Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Jakarta (Indoagribiz). Kurun waktu lima tahun lalu (2015-2019) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  telah melakukan kajian pemanfaatan anjungan migas lepas pantai (AMLP) pascaproduksi. Beberapa aspek yang telah dikaji adalah aspek kebijakan, perhitungan biaya pembongkaran, dan feasibility study (FS) terutama untuk program Rig-to-Fish Farm.

Berdasarkan data dari SKK MIGAS, disebutkan bahwa terdapat kurang lebih 600 anjungan migas lepas pantai yang tersebar di perairan Indonesia. Dari angka tersebut, 18 persennya sudah berumur antara 21-30 tahun dan 53 persen berumur diatas 30 tahun. Apabila ditotal, anjungan migas yang sudah berumur di atas 20 tahun sebanyak 71 persen atau sekitar 389. Anjungan-anjungan ini sudah mendekati masa akhir produksinya dan harus segera dilakukan perencanaan pembongkarannya.

Saat ini, trend yang sedang berkembang di industri ekstraktif migas , pemerintah bersama operator migas mendonasikan struktur bangunan lepas pantai mereka untuk dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perikanan lepas pantai (off-shore aquaculture). Kemudian,  stasiun pemantauan laut (research-based station), rescue base, energi alternatif dari ombak/angin dan sinar matahari, pariwisata (dive spots), dan terumbu karang buatan (artificial reef).

Kepala Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), I Nyoman Radiarta mengatakan, sejak 2017, KKP melalui  Puriskel, bekerja sama dengan Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), untuk melakukan penelitian dan studi tentang pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai yang ditinggalkan untuk program terumbu karang.  Bahkan, pada 2019, KKP dan KMOUC sepakat membentuk Korea – Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC) dengan fokus kerja sama pada isu yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, serta capacity building dan bridging platform untuk kerja sama  sektor Industri Indonesia – Korea Selatan.

Menurutnya, budidaya laut di anjungan migas pascaproduksi berpotensi untuk dikelola secara terintegrasi dan secara komprehensif.  Hal tersebut juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Budidaya lepas pantai ini juga melibatkan masyarakat dalam beberapa segmen kegiatan, antara lain: produksi benih, pembibitan, usaha penyiapan induk, pemeliharaan ikan, pakan, serta pengangkutan benih dan induk.

“Dari perspektif perikanan, alternatif kegiatan yang paling menarik saat ini adalah mengubah struktur laut tersebut menjadi terumbu buatan atau program Rig-to-Reef (R2R) dan budidaya perikanan atau Rig-to-Fish Farm (R2F),” kata I Nyoman Radiarta, dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (4/2).

Menurutnya, pada 2020 dan 2021 ini Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), KKP, akan melakukan kajian pemanfaatan anjungan migas yang sudah tidak aktif di blok Kangean (Jawa Timur) untuk budidaya perikanan lepas pantai. Anjungan ini sekaligus diproyeksikan untuk dimanfaatkan sebagai gudang pakan, control room bagi smart aquaculture, stasiun pengisian bahan bakar, sumber air bersih (desalinasi), dan cold storage. Anjungan tersebut akan dimanfaatkan untuk tambatan perahu yang memberikan perlindungan ketika cuaca buruk, serta layanan perizinan.

Kegiatan ini terlaksana bertujuan untuk menyusun business plan praktis antara pihak Korea-Indonesia, menjaring saran dan masukan untuk penyusunan rekomendasi kegiatan ataupun analisa yang dibutuhkan dalam business plan dari pilot project untuk R2F. Selain itu untuk memastikan bahwa proyek dekomisioning juga dapat memberikan manfaat dan dukungan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. “Melalui FGD ini, output yang kami harapkan adalah rumusan rekomendasi kegiatan dan analisa yang dibutuhkan dalam penyusunan business plan bagi pemanfaatan AMLP pascaproduksi untuk budidaya perikanan lepas pantai, sebagau solusi kepada Pemerintah, untuk bagaimana mengelola anjungan migas yang terlantar dan menganggur yang menjadi kendala selama beberapa tahun,” kata Nyoman.

Peserta FGD terdiri dari berbagai instansi pemerintah (pusat dan daerah), akademisi, BUMN, dan peneliti yang relevan dalam pembahasan topik pemanfaatan anjungan migas lepas pantai pascaproduksi untuk budidaya perikanan dari pihak Indonesia dan Korea, diantaranya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Peneliti Pusat Riset Perikanan, CIIZ, Korea Aquatic Life Institute co. ltd, dan OceanWide.

Sumber Berita : indoagribiz