Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;


Ahli Perencana Muda Pusat Riset Kelautan Indra Hermawan, S.Pi., M.Si. bersama 14 orang lintas Kementerian dan Pemerintah Pusat/Daerah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi Profesi Perencana Pembangunan yang berlokasi di Hotel Rivoli, Jakarta Pusat pada tanggal 25 s.d. 28 Oktober 2019. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Lembaga Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor Profesional (LSP PEP), Pusbindiklatren Bappenas dan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pelatihan Asesor Kompetensi ini bertujuan untuk menghasilkan seorang asesor kompetensi yang berhak melakukan asesmen/pengujian terhadap kompetensi seseorang sesuai dengan ruang lingkup asesmennya. Seorang asesor kompetensi memiliki kewenangan untuk merekomendasikan seseorang kompeten atau belum kompeten pada pada unit-unit kompetensi yang dinilai sesuai dengan bukti yang dipersyaratkan. Tugas inilah yang akan diemban oleh Sdr. Indra Hermawan, S.Pi., M.Si. beserta keempatbelas peserta lainnya dengan harapan dapat menjaring para perencana yang berkualitas di bidangnya.


Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 semakin mengukuhkan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam perencanaan pembangunan. Tidak dapat dipungkiri Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di lembaga-lembaga pemerintah memiliki peran yang vital terutama untuk menghasilkan produk dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. Di era Revolusi 4.0 ini seorang perencana menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu peningkatan kompetensi baik dari sisi sumber daya perencana maupun organisasi.

Salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi perencana adalah dengan disusunnya SKKNI Perencana Pembangunan. SKKNI Perencana Pembanguan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan standar kompetensi kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan sumber daya perencana yang berkualitas, kompeten, dan diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) serta berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan atau disebut sebagai SKKNI Perencanaan Pembangunan menjadi ujung tombak untuk mencapai tujuan diperolehnya seorang perencana yang profesional, berkualitas, dan kompeten di bidangnya.

Peran antara JFP dan perencana profesional di sektor swasta tidak terlepas dari dorongan pemerintah Indonesia dalam memasuki era collaborative governance demi memperluas peluang partisipasi berbagai elemen pemangku kepentingan dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan melalui program dan proyek serta dapat dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya.

Kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi, isu-isu lingkungan hidup, serta perubahan-perubahan akibat situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi yang memicu disrupsi di berbagai bidang, sehingga memengaruhi proses perencanaan pembangunan saat ini. Hal ini tentu memengaruhi Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhitungkan kekuatan ekonomi dan sumber dayanya di tingkat global.

Untuk itu menyiapkan perencana pembanguan yang berkompeten dan memiliki daya saing secara global sudah tidak dapat ditawar lagi. Melakukan standarisasi dan sertifikasi di bidang perencana penbanguan merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan tenaga perencana yang berkualitas dan kompeten. Di sinilah peran asesor kompetensi bidang perencana pembangunan menjadi sangat penting untuk memberikan pengakuan pada setiap tenaga perencana pembangunan sesuai dengan SKKNI Bidang Perencana Pembangunan. Semakin banyak tenaga perencana yang kompeten, tentu semakin meningkat daya saingnya secara global.