Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Jakarta, 14 Maret 2017. Sumur pengeboran minyak Montara di perairan Australia di dekat Laut Timor, yang dikelola oleh PTTEP AA, pada 21 Agustus 2009 meledak dengan dahsyat. Pasca ledakan tersebut, minyak masih terdeteksi memasuki perairan ZEE Indonesia. Bahkan sebelum 3 Oktober 2009 pun, sudah memasuki perairan teritorial Indonesia. Kawasan yang terdampak meliputi Rote, Timor, bahkan hingga ke Taman Nasional Laut Sawu.

Sejumlah rapat negosiasi antara pemerintah Indonesia kepada pihak pencemar yakni PTTEP AA di Australia yang merupakan anak perusahaan dari PTTEP Thailand, telah dilakukan secara marathon dari 2010 hingga 2012. Perundingan yang alot, dilakukan di Bali, Singapura, dan berakhir Deadlock di Bangkok. Tim Litigasi Kementerian Lingkungan Hidup, pada 2013-2014, berupaya membawa kasus ini untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta.

Pada tahun 2016, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, kembali membentuk Tim Nasional untuk menangani Kasus Montara. Peneliti Pusat Riset Kelautan, Dr. Widodo Pranowo, diundang sebagai salah satu pelaku sejarah penanganan kasus Montara 2010-2012. Bersama para pelaku sejarah yang lainnya seperti Dr. Kus Prisetiahadi (Kemenko Maritim), Prof. Dr. Hasyim Djalal (Ahli Hukum Laut), Dr. Obelin Sidjabat (Ahli Lingkungan Hidup), dan Dr. Muslim Muin (ITB), diminta menceritakan kembali segala upaya penanganan kasus Montara di hadapan Tim Pengacara Hukum Negara yang dihadirkan pada 7-9 Maret 2017.

Widodo mengungkapkan bahwa usai ledakan Montara 21 Agustus 2017, Pemerintah Indonesia menyusun Dokumen Klaim yang diterbitkan secara resmi tahun 2010. Dokumen tersebut digunakan untuk melakukan rapat negosiasi secara marathon hingga deadlock pada tahun 2012. Deadlock terjadi karena tidak ada kesepahaman dalam menyelesaikan proses klaim dari pihak PTTEP AA dan PTTEP. Mereka selalu mengulur waktu dan banyak melakukan penghindaran-penghindaran.

Presentasi Widodo selanjutnya lebih memaparkan kepada apa yang telah KKP lakukan dan kontribusikan sepanjang kurum waktu 2010 hingga 2012 saat deadlock. Namun kajian terhadap kasus Montara tetap dilakukan hingga tahun 2016 ini. Pada saat penyusunan dokumen klaim versi 2010. KKP telah menurunkan tim survei menggunakan Kapal Riset besar. Survei tersebut dalam kerangka kerjasama Arafura Timor Sea Ecosystem Action (ATSEA) dari negara-negara Indonesia, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Dari seluruh stasiun survei yang ada, khusus terdekat dengan lokasi terdampaknya Montara-2009 adalah statsiun 1 hingga 7. Dimana data Poly-Aromatik-Hidrokarbon (PAH) sebagai salah satu indikator terdampaknya perairan oleh tumpahan minyak, masih menunjukkan konsentrasi yang melebihi ambang batas pada tahun 2010.

Pada saat penyusunan dokumen klaim versi tahun 2010, KKP melalui BRKP, juga melakukan analisis citra dari satelit optis Aqua dan Terra. Citra ini kemudian dikombinasikna dengan hasil analisis dari LAPAN yang menggunakan data citra optis jenis yang sama yang kemudian menghasilkan luasan tumpahan minyak yang terpropagasi secara runtut waktu berdasarkan waktu citra yang tertangkap oleh satelit Modis Aqua dan Terra. Analisis lanjutan dilakukan kembali pad atahun 2014, terhadap arsip data citra satelit radar melalui kerangka program Infratructure Development on Space Oceanography  (INDESO). Dari citra satelit radar yang memiliki kemampuan bisa menembus awan baik siang dan malam ini, hasil analisis citra terdahulu yakni citra Modis Aqua dan Terra terkonfirmasi bahwa tumpahan minyak memang telah memasuki ZEE Indonesia pada September 2009 dan bahkan Otober 2009 telah memasuki wilayah perairan teritorial Indonesia.

KKP juga berkontribusi dalam penyusunan pemodelan trayektori propagasi tumpahan minyak. Pada versi awal, KKP bekerjasama dengan BPPT melakukan pemodelan menggunakan software MIKE21 . Hasil pemodelan dipergunakan untuk melakukan negosiasi klaim di kurun waktu 2009-2010. Namun pihak PTTEP AA menganggap bahwa perlu adanya kesamaan metodologi didalam pemodelan, maka pemerintah Indonesia melalui KLH bekerjasama dengan Pakar pemodelan hidrodinamika Pr. Muslim Muin melakukan pemodelan ulang menggunakan model MOTUM yang secara metodologi sama dengan Model OilMap yang digunakan oleh PTTEP AA. Adapun untuk validasi model MOTUM, digunakanlah data arus di beberapa kedalaman di salah satu mooring buoy International Nusantara Stratification & Transport Project (INSTANT) yang dikelola dan diwalidatai oleh BRKP KKP. Data disiapkan oleh Widodo Pranowo dan diberikan kepada Muslim Muin.

Diungkapkan pula oleh Widodo, pada tahun 2016, KKP, melalui Pusat Litbang Sumber Daya Laut dan Pesisir, melakukan riset dalam rangka penyusunan basis data Pulau Rote. Pada saat survei, dilakukan pula pencarian sisa jejak minyak kasus Montara-2009. Telah ditemukan sekitar 150 ml kerak minyak di kawasan terumbu karang di kawasan Mulut Seribu, Desa Daima, Kecamatan Rote Timur pada Oktober 2016. Sampel telah dikirimkan ke Laboratorium MIGAS di Pusat Litbang Teknologi Mnyak dan gas Bumi LEMIGAS pada Desember 2016. Namun hingga pertengahan Maret 2017, belum ada hasil analisa lab terhadap sampel kerak minyak tersebut, sehingga belum bisa dipastikan apakah kerak minyak tersebut adalah benar sisa dari Montara-2009.

Berita Terkait :