasuk bagaimana cara membaca PPDPI (meski dalam Bahasa Indonesia) namun mereka tetap antusias untuk mencoba.

Berdasarkan hasil pelatihan ini, mereka berharap dapat membangun aplikasi serupa di Negara masing-masing. Hal ini karena para nelayan bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan secera lebih efektif dan efisien. Di kesempatan mendatang, para peserta dari Negara sahabat mengharapkan bantuan dari peneliti dari Indonesia untuk membantu pembangunan aplikasi serpa di Negara peserta.




Last Updated on Wednesday, 07 August 2019 21:59
 

SDM Doktor Baru dari Pusriskel

E-mail Print PDF

Bogor, 06 Agustus 2019. Pusat Riset Kelautan mendapatkan tambahan satu Doktor baru di bidang pengelolaan sumber daya air. Pada Senin, tanggal 05 Agustus 2019 telah berlangsung sidang promosi a.n. Muhammad Ramdhan (NIP. 19800716 200912 1 001) bertempat di Ruang Diskusi Senat, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Dramaga.

Acara sidang berlangsung khidmat, dipimpin langsung oleh Dekan Pascasarjana IPB Prof. Dr. Anas Miftah Fauzi. Selanjutnya diskusi dan pertanyaan disampaikan oleh dewan komisi pembimbing yang diketuai oleh Prof. Dr. Hadi Susilo Arifin (ahli landscape ecology) dan anggota Dr. Yuli Suharnoto (ahli model hidrologi) beserta Dr. Suria Dama Tarigan (ahli Pengelolaan DAS). Adapun sebagai penguji luar adalah Dr. Moh. Hasan (Mantan Dirjen Sumber Daya Air – PUPR) dan Dr. Nora H. Panjaitan (Ketua Departemen SIL-IPB).

Disertasi sdr. Muhammad Ramdhan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air permukaan secara berkelanjutan. Hal ini sangat aktual untuk diteliti, dimana air merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Permasalahan air sering diakibatkan oleh ketidakmampuan para stakeholder dalam mengelola stock air yang berlimpah pada musim penghujan dan menyimpannya untuk keperluan saat kemarau. Dalam disertasinya sdr. Muhammad Ramdhan menyajikan cara penilaian pengelolaan air di suatu tempat melalui Indeks yang disebut sebagai Indeks Kota Ramah Air (IKRA). Indeks tersebut telah coba di terapkan untuk Kota Bogor. Di masa mendatang indeks tersebut juga dapat diterapkan di seluruh kota di Indonesia.  Sehubungan tupoksi Pusriskel yang melakukan riset di wilayah pesisir dan laut. Metoda yang dilakukan dalam disertasi ini  dapat membantu kota pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengelola sumberdaya air yang ada disana.

Proficiat, Dr. Muhammad Ramdhan. Ditunggu kiprahnya untuk kemajuan penelitian di wilayah pesisir dan laut.


Last Updated on Tuesday, 06 August 2019 11:19
 

WakatobiAIS, Perangkat AIS Class B Buatan Indonesia

E-mail Print PDF

Mulai 20 Agustus 2019, Kementerian Perhubungan mewajibkan pemasangan dan pemggunaan AIS (Automatic Identification System) bagi kapal-kapal yang berlayar di Indonesia. Wajib AIS ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 pada 20 Februari 2019. Tidak sedikit pelaku pelayaran kecil yang berkeberatan terhadap kebijakan Wajib AIS tersebut. Alasannya, harga perangkat AIS masih mahal dan memberatkan bagi usaha pelayaran rakyat dan nelayan kecil. Sebagai informasi, harga AIS Class B di pasaran berkisar 10-15 juta per unitnya.

Pada Oktober 2018, tim periset dari Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Pusriskel-BRSDMKP di Wakatobi Sultra memperkenalkan AIS Class B yang ukurannya kecil, portabel dan menggunakan baterei. Diberi nama WakatobiAIS, akronim dari “Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi AIS”. Harganya diklaim separuh dari harga perangkat AIS class B yang beredar di pasaran saat ini.

“Awalnya karena kami punya stasiun radar pantai dan AIS base station, nelayan pencari tuna di Wakatobi sering ke kantor saat ada nelayan yang hilang. Namun kami kesulitan mengetahui posisi nelayan yang hilang tersebut karena mereka pakai perahu bermotor yang tidak dilengkapi sarana navigasi dan komunikasi. Dari situ ide untuk merakit sendiri perangkat AIS yang sesuai dengan kebutuhan nelayan dan harga yang terjangkau” kata Arief Rahman, ST, salah seorang perekayasa LPTK Wakatobi kepada Jurnal Maritim.

Di pasaran, AIS yang tersedia tidak cocok diaplikasikan untuk kapal kecil, khususnya yang tradisional. Perangkat AIS yang ada berdimensi besar, membutuhkan instalasi yang lumayan rumit, dan membutuhkan aki sebagai sumber listrik. Belum lagi harganya yang mahal. “Harga AIS Class B dan kelengkapannya (antena radio, antena GPS, aki, solar cell) dan biaya pemasangan masih sangat mahal bagi nelayan kecil,” kata Arief. Arief dan tim di LPTK kemudian bermitra dengan LABS247 dalam mendesain prototype AIS Klas B yang lebih user friendly dan tetap memiliki fungsi yang sama dengan AIS Class B di pasaran. “Namun kami customize pada dua fitur; distress button, dan locations tagging. Jadi AIS ini hanya transmit, tidak bisa receive (menerima) sinyal dari kapal lain,” lanjut Arief.

Melalui penyesuaian perangkat, nelayan dan ABK kapal kecil menjadi lebih mudah mengoperasikannya. Tujuan utamanya, pencarian nelayan yang hilang lebih mudah dilakukan tim SAR karena dibekali data posisi terakhir kapal dan pesan marabahaya dari WakatobiAIS.  Awalnya, karena ditujukan untuk pengguna lokal, yaitu nelayan kecil di Wakatobi, menurut Arief kedua fitur tersebut sudah cukup memadai. Namun di Indonesia ada ratusan ribu kapal yang kategorinya kapal kecil. Mereka punya problem yang serupa dengan nelayan di Wakatobi. Maka WakatobiAIS menjadi produk yang penting.

Berapa harga WakatobiAIS?

“Kami belum memulai produksi, maka sebenarnya harga belum bisa dipastikan, karena ini terkait jumlah unit yang dibuat. Semakin banyak tentunya akan semakin rendah biaya produksinya. Target kami harganya bisa 50-70% lebih murah dibanding produk yang prosumer. Kami sedang mengupayakan material dan fabrikasi dari dalam negeri walau masih ada beberapa komponen yang harus diimpor,” jelas lulusan Fakultas Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin, Makassar ini.

Last Updated on Tuesday, 06 August 2019 11:19 Read more...
 

Yang Terdampak Tumpahan Minyak Pertamina

E-mail Print PDF

Tumpahan minyak dari sumur YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi, yang bocor sejak 12 Juli 2019, menyebar jauh ke arah Barat. Ceceran emas hitam itu kini sudah menjangkau Jakarta. Sektor ekonomi merupakan yang pertama kali terpukul akibat pencemaran. Masalah lingkungan yang ditimbulkan diprediksi akan memakan waktu lebih lama untuk pemulihan. Bau menyengat mirip campuran minyak tanah dan oli menguar di sekitar dermaga Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Tim kumparan baru turun dari kapal cepat, Rabu (31/7) pekan lalu, ketika tiba-tiba aroma pekat itu menyergap. Gumpalan pasir yang bercampur minyak mentah tampak memenuhi sepanjang pantai. Bentuknya sebagian bulat, sebagian lagi pipih menyerupai batu apung. Cairan kental bertekstur lengket juga mudah ditemui di pesisir pulau. "Tiga hari lalu, Minggu (28/7) kami mulai bersih-bersih di sekeliling pantai pulau ini karena gumpalan minyak mulai banyak yang sampai di tepian pantai," tutur Parto petugas kebersihan Pulau Bidadari.

Petugas PPSU membersihkan tumpahan minyak mentah pertamina di Pulau Untung Jawa, Kepulangan Seribu. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Petugas PPSU membersihkan tumpahan minyak mentah pertamina di Pulau Untung Jawa, Kepulangan Seribu.

Menurut Donny Robert, Kepala Bagian Operasional Pulau Bidadari, cairan hitam itu berasal dari tumpahan minyak sumur YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi di Utara Perairan Karawang, Jawa Barat. Sumur YYA-1 mengalami insiden pada Jumat (12/7). Saat pengeboran sumur muncul gelembung gas, perisitwa itu kemudian berlanjut dengan tumpahnya minyak ke lautan.

Pesisir Pulau Bidadari mulai dipenuhi tumpahan minyak sejak Sabtu (27/7). Jumlahnya semula hanya sedikit, tapi semakin lama terus bertambah. Pengelola Pulau Bidadari sampai kewalahan membersihkan pek atau limbah minyak yang masih terus berdatangan. Pulau itu merupakan salah satu tujuan wisata di Kepulauan Seribu. Akibar kemunculan pek, Donny bercerita, "Banyak pengunjung komplain."

Pulau Bidadari di kepulauan seribu yang terkena dampak tumpahan minyak mentah pertamina. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Pulau Bidadari di kepulauan seribu yang terkena dampak tumpahan minyak mentah pertamina.

Ceceran minyak di gugusan kepulauan seribu lebih dulu sampai ke Pulau Untung Jawa. Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad mengatakan, total tujuh pulau di bagian selatan Kepulauan Seribu yang tercemar tumpahan minyak sejak Senin (22/7) lalu.

Tak cuma pesisir pantai, tumpahan minyak juga membuat Perairan 200 meter dari pantai hingga ke tengah laut tertutup minyak. Akibatnya, warga Kepulauan Seribu yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan tak bisa mencari ikan.

"Nelayan di sekitar sini banyak yang tidak melaut. Karena pek banyak ikan pada mati," kata Udin, nelayan Pulau Untung. Pertamina mengonfirmasi tumpahan minyak di Kepulauan Seribu bersumber dari sumur YYA-1. "Kami langsung jemput bola untuk mengambil spill (tumpahan minyak)," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (1/2). Berdasarkan data Pertamina, 11 desa terdampak langsung tumpahan minyak, sembilan di Karawang, dua lagi di Bekasi. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memperkirakan tumpahan minyak mencemari 45,37 kilometer persegi perairan laut.

Luasan area terdampak dihitung dari sebaran minyak yang ditangkap satelit ESA Sentinel 1. Dalam foto penginderaan jauh tersebut, tumpahan minyak ditandai dengan warna hitam pekat di lautan.

Citra satelit LAPAN soal sebaran minyak karawang. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Meiki Paendong, menganggap Pertamina gagal mengontrol tumpahan minyak. Sebab, pada awal periode krisis, sebaran minyak hanya berupa garis yang membujur ke arah Barat dari titik lokasi sumur YYA-1 di laut utara Karawang.

Namun foto penginderaan jauh yang diambil tanggal 22 Juli menunjukan area tercemar minyak semakin membesar. Meiki mengatakan tumpahan minyak dengan cepat tiba di daratan. Bahkan, pesisir Karawang sudah tercemari minyak pada Sabtu (13/7), sehari setelah kebocoran.

"Jadi ketika mereka block, minyak sudah mencapai pantai," kata Meiki kepada kumparan, Minggu (4/8). Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan WALHI Nasional, Dwi Sawung, menilai Pertamina lalai memberikan peringatan dini pada warga pesisir. "Pertamina tidak mampu juga mengingatkan masyarakat pesisir terkait bahaya tumpahan minyak itu,” kata Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan WALHI Nasional, Dwi Sawung, ketika ditemui kumparan, Jumat (2/8).

Akibat tumpahan minyak, sektor perikanan yang menjadi tulang punggung warga di Pesisir Karawang lumpuh. Data Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menunjukan pencemaran berdampak pada 1.636,25 hektare tambak. Sebagian penambak gagal panen setelah ikan yang mereka tanam mati. Sisanya terancam merugi karena terpaksa panen dini. Sofian, petani tambak ikan bandeng di Sungai Buntu, Karawang, salah satunya. Ia harus memanen ikan di tiga dari total enam kolam tambaknya yang membentang 13 hekatare. Padahal, bibit bandeng di tiga empang itu baru disebar tiga bulan lalu.

Idealnya, menurut Sofian, baru tiga bulan lagi ikan-ikan itu dipanen. Ia tak sadar air laut telah tercemar tumpahan minyak ketika mengganti air dua pekan lalu. Sofian khawatir bila tambak tak segera dipanen kerugiannya bertambah besar. Alhasil, bandeng yang dipanen masih berukuran kecil, per kilogramnya 6-7 ekor. Padahal, dalam situasi normal, tiga ekor bandeng saja beratnya sudah satu kilogram. Satu kolam berisi 250 ribu ekor ikan yang biasanya ia panen bisa mencapai berat 5 ton. Kini, setelah laut tercemar tumpahan minyak, hanya 1,5 ton didapat dari setiap kolam. Dengan harga jual ikan sekitar 12.ooo ribu per kilogram, menurut Sofian, per kolam hanya bisa menghasilkan Rp 18 juta yang cuma cukup digunakan untuk membeli pakan. Kebutuhan lain seperti membayar pekerja sama sekali tak tertutupi. Padahal biasanya satu kolam bisa menghasilkan Rp 60 juta.

"Setelah ada dampak Pertamina ini kita susah untuk memperbesarkan dan mendapatkan target itu," ujar Sofian, Jumat (2/8) di Sungai Buntu, Karawang. Kerugian juga dialami nelayan di Pasir Putih, Karawang. Luasnya hamparan minyak di lautan membuat area tangkapan ikan semakin sempit. Jika bisanya nelayan pulang membawa 8 kilogram ikan, kini hasil tangkapan cuma setengahnya.

Syahrudin, seorang nelayan, mengaku terpaksa menggeser area tangkap ke perairan yang lebih jauh dari pesisir. Jika biasanya waktu tempuh ke lokasi penangkapan 2 jam perjalanan, ia kini harus melaut satu jam lebih lama untuk mendapat hasil maksimal. Akibatnya, biaya solar dan kebutuhan berlayar pun membengkak. "Sehari biasa dapat Rp 400 ribu atau 350 ribu, sekarang nggak dapat. Buat makan, beli solar aja nggak dapet," ujar Syahrudin, Jumat (2/8) di Desa Pasir Putih, Karawang. Syahrudin kini memutuskan tidak melaut daripada semakin merugi. Ia banting setir bekerja sebagai tukang las. Insiden tumpahan minyak juga memukul sektor pariwisata.

Di kawasan Pantai Pakisjaya, Karawang, yang menjadi salah satu lokasi parah terdampak limbah minyak hampir seluruh warung makan di pinggir pantai tak laku. Pendapatan pedagang berkurang drastis hingga 100 persen. "Hari minggu bisa dapat 300 ribu, kalau hari biasa 100 ribu. Ini sudah hampir dua minggu nggak dapat sama sekali semenjak ada limbah," ujar Aman pemilik rumah makan di Pantai Tanjungpakis.

Untuk menyambung hidup, tak sedikit warga di lokasi ini beralih profesi menjadi pemungut limbah minyak di tepi pantai. Mereka diupah 100 ribu per hari oleh Pertamina. Setiap hari, ada sekitar 112 orang warga dipekerjakan. Mereka bekerja menyekop endapan minyak di pasir dari pukul 08.00-17.00 WIB.

Tak cuma sektor perekonomian, sisi ekologis juga dibayangi permasalahan serius akibat tumpahan minyak. Di Karawang, berdasarkan data Walhi, terdapat 240 hektar kawasan mangrove di dua desa, yakni Desa Pasir Putih dan Desa Sedari. Mangrove merupakan bagian penting ekosistem pantai dan laut yang berguna sebagai tempat ikan bertelur dan membesarkan anak. Kini, tumpahan minyak membuat kawasan mangrove terancam musnah. Walhi saat ini tengah menerjunkan tim untuk melakukan survei lapangan untuk memvalidasi temuannya. Sementara itu, tumpahan minyak juga mengancam sebagian wilayah Kepulauan Seribu, satu-satunya ekosistem laut yang terdekat dengan Jakarta. Di Kepulauan Seribu terdapat wilayah mangrove dan terumbu karang yang masih terjaga.

Menurut Widodo Pranowo, Peneliti Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekosistem laut di sana cenderung masih asri. "Pulau-pulau ini layak mendapat perhatian,” kata Widodo kepada kumparan, Jumat (2/8).

Petugas Oil Spill Combate Team memeriksa peralatan "Oil Boom" yang terpasang di kawasan Pantai Sedari, Cibuaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis (1/8). Ia juga khawatir minyak yang masih tercecer terus menyebar ke wilayah yang lebih luas. Ia mendasarkan kecemasannya pada data arus permukaan laut dari 16 Juni sampai 1 Agustus yang bergerak secara konsisten dari arah timur pesisir utara Jawa dan Laut Jawa ke Selat Sunda. "Kalau tidak ditangani, daerah asuhan ikan akan semakin terdampak dan mengurangi jumlah stok ikan nantinya," kata Widodo.

Kekhawatiran itu cukup beralasan. Sebab, hasil penginderaan jauh dayang dilakukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) per 30 Juli 2019 mengindikasikan area tumpahan minyak telah berpotensi menyebar hingga ke perairan di Utara Banten. "Masih perlu validasi dan verifikasi, karena ini murni dari citra satelit," kata Rokhis Komaruddin, Kepala Pusat Penginderaan Jauh LAPAN.

Dirjen Penecemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Karliansyah, belum bisa memastikan kondisi pencemaran akibat kebocoran sumur YYA-1. Jajarannya beserta Kementerian Lingkungan Hidup masih di lapangan mengkaji kerusakan yang disebabkan tumpahan minyak sumur YYA-1.

Peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Dede Falahudin menguraikan, minyak bumi mengandung senyawa berbahaya Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) yang sulit terurai dalam waktu singkat. PAH bersifat karsinogenik sehingga dapat memicu kanker. PAH juga bisa menyebabkan kematian biota laut. "Dinamika oseanografi, arus atau gelombang dan sebagainya itu dia akan mendifusikan si minyak itu menjadi droplet-droplet kecil sehingga dia akan bercampur dan larut ke air. Dan juga selanjutnya mengendap ke sedimen," kata Dede. kepada kumparan, Jumat (2/8). Ambang batas PAH, mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 51/2004, hanya 0,003 miligram per liter. Dede memprediksi kadar PAH di Kepulauan Seribu sudah melebihi standar baku mutu. "Kalau itu sudah masuk pencemaran karena oil-nya langsung melayang-layang di atas permukaan air," ia menganalisis.

Proses rehabilitasi pencemaran minyak akan memakan waktu lama. Dede mencontohkan kasus Teluk Meksiko yang tak kunjung membaik meski hampir lewat satu dekade. Berbagai upaya yang menghabiskan dana 63,4 miliar dolar AS atau setara Rp 902 triliun tak membuat Teluk Meksiko tak sepenuhnya pulih. "Penelitian mereka sudah hampir 10 tahun masih menemukan dampaknya," tambah Dede.

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, mengutarakan pandangan yang berbeda. Ia menilai pencemaran tumpahan minyak dari sumur YYA-1 terus berkurang. Ia optimistis kondisi laut akan cepat pulih. "Oil yang tercemar adalah yang selap-selap itu yang terapung kelihatan hitam, tidak bercampur dengan air, langsung diambil bisa dengan kapal," katanya. Menurutnya demikian pula ketika minyak yang menempel di pasir. "Jadi kalau pasirnya diambil dikeruk semua, ya udah selesai nggak ada. Dia nggak dissolve (larut)," ujar Susi.

Dharmawan Samsu, Direktur Hulu Pertamina, mengatakan perusahaannya menerapkan tujuh lapis pengamanan di laut untuk mencegah tumpahan minyak meluas. Sementara itu, 28 kapal dan 800 petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan tumpahan minyak yang telah mencapai daratan.

Pertamina menargetkan sumur YYA-1 bisa ditutup 10 pekan sejak pernyataan kondisi kedaruratan atau 15 Juli 2019. Perusahaan pelat merah ini juga sudah menyusun road map jangka panjang penanganan dampak tumpahan minyak telah disusun. Bila sesuai rencana, ada empat tahapan penanggulangan hingga revitalisasi lingkungan terdampak. Pertamina juga menyiapkan ganti rugi bagi masyarakat terdampak tumpahan minyak. "Semua langkah, best effort at any cost kami lakukan," kata Nicke Widyawati, Direktur Pertamina.

Sumber Berita : www.msn.com


Last Updated on Wednesday, 07 August 2019 22:44
 

Sidang Terbuka Dr. M. Ramdhan, S.T, M.T

E-mail Print PDF





Last Updated on Monday, 05 August 2019 11:06