Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas, 11 Januari 2019.  Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P. S, Brodjonegoro, selaku Ketua Dewan Penasehat Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), mengukuhkan kepengurusan nasional AP2I masa bhakti 2018-2021 pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019, bertempat di Kantor Kementerian PPN/Bappenas.  Kepengurusan nasional AP2I 2018-2018 terdiri dari Ketua Umum dan jajaran pengurus nasional, yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Ketua Koordinator Kementerian/Lembaga dan Wilayah Barat, Tengah dan Timur, dilengkapi dengan Unsur Pelaksana yang terdiri dari 7 (tujuh) direktur, serta didukung oleh Tim Pakar dan Tim Penyiapan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Dalam kepengurusan nasional AP2I 2018-20121 ini, keanggotaannya terdiri dari pejabat fungsional perencana ahli dari beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, seperti dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, BPPT, BATAN, serta Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, termasuk dari UIN Makassar.

Pada sambutannya pada acara pengukuhan Pengurus Nasional AP2I 2018-2021, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan harapannya agar kepengurusan AP2I periode 2018—2021 dapat mewujudkan organisasi perencana pemerintah yang profesional serta mampu membangun kapasitas dan kompetensi perencana pemerintah dalam mendukung tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di instansi pusat dan daerah. Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga memandang bahwa Kepengurusan AP2I nasional periode 2018—2021 mempunyai tugas dan fungsi yang strategis, khususnya sehubungan dengan proses Pilpres dan Pilkada serentak di tahun 2019 ini, dimana para perencana diharapkan berkontribusi secara maksimal untuk menjabarkan visi dan misi Presiden terpilih ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan para Kepala Daerah terpilih ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berkualitas dan sinkron supaya berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara nasional.

Pada acara pengukuhan PN-AP2I, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga telah memberikan arahan khususnya kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan (Pusbindiklatren) Bappenas selaku Dewan Pembina AP2I, untuk  terus memfasilitasi AP2I untuk dapat menjadi pionir dalam pengembangan profesi perencana pemerintah yang unggul dan berkualitas.  Pembinaan profesi perencana ke depan agar dapat terus berfokus pada upaya “Pengarusutamaan Jabatan Fungsional Perencana” agar perencana menjadi jabatan fungsional yang diperhitungkan dalam mendukung tugas dan fungsi perencanaan baik di pusat maupun daerah.  Dengan demikian, Kepengurusan Nasional AP2I 2018—2021 diarahkan untuk mengembangkan profesi perencana bagi lebih dari seribu anggotanya di berbagai instansi di pusat dan daerah, yang diharapkan akan dikembangkan melalui jejaring profesi yang luas dan dapat berkolaborasi untuk mendukung tugas dan fungsi yang terkait perencanaan pembangunan di masing-masing instansi, yang dilengkapi dengan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) perencana pemerintah untuk mendukung peningkatan kompetensi profesi perencana pemerintah secara nasional.


Keterwakilan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP, melalui Pusat Riset Kelautan yang diwakili oleh Indra Hermawan, S.Pi., M.Si. diberi mandat sebagai Direktur Direktorat Penelitian  dan  Pengembangan,yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kajian strategis dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan, dengan menyelengarakan fungsi :

  1. Penyiapan  dan  pelaksanaan  kajian  strategis  di  bidang  perencanaan pembangunan;
  2. Penyiapan policy brief, policy note,  dan pelaksanan bridging research to policy;
  3. Penyiapan buku-buku perencanaan pembangunan dan produk produk pengembangan profesi perencanaan lainnya;
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan koordinsi pelaksanaan kegiatan lingkup kedirektoratan;
  5. Penguatan  sinergi dengan  direktorat  lain dalam  mendayagunakan produk-produk/jasa layanan AP2I, dan dalam pengembangan sumbersumber pendanaan organisasi.