Jakarta, 31 Januari 2019. Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang penelitian sumberdaya fisik dan kerentanan pesisir yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat riset Kelautan (Pusris Kelautan), Badan Riset dan SDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kantor LRSDKP ini berlokasi di area Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Provinsi Sumatera Barat, dengan pesisir pantainya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Dari kegiatan riset yang dilakukan pada tahun 2018 LRSDKP telah menghasilkan beberapa 5 (Lima) buku yang diterbitkan oleh AMAFRAD PRESS. Beberapa judul buku tersebut diantaranya adalah Buku “ Karakteristik dan Kerentanan Pantai Timur Pangandaran” yang disusun oleh Ruzana Dhiauddin, Wisnu Arya Gemilang, Koko Ondara, dan Gunardi Kusumah. Buku “Potensi Sumber Daya Kerentanan Pesisir Pulau Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai” yang disusun oleh Herdiana Mutmainah dan Aprizon Putra. Buku “ Bono Kuala Kampar, Primadona di Timur Sumatera Yang Terancam Hilang” yang disusun oleh Ulung Jantama Wisha, Guntur Adhi Rahmawan dan Ilham.dan  Buku “Dinamika Pesisir di Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah” yang disusun oleh Koko Ondara, Ruzana Dhiauddin dan Wisnu Arya Gemilang.

Selain itu terdapat 1 (satu) buku yang merupakan hasil kegiatan riset bersama antara Pusat Riset Kelautan (Pusris Kelautan) dengan Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir (LRSDKP), yaitu  Buku “Reklamasi di Perairan Teluk Benoa Bali” yang disusun oleh Try  Altanto (LRSDKP), Aprizon Putra (LRSDKP), Semeidi Husrin (Pusris Kelautan), dan Widodo S. Pranowo (Pusris Kelautan).

On 22 Dec 2018 13:56 UTC a tsunami was generated from the collapsing of the Anak Krakatau Volcano, with waves propagating in all directions inside the Sunda Strait, the sea portion between the Java and Sumatra islands, Indonesia.

The cause of this event seems to have a strong correlation with the ongoing volcanic eruption, particularly active since June 2018, even if no stronger eruption occurred at the time of the tsunami event.

The tsunami caused fatalities and extensive damage along the coastal areas of Sunda Strait. As of 24 Dec morning, there were at least 430 casualties (as of 27 Dec 2018), mostly in Pandeglang (Banten province, Java), 23 people missing, 7200 injured, more than 1000 structures damaged and 430 boats damaged.

Visual observations onsite and satellite images revealed that a large part of the upper cone of the volcano disappeared during the period after the tsunami and the beginning of 2019. Then the continued eruption restarted to create the flank of the volcano that is now in a standby situation.

At the time of the event the Early Warning System, currently implemented in Indonesia for tsunami of Seismic Origin, could not be used because there was no mechanism to activate the system on the basis of measurement of sea levels.

Indonesian and the JRC work together on an Emergency Early Warning system

Given the situation, the Indonesian Authorities have decided to implement an Emergency Early Warning system that can timely inform if any sea level disturbance could represent a tsunami and therefore give the possibility to activate the sirens.

JRC, in collaboration with the Indonesian tsunami Society (IATsI), the Marine Research Center of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) and The Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency (BMKG) worked together since the event in December in order to design and implement an Emergency System.

IDSL - how the Emergency Early Warning system works

The new system will adopt real time fast tsunami instruments that will monitor on a 24/7 the sea level and will provide email and SMS alerts for informing about a potential event. The activation of the sirens in the area can be performed after a human verification of the signals.

The first 2 IDSL instruments (Inexpensive Device for Sea Level Monitoring, developed by JRC for tsunami identification) have been shipped to Indonesia last Monday and are currently being delivered, will be installed the last week of January. The rest of the instrumentation (other 6 devices) will be installed in March, after the first period of testing and verification.

The working mode of the emergency system is based on a number of fast response tide gauges, transmitting the sea level in ‘almost real time’ and having a software on board (or with an analysis system in the collection server), that analyses the sea level and determines if an alert must be raised.

The coincidence of two or three sea level alert can be considered as a reliable alert and can

• automatically activate the sirens in the Sunda Strait or
• issue email/SMS to a list of addresses and someone should then decide to activate the sirens.

The second case is the most conservative to avoid false alerts but some time is then lost in order to understand what is happening. Therefore the availability of tide gauges as close as possible (in terms of travel time) to the origin of the waves, is necessary.

The tide gauges will be installed in the locations as close as possible to the volcano, compatibly with the installation requirements (communication and base support).

The first two instruments will be installed on Sebesi Island, located at about 15 min of travel time of the wave from the volcano and another one doubling the existing instrument in Marina Jambu, at about 27 min of travel time

Sumber : ec.europa.eu

Senin, 28 Januari 2019. Tsunami merupakan salah satu bencana yang cukup sering memakan korban, baik korban jiwa, dan harta. Tsunami Palu dan Selat Sunda cukup mengejutkan bagi masyarakat Indonesia terutama korban bencana, dan merupakan pukulan telak bagi pemerintah, dikarenakan alat pendeteksi dini tsunami yang telah di deploy beberapa tahun silam, sebagai tindakan setelah kejadina tsunami Aceh 2004 telah rusak dan bahkan hilang. Sebagai tidak lanjut langkah pencegahan bencana tsunami terutama yang diakibatkan oleh meletusnya Gunung Anak Krakatau, terbentuk tim kecil untuk sistem peringatan dini tsunami. Telah dilakukan diskusi teknis dengan Tim Pusat Gempa dan Tsunami BMKG. Dijelaskan bahwa BMKG dan BIG telah memasang alat tidegauges di 8 titik di Perairan Selat Sunda. Namun tak satupun untuk keperluan early warning tsunami. Tidegauges BMKG dan BIG untuk keperluan meteorologi/klimatologi. Selain itu, ada keterlambatan (latency) hingga 9 menit. Sehingga Tim dari Pusat Riset Kelautan melakukan pemasangan alat IDSL yang kita pasang: dapat memberikan warning dan pengukuran serta latency dalam hitungan detik (dibawah 20detik). Selain itu, harga alat ini relatif murah dibandingkan sistem lainnya yg ada di Indonesia saat ini (EUR 2500). Pada senin siang, tim diminta bertemu Kepala BMKG, Ibu Dwikorita untuk menjelaskan rencana pemasangan. Dijelaskan bahwa pada tahap awal (tahap riset yang dikerjakan oleh peneliti Pusriskel-BRSDMKP) hanya ada dua alat yang akan dipasang. Sisanya (6 alat) dapat dioperasionalkan BMKG yang direncanakan tiba bulan Maret-April 2019. Pusriskel telah berpengalaman penelitian alat pantau serupa di 5 pelabuhan perikanan dan di LRSDKP Bungus. Kami banyak belajar dari permasalahan berbagai alat kerjasama dengan LIPI dan BPPT. Pada tahap riset ini, alat Pusriskel, Tidemaster-Valeport akan dipasang mendampingi IDSL. Dalam kegiatan tersebbut dihadiri oleh Dr.-Ing. Semeidi Husrin, Dr. Tubagus Solihuddin (Peneliti) dan Sujatmiko Bayu Aji (Teknisi Litkayasa) Pusriskel-BRSDMKP, Ardito M. Kodijat (IOTIC/IOC Indonesia), Yudo, Kian, Hanif, Akbar (BMKG), Gegar Prasetya (IATsI) dan Kepala BMKG.

Terobosan tak biasa ditempuh Pemkab Wakatobi. Kabupaten Kepulauan yang dipimpin H. Arhawi Ruda ini mengalokasikan anggaran APBD 2019 untuk memanfaatkan teknologi hasil inovasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan.Seperti apa? Anggaran melalui APBD tahun 2019 itu akan digunakan untuk pembelian WakatobiAIS melalui pos DIPA Satker Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Wakatobi. Apa yang ditempuh ini sudah sesuai kebutuhan masyarakat Wakatobi yang selama ini sering jadi korban kecelakaan atau di perairan, manakala beroperasi sebagai nelayan atau berlayar.

Dengan WakatobiAIS insiden diharapkan dapat ditekan.Prestasi dan inovasi Pemkab Wakatobi di urusan kelautan dan perikanan selama ini memang patut diacungi jempol. Beberapa waktu lalu, Bupati bahkan mengeluarkan larangan bagi unit kerja di lingkup Pemerintahannya dalam penggunaan wahana plastik seperti gelas atau botol plastik. Sebagai Bupati wilayah kepulauan, H Arhawi pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Wira Karya Bidang Pemerintahan dari Presiden RI, Ir Joko Widodo melalui Mendagri Tjahyo Kumolo. Pemberian diberikan pada momen peringatan Hari Nusantara Nasional yang digelar di Kabupaten Banggai, Kamis, 13 Desember 2018. Itu merupakan penghargaan orang nomor 1 di Indonesia sebagai tanda kehormatan kepada kepala daerah yang dianggap berhasil dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan melalui rencana aksi dan tindakan nyata. Nah, kesungguhan tersebut dapat dilihat kembali ketika Pemda Wakatobi ikut mendukung pemanfaatan dan pengembangan teknologi kelautan seperti disebutkan sebelumnya. Yaitu, peralatan keselamatan transportasi laut, khususnya nelayan kecil.

Namanya ‘mini AIS’ atau Automatic Identification System, adalah Wahana Keselamatan dan Pemantauan Obyek Berbasis AIS disingkat WakatobiAIS. Ini merupakan hasil perekayasaan kerjasama Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) BRSDM KP dan organisasi berbasis IT, Solusi 247. Dukungan Pemkab tersebut dimanifestasikan di tahun 2019 dengan mengalokasikan anggaran sekaligus untuk mendukung kajian pengembangan WakatobiAIS.

Pada beberapa kesempatan, Bupati Arhawi menyatakan bahwa hasil riset ini sangat mendukung program Wakatobi bersinar utamanya Program Wakatobi bersinar Kelautan dalam rangka memberikan rasa aman melaut kepada Nelayan Wakatobi. “Khususnya selama berada di laut, jika terjadi musibah kecelakaan baik oleh kerusakan mesin dan lain-lain. Hal yang tentunya sangat tidak kita inginkan bersama,” sebutnya. Salah satu upayanya adalah melanjutkan pengembangan riset Wakatobi AIS melalui BAPPEDA serta mendorong pengembangan produksi bagi nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Alat ini juga penting untuk kapal-kapal, penumpang, maupun barang sehingga harus disambut baik oleh Dishub setempat.

Dukungan Pemda terhadap hasil perekayasaan teknologi LPTK BRSDM KP – Solusi 247, bukan persoalan banyak – kecilnya nilai dukungan tersebut, tetapi ini merupakan sesuatu yang langka. Bisa menjadi inspirasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Indonesia untuk mengalokasikan sumber daya daerah dalam membangun potensi maritim bangsa. Jika bisa menggunakan sumber daya tersedia, mengapa harus menunggu pihak lain untuk memulainya? Kurang lebih begitu penilaian yang relevan dengan inisiatif langka ini. Langka tetapi dapat mengantar Wakatobi sebagai satu-satunya Kabupaten di Nusantara yang memberikan dukungan dana kepada instansi vertikal (LPTK merupakan satker di bawah BRSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan). Ibarat air mata mengalir ke mata air.

Kesungguhan Pemerintah melalui KKP dengan mendorong aplikasi WakatobiAIS merupakan amanat dari pasal 40 UU No. 7 Tahun 2016 dan ini bersambut baik oleh Pemerintah Kabupaten seperti Wakatobi. Untuk gagasan Poros Maritim, maka tentu akan semakin mengesankan dan berdampak luas jika difasilitasi oleh Kementerian terkait, bukan hanya KKP tetapi Kemenkomaritim, sehingga semakin banyak kabupaten/kota maritim yang terterik membelinya.

Sumber : maritimenews.id

Sumber Berita : Harian Koran Tempo 25 Januari 2019 Hal. 17