Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Terobosan tak biasa ditempuh Pemkab Wakatobi. Kabupaten Kepulauan yang dipimpin H. Arhawi Ruda ini mengalokasikan anggaran APBD 2019 untuk memanfaatkan teknologi hasil inovasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan.Seperti apa? Anggaran melalui APBD tahun 2019 itu akan digunakan untuk pembelian WakatobiAIS melalui pos DIPA Satker Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Wakatobi. Apa yang ditempuh ini sudah sesuai kebutuhan masyarakat Wakatobi yang selama ini sering jadi korban kecelakaan atau di perairan, manakala beroperasi sebagai nelayan atau berlayar.

Dengan WakatobiAIS insiden diharapkan dapat ditekan.Prestasi dan inovasi Pemkab Wakatobi di urusan kelautan dan perikanan selama ini memang patut diacungi jempol. Beberapa waktu lalu, Bupati bahkan mengeluarkan larangan bagi unit kerja di lingkup Pemerintahannya dalam penggunaan wahana plastik seperti gelas atau botol plastik. Sebagai Bupati wilayah kepulauan, H Arhawi pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Wira Karya Bidang Pemerintahan dari Presiden RI, Ir Joko Widodo melalui Mendagri Tjahyo Kumolo. Pemberian diberikan pada momen peringatan Hari Nusantara Nasional yang digelar di Kabupaten Banggai, Kamis, 13 Desember 2018. Itu merupakan penghargaan orang nomor 1 di Indonesia sebagai tanda kehormatan kepada kepala daerah yang dianggap berhasil dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan melalui rencana aksi dan tindakan nyata. Nah, kesungguhan tersebut dapat dilihat kembali ketika Pemda Wakatobi ikut mendukung pemanfaatan dan pengembangan teknologi kelautan seperti disebutkan sebelumnya. Yaitu, peralatan keselamatan transportasi laut, khususnya nelayan kecil.

Namanya ‘mini AIS’ atau Automatic Identification System, adalah Wahana Keselamatan dan Pemantauan Obyek Berbasis AIS disingkat WakatobiAIS. Ini merupakan hasil perekayasaan kerjasama Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) BRSDM KP dan organisasi berbasis IT, Solusi 247. Dukungan Pemkab tersebut dimanifestasikan di tahun 2019 dengan mengalokasikan anggaran sekaligus untuk mendukung kajian pengembangan WakatobiAIS.

Pada beberapa kesempatan, Bupati Arhawi menyatakan bahwa hasil riset ini sangat mendukung program Wakatobi bersinar utamanya Program Wakatobi bersinar Kelautan dalam rangka memberikan rasa aman melaut kepada Nelayan Wakatobi. “Khususnya selama berada di laut, jika terjadi musibah kecelakaan baik oleh kerusakan mesin dan lain-lain. Hal yang tentunya sangat tidak kita inginkan bersama,” sebutnya. Salah satu upayanya adalah melanjutkan pengembangan riset Wakatobi AIS melalui BAPPEDA serta mendorong pengembangan produksi bagi nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Alat ini juga penting untuk kapal-kapal, penumpang, maupun barang sehingga harus disambut baik oleh Dishub setempat.

Dukungan Pemda terhadap hasil perekayasaan teknologi LPTK BRSDM KP – Solusi 247, bukan persoalan banyak – kecilnya nilai dukungan tersebut, tetapi ini merupakan sesuatu yang langka. Bisa menjadi inspirasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Indonesia untuk mengalokasikan sumber daya daerah dalam membangun potensi maritim bangsa. Jika bisa menggunakan sumber daya tersedia, mengapa harus menunggu pihak lain untuk memulainya? Kurang lebih begitu penilaian yang relevan dengan inisiatif langka ini. Langka tetapi dapat mengantar Wakatobi sebagai satu-satunya Kabupaten di Nusantara yang memberikan dukungan dana kepada instansi vertikal (LPTK merupakan satker di bawah BRSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan). Ibarat air mata mengalir ke mata air.

Kesungguhan Pemerintah melalui KKP dengan mendorong aplikasi WakatobiAIS merupakan amanat dari pasal 40 UU No. 7 Tahun 2016 dan ini bersambut baik oleh Pemerintah Kabupaten seperti Wakatobi. Untuk gagasan Poros Maritim, maka tentu akan semakin mengesankan dan berdampak luas jika difasilitasi oleh Kementerian terkait, bukan hanya KKP tetapi Kemenkomaritim, sehingga semakin banyak kabupaten/kota maritim yang terterik membelinya.

Sumber : maritimenews.id