15 April 2018. Limbah minyak hitam yang kotori wilayah pantai Nongsa Batam sudah terkumpul sebanyak 800 karung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie mengatakan limbah ini berasal dari lima titik pantai, baik di pemukiman warga maupun kawasan wisata sanggraloka. Demikian dikutip radarcirebon.com dari situs media milik Pemerintah Kota Batam

“Masyarakat dan mereka yang terdampak yang membersihkan. Minyak yang cemari pantai itu mereka masukkan dalam karung-karung. Sejak dua bulan lalu, sudah terkumpul sampai 800 karung,” ujarnya di Sekupang, Kamis (12/4).

Karung berisi limbah minyak hitam ini menurut Herman masih berada di lokasi pantai masing-masing. DLH Batam saat ini sedang koordinasi dengan DLH Provinsi Kepulauan Riau untuk proses pemusnahan limbah tersebut.

Limbah rencananya dibawa ke Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) di Kabil. Namun anggaran yang terbatas membuat DLH Batam terpaksa menunggu bantuan provinsi.

“Kami sudah koordinasi dengan DLH Provinsi, tapi jawabannya masih menunggu arahan Gubernur,” kata Herman.

Meski begitu, DLH Batam sudah mengambil sampel limbah minyak yang diduga terbawa arus dari perairan internasional ini. Sampel disimpan untuk mengantisipasi jika suatu saat dibutuhkan barang bukti.

“Misalnya nanti ada kapal yang dicurigai membuang minyak ke laut, sampel ini bisa dipakai untuk mencocokkan, sama tidak minyaknya,” kata dia.

Beberapa waktu lalu tim audit investigasi juga telah turun memeriksa delapan perusahaan limbah di Kepri. Tepatnya enam perusahaan di Batam dan dua di Kabupaten Karimun. Tim auditor merupakan gabungan beberapa instansi pemerintah. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lemigas, DLH Provinsi Kepulauan Riau, DLH Kota Batam, dan DLH Kabupaten Karimun.

Namun tim belum temukan perusahaan pelaku illegal oil spill atau tumpahan minyak di laut tersebut. Kepala Bidang Perlindungan Laut Asdep Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kemenko Kemaritiman, Koeshariadi mengatakan belum dapat dipastikan siapa pelaku oil spill illegal di Batam.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam Herman Rozi kepada Batam Pos (Jawa Pos Group) kemarin (14/4) mengungkapkan, Pemkot Batam tidak memiliki anggaran untuk memusnahkan limbah minyak hitam tersebut. Karena itu, Herman meminta pihak provinsi membantu menyelesaikan permasalahan limbah tersebut.

Sumber berita : RadarCirebon.com

15 April 2018. Sehubungan dengan kejadian tumpahan  minyak yang hampir selalu terjadi setiap tahun di Perairan Batam-Bintan pada musim Barat (arah angin dan arus laut mengarah ke perairan Indonesia, dimana kasus-kasus tumpahan minyak yang terjadi di Perairan Batam-Bintan tersebut belum jelas penyelesaiannya hingga saat ini. Demikian yang dihimpun radarcirebon.com dari Pusat Riset Kelautan-Pusrikel, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (15/4)

Sejak 8 September 2017, Kemenkomar telah mengadakan rapat koordinasi pengendalian tumpahan minyak di laut bersama tim Puskodalnas, diantaranya yakni KKP, KemenHub, KLHK, Kemen ESDM, Lemigas serta BAKAMLA, LAPAN dan Kompi Bravo Batam-Bintan. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung I BPPT dan dipimpin oleh Dr. Sahat Pangabean serta didampingi oleh Dr. Kus Prisetiahadi. Agenda utama rapat adalah update status kasus tumpahan minyak akibat tabrakan kapal Alyarmouk , update status  kasus tumpahan minyak di Pantai Nongsa Batam, dan koordinasi kesiap-siagaan menjelang Musim Barat.

Pusat Riset Kelautan, Dr. Widodo Pranowo memaparkan statistik frekuensi terjadinya tumpahan minyak berdasarkan pantauan satelit radar INDESO 2014-2017. Terpantau bahwa secara umum WPPNRI 711(Laut Natuna dan Selat Karimata) dan WPPNRI 713 (Selat Makassar) sangat rentan terdampak mulai November hingga Februari. Widodo mengingatkan bahwa perairan Batam-Bintan harus waspada tumpahan minyak pada November 2017 hingga Februari 2018.

Berdasarkan  Perpres No 109/2006 Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut dan Surat Edaran Kemenkomar Kepada 6 (enam) menteri yakni Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Kepala Bakamla dan  Dirjen Bea dan Cukai yang ditanda tangani oleh Rizal Ramli pada tanggal 6 April 2016, mengenai tumpahan minyak di Perairan Batam-Bintan, serta KepmenKP No 54/2016 tentang Tim penanggulangan dampak tumpahan minyak terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pusriskel yang merupakan anggota Pulkodalnas, yakni  sebagai Tim Pulbaket (Pengumpulan bahan dan keterangan). Pada tahun 2017 ini, Pusat Riset Kelautan melaksanakan survei di Perairan Batam-Bintan Pada tanggal 11-15 September 2017. Survei yang dipimpin oleh Hari Prihanto, M.Sc akan melakukan pengukuran hidro-oseanografi di kawasan perairan pesisir Batam-Bintan yang rentan tumpahan minyak.

Pada tahun 2015, terjadi tabrakan kapal Alyarmuk, namun hingga tahun 2017 masyarakat terdampak belum dapat diselesaikan klaim ganti ruginya. Kompi Bravo mewakili masyarakat terdampak akan mengajukan class action kasus Alyarmouk. Target tuntutan klaim adalah hingga akhir tahun 2017, karena batas waktu tuntukan akan expired pada Januari 2018. Hal ini sesuai dengan perjanjian intenational bahwa status hukum kasus International akan expired setalah 3 (tiga) tahun.

Rapat 8 September 2017 juga membahas masalah administrasi/pembiayaan dari hasil analisa tumpahan minyak merupakan salah satu kendala utama terhambatnya penanganan kasus tumpahan minyak  Alyarmouk. Kompi Bravo yang hadir pada saat rapat, mewakili lebih dari 1000 warga Batam yang terdampak langsung kasus tumpahan minyak Nongsa Batam mengajukan tuntutan sekitar 75ribu USD.

Sumber berita : RadarCirebon.com

Jakarta, 11 April 2018 – Setelah Sesi I dengan Pemapar Niken F. Gusmiati, M.Si tentang monitoring tambak udang dengan citra inderaja, pada Sesi II Learning Session kali ini dengan Pemateri yang juga dari Pusriskel, Rainer Arief Troa, S.T., M.Si memaparkan “Metode Oil Fingerprints untuk Deteksi Sumber Tumpahan Minyak dalam Wilayah Laut dan Pantai” yang dimoderatori Kasubid Riset Wilayah Laut Eko Triarso, M.Si. Materi ini merupakan kajian geologi/geokimia tentang deteksi sumber asal tumpahan minyak dengan menelusuri jenis hidrokarbonnya sehingga dapat mengungkap sumber pencemar terutama akibat insiden tabrakan kapal di perairan. Hasil riset ini telah menjadi Rekomendasi dari Pusriskel untuk Tim Penanggulangan Dampak Tumpahan Minyak (TPDM) pada rapat yang dikoordinatori Kemenko Maritim beberapa saat yang lalu. Turut hadir Peneliti dan Staf Pusriskel Ira Dillenia, MHum dan Tonny A. Theoyana, Skel. Peserta yang antusias berdiskusi pada Sesi II ini hadir dari BKIPM, Dosen STP, Pusdik KP, dan sekretariat BRSDMKP.

Berawal dari tumpahan minyak di utara Pulau Bintan yang diduga berasal dari tabrakan kapal tanker, menyebabkan terakumulasinya tumpahan minyak di pantai utara Bintan dan Pulau Mapur akibat pergerakan arus dari utara yang bergerak ke selatan menuju perairan Indonesia (Pulau Bintan dan sekitarnya). Kejadian yang telah hampir 2 tahun tersebut masih belum dapat diselesaikan untuk mencari penanggungjawabnya. Di sisi lain, dampak tumpahan minyak ini tampak nyata telah mempengaruhi kehidupan nelayan dan pelaku wisata bahari di Pulau Bintan dan sekitarnya. Pantai pasir putih berbatu granit di Bintan yang indah, berpotensi hilang fungsinya akibat terkotori tar oil. Hal ini sangatlah merugikan bagi daerah yang terkena dampak, namun pemateri juga memberikan solusi dari kacamata riset. Polutan/tumpahan minyak terdiri dari susunan karbon yang unik untuk masing-masing jenisnya. Hal ini memberikan pencerahan bahwa polutan yang merugikan wilayah pesisir dapat diidentifikasi, sehingga dapat di-trace lokasi sumbernya. Dari hasil riset, ditemukan bukti tar-oil di sekitar Pantai Sebong (utara Pulau Bintan) dan Pulau Mapur yang memiliki karakteristik sidik jari yang sama setelah sampel diproses dengan kromatografi gas (GC-MS). Tinggal melakukan korelasi dengan data sidik jari sampel minyak dari kapal tanker tadi yang mengalami tabrakan sedemikian sehingga jika terbukti memiliki sidik jari hidrokarbon yang mirip tentunya tidak akan dapat berkelit ketika dilakukan penuntutan pada terkait ganti rugi tumpahan minyak. Berkaca dari kasus ini dan banyaknya permintaan institusi diluar KKP terhadap hasil riset Pusriskel, sudah selayaknya BRSDMKP mendukung penuh berbagai kegiatan riset Pusriskel yang sangat dibutuhkan secara nasional, bahkan regional terutama dari sisi pengawalan program dan penganggarannya. Acara ditutup oleh panitia penyelenggara dengan menghadirkan Prof. Riset Sonny Koeshendrajana dari Pusris Perikanan yang turut aktif memberikan masukan pada sesi ini. –renertroa,2018

Jakarta, 11 April 2018. Sebagai tindak lanjut kolaborasi riset mitigasi perubahan iklim dalam kerangka pengelolaan ekosistem pesisir, estuari dan sumberdaya ikan di wilayah Muara Gembong, pada hari Rabu 11 April 2018 bertempat di kantor Balai Riset Pemulihan sumberdaya Ikan  (BRPSDI) Jatiluhur telah berlangsung rapat penyusunan draft bahan kebijakan deliniasi calon zona inti mangrove dan kawasan asuhan fauna aquatik sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah Kabupatan Bekasi dan Pemprov Jawa Barat dalam merevisi rencana zonasi kawasan pesisirnya (RZWP3K).

Rapat diawali dengan diskusi ringan antara Kepala Bidang Riset Mitigasi Adaptasi dan Konservasi (MAK) Pusat Riset Kelautan Triyono, MT dengan Kepala Balai BRPSDI Dr. Joni Haryadi di ruang kerjanya terkait bentuk output dan mekanisme penyelesaiannya dan dilanjutkan dengan ekspose pemaparan hasil riset masing-masing tim dengan menghadirkan perwakilan dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Bekasi selaku stakeholder yang akan menggunakan output rekomendasi tersebut. Hadir juga dalam kesempatan ini mewakili Kepala Dinas DPK Kab. Bekasi Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Ikan Ir. Zaenal M.Si. beserta perwakilan staf.

Hadir mewakili Pusat Riset Kelautan dalam hal ini Kepala Bidang Riset Mitigasi Adaptasi dan Konservasi Triyono MT., beserta jajarannya antara lain Kasubbid Riset Mitigasi dan Adaptasi (MA) Hikmat Jayawiguna M.Si, Dr.Agus Setiawan dan Fajar Yudi Prabawa M.Si. Adapun bertindak selaku pemapar hasil riset dari tim Puriskel adalah Hikmat Jayawiguna yang mewakili Koordinator tim R. Bambang Nugraha yang berhalangan hadir.

Dalam pemaparannya Hikmat menjelaskan terkait hasil riset timnya yang menunjukkan adanya indikasi kerusakan ekosistem mangrove yang cukup parah dalam kurun waktu 40 tahun terakhir akibat konversi lahan dan abrasi. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi lapang baik dari nilai ekologinya (frekuensi relatif, densitas, Indeks Nilai Penting mangrove), kondisi fisik oseanografi (suhu, salinitas, angin musim, pola arus dan pola sedimen) serta hasil analisa data citra satelit Landsat terkait perubahan land use dan garis pantai yang menggunakan data ruster resolusi sedang.

Sebagai bahan rekomendasi, tim riset MAK Puriskel menekankan pentingnya menetapkan zona inti dan zona buffer untuk perlindungan ekosistem mangrove dan fauna akuatik yang ada di Muara Gembong serta membuat rencana aksi rehabilitasinya baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Salah satu hal penting yang bisa dilakukan berupa interfensi teknologi untuk menahan laju abrasi dan sedimentasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan scientific studi guna mendukung revisi kebijakan penetapan zona inti kawasan Muara Gembong pada RZWP3K Pemprov Jawa Barat.

Berita Terkait :

• Kolaborasi Riset Pusris Kelautan dan Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan Jatiluhur, ”Upaya Mensiasati Keterbatasan Anggaran”
  
• Rencana Restorasi dan Konservasi Mangrove Teluk Jakarta
  

Sumber Berita : Harian Kompas 13 April 2018 Hal. 13