Jakarta, 27 November 2017. Bertempat di Hotel Ibis Tamarin Jakarta dilaksanakannya Forum Group Disscussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kemenko Maritim mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan di bidang kelautan yaitu One Map Policy. Tema khusus yang diangkat pada FGD kali ini adalah "Pembangunan Pusat Data Kelautan Nasional sebagai Ujung Tombak Akselerasi Pencapaian Strategi Poros Maritim Indonesia". Peraturan mengenai one map policy sendiri telah diperkuat melalui Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Sampai sejauh ini, beberapa lembaga pemerintah telah melakukan survei dan pemetaan kelautan, sehingga data masih terpisah pada masing-masing instansi terkait. Beberapa diantaranya adalah data hidrografi (Pushidros TNI AL, BPPT), biodiversitas dan oseanografi (LIPI, BPPT, KKP), perikanan (KKP, BPPT), serta migas dan geofisika (P3GL-ESDM).

Acara dibuka oleh paparan Dr. Safri Burhanudin selalu Deputi Bid. Koordinasi SDM Kemenko Maritim yang memberikan gambaran awal terkait dasar latar belakang dilaksanakannya one map policy di bidang kelautan. Seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Indonesia Jokowi Widodo pada tanggal 13 April 2016 bahwa untuk iptek dan riset khususnya terkait bidang kemaritiman sampai saat ini belum terfokus pada satu portal data. Yang mana jika berbicara mengenai iptek memang sudah seharusnya ada satu set data yang terpusat dan terintegrasi. Selanjutnya 3 fokus utama yang disampaikan oleh Dr. Safri adalah rencana terbentuknya Program Riset Nasional, pembangunan infrastruktur riset, serta adanya Indonesia National Ocean Data Center (I-NODC). Melalui Permenko No. 01/PKB/MENKO/MARITIM-IX/2015 adanya kesepatakan kerjasama mengenai penyelenggaraan survei dan observasi serta berbagai pakai data kelautan oleh tujuh lembaga. Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri ESDM, Menteri KKP, Panglima TNI, Kepala BMKG, Kepala BIG, Kepala LIPI, serta Kepala BPPT.

Selanjutnya dilakukan dengan paparan oleh tujuh instansi yang terkait dalam kerjasama pusat data kelautan nasional. Secara umum hal-hal yang disampaikan oleh perwakilan dari ketujuh instansi tersebut adalah mengenai jenis data serta sistem pusat data dan infromasi yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Diantaranya terkait data geospasial khususnya batimetri merupakan tugas dan fungsi serta fokus dari BIG, yang mana BIG sendiri telah berinisiasi membuat satu data batimetri nasional dengan kerjasama antara BIG, TNI AL, BPPT, dan P3GL.

Dr. Budi Sulistyo selaku Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP menyampaikan bahwa data kelautan dan perikanan merupakan salah satu data penting yang mendukung nawacita Pembangunan Indonesia. Beliau pun memaparkan permsalahan yang sering terjadi dalam pencapaian satu data adalah mengenai konflik lahan, duplikasi informasi, serta lambatnya pemantauan dan evaluasi. Namun solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai kebijakan satu peta diantaranya adalah dengan membuat satu sistem  yang sama dari georeference, geostandar, dan geoportal. KKP yang menjadi pilot percontohan satu data, telah melakukan peluncuran Satu Data Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 Mei 2016 oleh Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan. Beberapa pembangunan mengenai satu data di KKP sejak tahun 2016 – 2017 diantaranya pada tahun 2016 untuk permintaan data masih tersimpan di media atau portal terpisah dan akses untuk mendapatkan data tersebut harus melalui edaran surat. Namun pada tahun 2017 data telah tersimpan dalam satu media dan portal serta akses untuk mendapatkan data dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi. Contohnya adalah aplikasi SI Kenelayanan dan Prediksi Pasang Surut berbasis android yang telah dikembangkan oleh Pusat Riset Kelautan. Selanjutnya pada sesi diskusi diawali oleh paparan Dr. Anastasia Tisiana selaku perwakilan dari Pusat Riset Kelautan memberikan gambaran mengenai pertemuan konferensi iklim CoP23 yang diikutinya di Bonn, Jerman pada tanggal 6 – 17 November 2017 lalu. Turut mendampingi Dr. Anastasia, adalah Armyanda Tussadiah, S.Kel staf Laboratorium Data Laut dan Pesisir.

Jakarta, 23 November 2017. Riset geodinamika, sumber daya dasar laut, laut dalam, tumpahan minyak di perairan, dan arkeologi maritim; masing-masing pada saat sekarang menjadi penting karena berbagai isu nasional didalamnya. Sumber daya dasar laut dan laut dalam menjadi alternatif bagi roda perekonomian di masa depan, sementara tumpahan minyak di perairan merupakan ancaman nyata yang mencemari perairan pantai Indonesia, terutama kawasan Batam dan Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Riset arkeologi maritim terus berkutat untuk mencari mengkaji pemanfaatannya bagi peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat.

Untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap capaian dan target hasil riset 2017 serta arahan terhadap rencana kegiatan 2018, Kelompok Penelitian (Kelti) “Geodeep” yang kini bernaung pada Bidang Riset Sumber Daya Laut dan Kewilayahan (SDLK) telah melakukan Rapat Teknis sekaligus melakukan konsultasi dengan narasumber dengan kepakaran terkait topik riset kelti ini, bertempat di Gedung II BRSDMKP Ancol Timur, Jakarta. Beberapa capaian kegiatan diantaranya partisipasi aktif selaku Scientist pada survei seismik laut dalam MIRAGE II Cruise di Wharton Basin yang diselenggarakan Puslit Geoteknologi LIPI (23 September – 23 Oktober 2017) dengan mitra kerjasama nasional dan asing, penyelaman dan analisis terkait situs arkeologi maritim khususnya di wilayah Perairan Natuna, Beltim, Halmahera, Morotai, dan wilayah lainnya. Berbagai capaian pun telah dihasilkan oleh tim peneliti ini diantaranya berupa Dokumen Rekomendasi yang dibutuhkan dan telah diserahkan kepada Direktorat Konservasi & Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) serta Direktorat Jasa Kelautan, Ditjen PRL KKP. Salah satu yang menarik dari capaian riset tim Kelti Geodeep adalah adanya sebuah assessment terkait dengan penentuan apakah suatu situs bawah laut dapat dilakukan pengangkatan atau ditempatkan di bawah laut; assessment tersebut terdiri dari berbagai inputan salah satunya adalah mengenai kondisi lingkungan perairan. Terkait capaian sumber daya dasar laut, sampel sedimen laut dalam hasil BENTHIC Cruise kerjasama dengan Tiongkok telah berhasil dilakukan joint publication pada Journal of Asian Earth Sciences bersama peneliti Tiongkok. Target lainnya, melakukan penyusunan hasil kajian untuk bahan masukan kebijakan pemanfaatan sumber daya dasar laut di Indonesia.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Rainer Arief Troa, ST, M.Si selaku Ketua Kelti Geodeep juga memaparkan rencana kegiatan riset pada tahun 2018 yang fokus areanya adalah di Perairan WPP NRI 711. Salah satu alasan dipilihnya perairan tersebut karena WPP 711 bernilai strategis bagi kebijakan kelautan nasional. Disamping itu, perubahan drastis penganggaran riset juga menyebabkan harus dilakukan sinergitas kegiatan riset dalam lingkup kelti Geodeep sehingga target output dapat tercapai optimal. Tiga kegiatan riset yang direncakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah mengenai: 1) Kajian karakteristik sumber daya dasar laut dan dinamika perairan di WPP 711; 2) Kepekaan wilayah Perairan Bintan-Batam terhadap sebaran tumpahan minyak; dan 3) Analisis nilai penting situs kapal karam bersejarah untuk pengelolaan sumberdaya arkeologi maritim berkelanjutan.

Pada Rapat Teknis ini dihadiri oleh Narasumber kelti Geodeep seperti Prof. Ris. Naniek Harkantiningsih dari Puslit Arkenas KEMENDIKBUD, Dr. Rina Zuraida dari Puslitbang Geologi Kelautan, dan Dr. Haryadi Permana dari Puslit Geoteknologi LIPI. Selain itu, Peneliti Senior Arkenas Soni Wibisono, DEA dan Dr. Sugiarta Wirasantosa selaku Senior Advisor Pusris Kelautan berkesempatan hadir dan meramaikan diskusi ini yang berjalan dengan hangat dan dinamis. Banyak sekali masukan yang membangun terhadap kegiatan riset yang akan dilaksanakan oleh kelti Geodeep. Selain itu, Puslit Arkenas menekankan untuk mengadakan kerjasama riset dengan berbagai instansi pemerintah terkait situs arkeologi maritim, sehingga akan terciptanya sebuah database sebaran situs-situs arkeologi di Perairan Indonesia. Beberapa target capaian kerja kelti geodeep pada kegiatan riset 2018 adalah adanya rekomendasi hasil riset (2017 dan 2018), atlas sumberdaya dasar laut WPP 711, serta atlas periodisasi arkeologi maritim Natuna dan Beltim. Acara dihadiri pula oleh Peneliti kelti geodeep lainnya Ira Dillenia, M.Hum dan Hari Prihatno, M.Sc serta staf Bidang Sumberdaya Laut dan Kewilayahan Armyanda Tussadiah, S.Kel. Hasil rapat ini akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kepala Bidang Sumber Daya Laut dan Kewilayahan Erish Wijaknarko, ST dan Kasubid Riset Kewilayahan Eko Triarso, M.Si untuk ditindaklanjuti sebagai masukan bagi program riset Bidang SDLK tahun depan.

Berita terkait:

• Pusriskel Menggandeng Pemkab Demi Jaga Situs Arkeologi di Belitung Timur
  
• MENGUAK POTENSI ARKEOLOGI MARITIM BELITUNG TIMUR: Implementasi Rencana Kerja Sama Riset dengan Pemkab Belitung Timur
  
• Geodeep P3SDLP dalam Riset Pencemaran Laut di Perairan Pulau Bintan
  

Jakarta, 24 November 2017.  Sebagai tindak lanjut dari rapat terakhir terkait kasus tumpahan minyak dilaut yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2017 lalu, Kemenkomar selaku koordinator penyelesaian tumpahan minyak dilaut kembali menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak.
Pertemuan berlangsung di Kota Bogor hari ini , Jumat 24 November 2017,  yang dipimpin oleh Dr. Sahat M. Pangabean Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim dan didampingi oleh Dr. Kus Prisetiahadi Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Laut, Kemenkomar. Salah satu agenda yang dibahas pada saat pertemuan tersebut adalah tindak lanjut penyelesaian kasus tumpahan minyak Alyarmouk dan Tumpahan Minyak di Pantai Nongsa, Batam serta review Perpres 109/2006. Untuk kasus tumpahan minyak alyarmouk, hingga saat ini masih terkendala penyelesaian administrasi hasil laporan analisis finger print sample minyak oleh Lemigas yang diperoleh dari Perhubungan Laut (Hubla). Sejak rapat terakhir, Kompi Bravo menyatakan siap membantu penyelesaian tersebut, sehingga  telah disepakati bahwa Hubla dan Kompi Bravo akan bekerjasama  untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan hasil laporan analisis finger print sampel minyak yang diambil oleh Tim Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) KKP, dibawah Pimpinan Rainer Arie Troa, M.Si akan segera dikumpulkan untuk dijadikan sebagai barang bukti untuk  pengajuan klaim ganti rugi.  
Sementara itu untuk kasus  pencemaram minyak di Nongsa- Batam, sampel yg tadinya telah disepakati oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan SPICA Singapura  pada laboratorium Independent di Singapura batal terlaksana, sehingga nantinya sampel oil spill Nongsa diputuskan akan  diserahkan ke Lemigas untuk dianalisis.
Untuk review Perpres 109/2006, draft revisi perpres terkait panambahan Bakamla dan LAPAN sebagai Tim Puskodalnas  telah diajukan namun masih tertahan di Biro Hukum.
Pusat Riset Kelautan sebagai anggota Tim Pukodalnas selama ini berkontribusi dalam memberikan data dan informasi sirkulasi arus, dan juga bukti tumpahan minyak yang terdeteksi dari satelit indeso pada kurun waktu 2014-2015. Hadir pada pertemuan tersebut yakni Dr. Widodo Pranowo dan Sari Novita, S.T dari Pusat Riset Kelautan (Pusris Kelautan), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP-KKP). Dan hadir pula pada pertemuan tersebut beberapa K/L terkait diantaranya KemenHub, Kemendagri, KLHK, LIPI, Lemigas, Bakamla, dan DLH Bintan.

Berita terkait : 

• Perairan Pesisir Batam - Bintan Wajib Siap Siaga Tumpahan Minyak November 2017 hingga Februari 2018
• Peran Aktif P3SDLP Dalam Penanganan Kasus Oil Spill Di Pantai Nongsa, Batam
• Tumpahan Minyak Di Pantai Nongsa-Batam Segera Ditindaklanjuti
• Tindaklanjut Penanganan Kasus Oil Spill di Perairan Bintan
• Geodeep P3SDLP dalam Riset Pencemaran Laut di Perairan Pulau Bintan
• Kawasan Rentan Tumpahan Minyak Teridentifikasi oleh Satelit KKP
• Harmonisasi Tumpahan Minyak di Kementerian Koordinator Bidang Maritim

Jakarta, 27 November 2017. Benua Maritim Indonesia adalah suatu laboratorium alam raksasa yang sejak dulu hingga kini dan nanti bakal menjadi primadona riset kelautan dunia.Letaknya yang mengandung geopolitik dan geostrategis, menjadikan banyak negara-negara besar mengirimkan penelitinya untuk melakukan riset.

Pada Kamis, 23 November 2017, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menggelar suatu workshop di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Pusat. Workshop penguatan koordinasi kerjasama internasional riset kelautan tersebut dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual mewakili Sekretaris Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPIPA). Sejumlah narasumber terkait dan peserta dari kementerian, lembaga dan perguruan tinggi diundang pada workshop tersebut.

Turut diundang dari Pusat Riset Kelautan, Dr. Novi S. Adi, Dr. Anastasia Tisiana, dan Dr. Widodo Pranowo. Pusat Riset Kelautan memaparkan sharing pengalamannya dalam pengelolaan kerjasama riset yang telah dilakukan dengan Jerman, Amerika, Tiongkok, dan Jepang. Dipaparkan juga beberapa keterlibatan Pusris Kelautan di konsorsium internasional riset kelautan.

Pada intinya, dalam melaksanakan riset tersebut, Pusris Kelautan mematuhi regulasi perizinan peneliti asing dengan menyiapkan berbagai berkas kelengkapan termasuk izin riset/survei ke laut.Sejumlah daftar publikasi riset bersama dengan para peneliti asing juga dipaparkan oleh Widodo.

Widodo juga mengingatkan kepada TKPIPA agar semakin memperkuat koordinasinya menyongsong International Indian Ocean Exploration Year dan International Indonesian Maritime Year, yang bakalan akan menyedot atensi banyak peneliti asing datang ke Indonesia untuk melakukan riset Iklim-Laut Indonesia dan Samudera Hindia.

Berita terkait :

• Pusris Kelautan Berbagi Pengalaman Tentang Pengelolaan Riset Bersama Peneliti Asing
  

Jakarta, 8 November 2017,- Guna membahas dan mencari solusi permasalahan bidang hidrografi di Indonesia, Dewan Hidrografi Indonesia (DHI) menggelar rapat di Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, (8/11). Hadir dalam rapat tersebut para anggota DHI diantaranya Dr. Irdham Adil, MT (ITB), Dr. Fadli Syamsudin (BPPT), Dr. Widodo S. Pranowo (KKP), serta segenap pejabat utama Pushidrosal.

Rapat yang dipimpin Oleh Wakapushidrosal Laksamana Pertama TNI Trismadi selaku Sekjen DHI tersebut antara lain membahas tentang penuntasan  pembentukan pengurus DHI, menginventarisasi SDM hidrografi di Indonesia, menyusun buku putih sebagai pedoman dalam melaksanakan program-program kegiatan DHI, menyusun blue print program jangka pendek tentang bagaimana DHI sebagai kepanjangtanganan hidrografer  agar dapat mengakomodasi hidrografer di seluruh Indonesia, serta pembentukan Lembaga Sertifikasi profesi P2/P3 (profesi hidrografi).

Sumber : tnial.mil.id