Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Belum hilang ingatan kita pada kasus yang menimpa Aldi, seorang nelayan Minahasa Utara yang 1,5 bulan hanyut terombang-ambing hingga di Perairan Laut Jepang tahun 2018 lalu, di awal November 2019 ini kembali terjadi peristiwa kecelakaan laut yang menimpa tiga nelayan Banten, dan seorang dinyatakan hilang. Kasus ini merupakan satu dari 841 kasus nelayan hilang yang terhitung sejak 2010 hingga 2019.

Peristiwa naas tersebut terjadi setelah perahu congkreng yang ditumpangi tiga nelayan terlibat kecelakaan dengan Kapal Baruna Jaya 1 milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang sedang melakukan survey, pada Sabtu lalu (2/11/2019).

“Kita tidak ingin kasus yang sama berulang-ulang terjadi, padahal kita punya teknologinya,” ujar Akhmatul Ferlin, Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan menanggapi kecelakaan yang menimpa tiga nelayan Banten tersebut.

Meski berbeda modus dengan kasus yang menimpa Aldi, kecelakaan yang menimpa tiga nelayan tersebut seyogyanya bisa dihindari jika nelayan di tanah air dapat memanfaatkan teknologi Wahana Keselamatan dan Pemantauan Obyek Berbasis Automatic Identification System (WakatobiAIS) yang saat ini dikembangkan oleh LPTK BRSDM KP – Solusi 247.

Terkait pemanfaatan peralatan navigasi Automatic Identification System (AIS), Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) PM 7 Tahun 2019 tersebut, menyebutkan bahwa AIS Klas A wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.

Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa AIS Klas B wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia, yakni pada Kapal penumpang dan Kapal barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia, serta pada Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta (3) pada Kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60 (enam puluh Gross Tonnage).

“Dengan demikian, belum ada keberpihakan teknologi dan kebijakan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran untuk kapal dengan dimensi < 35 GT maupun kapal penangkap ikan < 60 GT (unregulated fishing and shipping), bahkan kebijakan ini terancam mengalami moratorium,” beber Ferlin menambahkan.

Untuk menjembatani itu, LPTK BRSDM KP – Solusi 247 menghadirkan teknologi WakatobiAIS. WakatobiAIS memang didesain untuk memberikan dukungan operasional bagi keselamatan dan keamanan pada kapal-kapal yang berukuran kecil, misalnya pada kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil (<10 GT), sehingga mereka memiliki kemudahan dalam menavigasi kapal serta memberikan sinyal mara bahaya ke stasiun-stasiun sarana bantu navigasi-pelayaran, jika sewaktu-waktu mengalami resiko pada saat melakukan pelayaran atau penangkapan ikan.

Untuk memenuhi kebutuhan operasional bagi kapal-kapal yang berukuran kecil, WakatobiAIS telah didesain dalam tiga versi, WakatobiAIS versi pertama didesain belum dilengkapi dengan monitor, sehingga pembacaannya hanya bisa diketahui dari kapal-kapal lain yang dilengkapi dengan peralatan AIS regular (Kelas A dan B) atau terpantau melalui stasiun-stasiun radar pantai setempat.

Untuk WakatobiAIS versi pertama telah di-launching pada Acara Science Innovation Business Matching (SIBM) untuk melakukan launching Wakatobi AIS, di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 KKP Jakarta, pada 9 Oktober 2018. Peserta kegiatan tersebut tidak hanya dihadiri pihak internal Kementerian Kelautan dan Perikanan tapi juga dihadiri pihak Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Sedangkan WakatobiAIS versi dua, telah terintegrasi dengan monitor, sehingga kapal-kapal lain yang memasang AIS yang melintas di sekitar perairan yang sama akan saling terpantau. Untuk WakatobiAIS versi dua direncanakan akan di-launching dalam waktu dekat tahun 2019 ini.

Kedua versi WakatobiAIS tersebut dilengkapi dengan peralatan SOS yang merupakan instrument sinyal marabahaya yang direkomendasikan penggunaannya pada situasi darurat tertentu.

Saat ini tengah dikembangkan WakatobiAIS versi tiga yang merupakan pengembangan lebih inovatif dari versi sebelumnya, dan direncanakan akan di-launching tahun depan.

WakatobiAIS selain didesain secara fungsi dan operasional untuk kompatibel dengan kebutuhan kapal-kapal berukuran kecil juga jika dikomersialisasikan akan lebih terjangkau dibandingkan dengan AIS regular yang ada di pasaran saat ini.

Selain itu, kelebihan lain dari Wakatobi AIS adalah dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan nelayan di tanah air, karena teknologi ini 100 persen adalah karya anak bangsa.

Untuk pemanfaatan WakatobiAIS versi satu, saat ini tengah dalam tahapan persiapan pengusulan proses sertifikasi ke Kementerian Perhubungan melalui Pengujian dan Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.

Oleh karena itu, pemanfaatan WakatobiAIS di tanah air dapat mengisi ruang-ruang kosong kebijakan dan teknologi untuk kebutuhan keselamatan dan keamanan dunia pelayaran, khususnya pada kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil di tanah air, sebagaimana amanat Pasal 40 ayat 1 UU 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

Sumber Berita : Publiksatu.com