Analisis Kebijakan Pengelolan Kawasan Pesisir Kota Makassar

 

 

 

Latar Belakang :

Perkembangan kota Makassar yang cukup pesat disesabkan oleh beberpa faktor antara lain posisi Makassar sebagai gerbag kawasan Timur Indonesia dan memiliki keunggulan komparatif, dilain sisi meningkatnya pembangunan turut meningkatkan ancaman dan keruskan ekosistem pesisir. Kota Makassar yang memiliki wilayah perairan pesisir yang unik dan memiliki nilai cukup strategis dalam pembangunan ekonomi, dalam pengelolaannya diperlukan keterpaduan antar berbagai kegiatan dalam koordinasi sebagai suatu upaya terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmonisasikan dan mengoptimalkan antar berbagai kepentingan agar terpelihara lingkungan dan tercapainya pembangunan ekonomi

Tujuan :

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dimensi dan atribut yang dapat mencerminkan akuntabilitas pengelolaan kawasan pesisir dan mengetahui sistem keberlanjutan pengelolaan kawasan pesisir Kota Makassar.

Metode :

  1. Analisis keberlanjutan pengelolaan kawasan pesisir menggunakan  Multi Dimensional Scaling (MDS)
  2. Analisis sistem keberlanjutan pengelolaan kawasan pesisir menggunakan perangkat lunak Stella versi 8.0

Hasil : .

Perairan di sekitar PPK Makassar memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan budidaya rumput laut metode tali rawai (longlines) dan ikan kerapu sistem keramba jaring apung (KJA). Luas perairan yang potensial untuk pengembangan budidaya rumput laut metode tali rawai adalah seluas  110,012.6 hektar, dengan klasifikasi sesuai seluas 1.963,6 hektar dan tidak sesuai  seluas 108.156 hektar, dengan luasan yang efektif sekitar 243,225 hektar. Potensi pengembangan untuk budidaya ikan kerapu sistem KJA adalah seluas 1961.3 hektar, dengan klasifikasi sesuai seluas 1.961,3 hektar dan tidak sesuai  seluas 108.158,2 hektar, dengan luasan yang efektif sekitar 209,97 hektar.

Dari analisis terhadap 43 atribut diperoleh 14 atribut yang paling sensitif dari 4 dimensi  keberlanjutan (ekologi, ekonomi, kelembagaan dan sosial budaya) terhadap pengembangan budidaya laut termasuk kategori cukup berkelanjutan, dengan nilai indeks keberlanjutan  > 50, diperoleh bahwa dimensi kelembagaan merupakan dimensi yang paling rendah nilai indeks keberlanjutannya.

Lokasi Kegiatan

:

Pesisir Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan

Peneliti Utama Keg

:

 

Dr. Taslim Arifin