Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Berita

Partisipasi Pusris Kelautan Dalam Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia Tahun 2018-2020

E-mail Print PDF

Jakarta, 07 Juni 2018. Setelah disahkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 tahun 2018 pada tanggal 5 Maret 2018 tentang Rencana Aksi Nasinal  Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security (CTI-CFF), beberapa kementerian dan lembaga non pemerintah mendapatkan mandat untuk melaksanakan program dan kegiatan rencana aksi nasional CTI-CFF untuk periode 2018-2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa kementerian dan lembaga lainnya yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomar), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (KNPPN),  dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditunjuk sebagai pemimpin untuk memfasilitasi dialog dan diskusi dalam setiap rangkain kegiatan  yang dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sesuai peraturan menteri tersebut, Pusat Riset Kelautan Badan Riset dan SDMKP (Pusriskel-BRSDMKP) dalam hal ini mendapat mandat menjalankan rencana aksi untuk merumuskan sistem peringatan dini dan respon terhadap variabilitas cuaca, suhu dan perubahan fenomena termasuk pemutihan karang,  serta merumuskan strategi langsung atau respon cepat pada dampak perubahan iklim terhadap nelayan. Secara khusus Pusriskel akan bertanggung jawab pada beberapa kegiatan yakni, kegiatan monitoring pesisir menggunakan radar untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir, pengukuran pada parameter indikator  kesehatan laut, fenomena identifikasi laut terkait dengan perubahan iklim, pengukuran potensi pengasaman laut di Indonesia, studi perubahan tutupan lahan di daerah pesisir dan dampaknya pada ekosistem pesisir dan karbon,  serta  pengembangan Bioreeftek untuk konservasi terumbu karang dan replikasinya.

Pusriskel juga berpartisipasi dalam rencana aksi yang dimandatkan pada BRSDM dalam mengembangkan kebijakan dan melakukan beberapa penellitian tentang dampak perubahan iklim terhadap keanekaragamanhayati dan sosial ekonomi.  Yang secara khusus membantu dalam pemetaan dan pengukuran stock karbon di hutan bakau dan padang lamun di Indonesia, analisis layanan ekosistem pesisir dan aspek masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim lokal, dan pengembangan metode penghitungan karbon pesisir.

Satker di bawah Pusriskel yakni Balai Penelitian Observasi Laut -BPOL ( Nomenklatur lama dari Balai Riset dan Observasi Laut-BROL) juga mendapatkan tugas mengidentifikasi dan memetakan daerah Segitiga Karang Indonesia pada tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Secara khusus mencakup penelitian tentang dinamika laut dan produksi primer yang berkaitan dengan perikanan, dan sosialisasi tentang keadaan lingkungan laut yang berkaitan dengan sumber daya perikanan dan perubahan iklim.


Last Updated on Thursday, 07 June 2018 11:04
 

Pusriskel Beri Masukan Kriteria Penentuan Lokasi Zona Konservasi Mangrove Peta RZWP3K Jawa Barat

E-mail Print PDF

Jakarta,31/05/18.- Bertempat di Ruang Rapat Lt.1 GMB 3 telah berlangsung pertemuan rapat lanjutan pembahasan dokumen final dan Ranperda RZWP3K Pemprov Jawa Barat. Acara ini diprakarsai oleh Itjen Pengelolaan Ruang Laut. Rapat dipimpin oleh Dr. Krisna Samudera selaku Kasubdit Zonasi Daerah Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan dihadiri oleh unsur Muspida Pemprov Jawa Barat yang terkait seperti kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Biro Hukum serta perwakilan lintas K/L terkait seperti Setneg, Dit.Wilhan Kemenhan, Kemen PUPR, KLHK, KPK, ESDM, PLN, Telkom, dan Kementerian  Pariwisata.

Turut hadir dari unsur internal KKP perwakilan dari masing-masing unit kerja eselon 1 terkait, dimana untuk BRSDMKP diwakilkan oleh Pusat Riset Kelautan. Adapun point-point penyampaian yang menjadi agenda utama pembahasan adalah koreksi terakhir dokumen final RZWP3K dan Rancangan peraturan daerah yang mengaturnya dimana masing-masing institusi diberikan kesempatan untuk memberikan verifikasi/komentar/koreksi/dan masukkan terkait teks naskah teks maupun teknis isi rancangan perda tersebut serta melakukan koreksi geometric terhadap lokasi-lokasi objek pada masing-masing zona yang terdapat dalam peta RZWP3k yang terkait dengan institusinya.

Adapun Pusat Riset Kelautan dalam hal ini diwakilkan oleh Hikmat Jayawiguna selaku Kasubbid Riset Mitigasi dan Adaptasi yang didampingi oleh dua orang peneliti dibidangnya R. Bambang Nugraha dan  Fajar Yudi Prabawa. Dalam hal ini tim Puriskel memberikan beberapa koreksi naskah terhadap pasal-pasal yang ada di dokumen Ranperda serta masukan terkait penyempurnaan dokumen Final (peta) RZWP3K khususnya dalam hal penentuan deliniasi kawasan konservasi yang ada di Muara Gembong Bekasi. “Kami punya detail hasil kajian scientific yang bisa dijadikan rujukan dalam penentuan dimana seharusnya kawasan konservasi di plotting sesuai kondisi eksisting dan tingkat kerusakan yang ada” terang Bambang. Dalam penyampaiannya Hikmat juga meminta agar Pemprov Jabar memberikan space untuk zona inti dan penyangga kawasan konservasi mangrove dan fauna akuatik di Kecamatan Muara Gembong untuk pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan, mengingat 65% penduduk setempat bermata pencaharian mengandalkan hasil laut.

Pada sesi diskusi Pemprov Jabar berjanji akan memasukkan usulan dan rekomendasi puriskel terkait deliniasi kawasan konservasi mangrove sesuai dengan titik-titik koordinat yang telah diberikan berdasarkan kajian scientific yang telah dilakukan. Dijadwalkan tim teknis Jabar akan mengundang Puriskel beserta beberapa instansi lain dalam FGD hasil perbaikan dokumen final Ranperda dan RZWP3K di Bandung yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Diharapkan zona kawasan konservasi mangrove yang telah direkomendasikan oleh tim Puriskel pada sesi FGD tersebut sudah tercantum di dalam peta RZWP3K hasil perbaikan.



Last Updated on Thursday, 07 June 2018 11:02
 

Wisata Warisan Bawah Laut Diidentifikasi oleh Pusat Riset Kelautan

E-mail Print PDF

Jakarta, 7 Juni 2018. Sesuai dengan arahan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Sjarief Widjaja, M.Sc, FRINA terkait kegiatan penentuan 10 titik Lokasi Wisata Arkeologi Bahari, pada hari Selasa 5 Juni 2018 bertempat di Ruang Rapat Lt 4, Gedung II BRSDMKP diadakan rapat lanjutan mengenai penentuan lokasi Wisata Arkeologi Bahari. Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Riset Kelautan Drs. Riyanto Basuki yang dihadiri pula oleh Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S. M.Soc.Sc, Kepala Sub Bidang Riset Kewilayahan Eko Triarso, M.Si, serta beberapa peneliti yang turut berkontribusi diantaranya Dr. –Ing Widodo S. Pranowo, Rainer A. Troa, M.Si, Yulius, M.Si, Joko Prihantono, M.Si, Dr. Nur Azmi Ratna Setyawidati, Dr. Rinny Rahmania, dan Hadiwijaya Lesmana Salim, M.Si.

Bentuk capaian dari kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu buku informatif dan eyecatching yang menggambarkan keunikan serta potensi wisata arkeologi bahari dengan ilustrasi gambar yang menarik. Buku ini kemudian akan diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah dan akan dipromosikan ke beberapa pihak media. Yang menjadi sorotan atau topik utama dalam kajian Wisata Arkeologi Bahari adalah mengenai kondisi dan sejarah kapal karam (shipwreck) serta situs arkeologi maritim Indonesia. Pusat Riset Kelautan telah melakukan kegiatan riset mengenai potensi sumberdaya laut dalam dan arkeologi maritim di beberapa wilayah di Indonesia. Kegiatan yang dikoordinatori oleh Eko Triarso, M.Si, Reiner A. Troa, M.Si, dan Ira Dillenia, M.Hum ini, diantaranya telah mengkaji wilayah Perairan Natuna, P Serasan, P Mandeh, P Selayar, P Togean, Perairan Bangka Belitung, Perairan Halmahera, Morotai, Sorong, dan Raja Ampat.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Riset Kelautan dan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus, maka telah ditentukan beberapa lokasi yang berpotensi dijadikan sebagai Wisata Arkeologi Bahari, yaitu: 1) Perairan Natuna (P Laut, P Sedanau, dan P Senubing); 2) Bangka Belitung (P Klapa Kampit dan P Long); 3) Perairan Maluku Utara (Halmahera dan Morotai); 4) Raja Ampat; 5) Manokwari; 6) P Mandeh; 7) P Weh; dan 8) Perairan Gorontalo. Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan pembahasan terminologi perubahan dari Bahasa asing menjadi Bahasa Indonesia terkait dengan judul buku. Beberapa contoh perubahan bahasa yang dibahas diantaranya Undewater Heritage berubah menjadi Wisata Warisan Bawah Laut Indonesia serta Historical Shipwreck menjadi Situs Kapal Karam Bersejarah Indonesia.

Beberapa konten yang akan dibahas dalam pembuatan Buku Wisata Arkeologi Bahari diantaranya adalah 1) Profil singkat situs; 2) Strategi pengembangan wisata; 3) Aksesibilitas dan Akomodasi; serta 4) Kondisi umum lingkungan. Kepala Pusat Riset Kelautan menunjuk Dr.-Ing Widodo S. Pranowo untuk dapat membantu penulisan kondisi umum lingkungan seperti arus permukaan laut, kecerahan, serta parameter fisik perairan lainnya. Target dari pelaksanaan kegiatan ini dapat selesai dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan kedepan, dengan target awal telah terbentuknya infografis lokasi.

Berita Terkait:




Last Updated on Thursday, 07 June 2018 12:59
 

Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia : Beat Plastic Pollution

E-mail Print PDF


Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 08:30
 

Dinamika Oseanografi KJA Offshore Sabang Direanalisis oleh Pusat Riset Kelautan

E-mail Print PDF

Senin, 4 Juni 2018. Bertempat di Ruang Rapat Azolla Gedung Mina Bahari IV, Lantai 5 diadakan kembali rapat kajian pembangunan kajian KJA Offshore Sabang oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya terkait kesepakatan mengenai reanalisis kondisi oseanografi dan pemodelan ulang kondisi arus di beberapa alternatif lokasi rencana relokasi KJA Offshore Sabang. Rapat dipimpin oleh PLH Direktur Pakan dan Obat Ikan Ir.Coco Kokarkin Sutrisno, M.Sc didampingi Ir. Harry B. Irawan dan Christian Maikel Eman, M.Sc.

Pada pertemuan hari ini hadir dari BRSDMKP yang memberikan sumbang paparan kajian reanalisis kondisi oseanografi dan model arus oleh Bagus Hendrajana, M.Sc (Balai Besar Riset Bioteknologi dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan), Dr. rer.nat Agus Setiawan, Dr. Anastasia Tisiana, dan Dr. –Ing Widodo S Pranowo (Pusat Riset Kelautan). Pemodelan ulang kondisi arus pasang surut dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih detil. Hasil simulasi model arus pasang surut menunjukkan bahwa pada lokasi KJA rata-rata nilai kecepatan arus masih dibawah 0.5 m/s. Selanjutnya jika dilakukan simulasi model dengan kondisi angin ekstrim dari arah Barat Daya maka kecepatan arus masih berada dibawah 1 m/s.

Hasil reanalisis time series arus dan angin sepanjang tahun 2008 - 2017 menunjukkan bahwa secara umum pada keempat stasiun kondisi kecepatan arus berkisar pada kelompok moderat dan substansial yaitu 0.3 - 0.9 m/s. Arah angin dominan berasal dari arah timur dan barat daya dengan nilai maksimum atau nilai ekstrim sebesar 25.7 m/s, yang jika dikonversikan ke nilai gelombang menjadi berkisar 3 - 4 m. Selain itu di sekitar Perairan Sabang berdasarkan data time series tahun 1962 - 2018 beberapa kali dilewati oleh fenomena badai siklon tropis. Dengan kejadian paling mendekati Perairan Sabang terjadi pada tahun 1994 dan 1979, kemudian pada tahun 1995 kejadian siklon persis melewati Pulau Sabang.

Berdasarkan hasil kondisi oseanografi disimpulkan bahwa lokasi KJA Offshore Sabang yang direkomendasikan pada Naskah Akademik yang diterbitkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya masih termasuk dalam kategori moderat dan substansial sesuai kriteria FAO. Selanjutnya hasil dari pertemuan hari ini akan diserahkan kepada PT Perinus dan Pihak Norwegia (kontraktor KJA Offshore) untuk dianalisis lebih lanjut dalam menentukan relokasi pemasangan KJA Offshore Sabang.


Berita Terkait:


Last Updated on Monday, 04 June 2018 13:41
 

Diskusi Wacana Reorganisasi BRSDM KKP Pun Berlangsung Dinamis

E-mail Print PDF


Jakarta, 4 Juni 2018. Rapat perdana pembahasan wacana penataan organisasi Badan Riset dan SDM KKP pun digelar pada Rabu 30 Mei 2018. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BRSDM KKP, Prof. Dr. Ir. Sjarief Widjaja, M.Sc, FRINA berlangsung di Gedung Mina Bahari III Lantai 7.

Hadir pada rapat tersebut Sekretaris BRSDM bersama beberapa kepala bagian dan sub bagian terkait, Kepala Pusat Riset Perikanan, Kepala Pusat Riset Kelautan dalam hal ini kehadirannya diwakili oleh Kepala Bidang Mitigasi, Adaptasi dan Konservasi, Triyono, M.T., dan beberapa Profesor Riset dan Senior Peneliti. Dimana para profesor dan senior peneliti tersebut juga mewakili Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) cabang KKP.

Diskusi berlangsung sangat dinamis setelah Sekretaris BRSDM, Dr. Maman, memaparkan draft usulan bagan struktur organisasi yang baru bilamana BRSDM bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Aplikasi Riset dan Sumber Daya Manusia.

Prof. Dr. Ketut Sugama, Prof. Dr. Hari Eko Irianto, Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana, dan Prof. Dr. Agus Heri Purnomo secara umum mengkhawatirkan karir fungsional peneliti yang mungkin dapat terhambat atau bahkan mungkin terhapuskan bilamana BRSDM menjadi Direktorat Jenderal teknis.

Sedangkan Dr. Rudy Akhwadi, Dr. Novi S. Adi, Dr. Nursid, Dr. Siti Hajar Suryawati, Dr. Estu Nugroho, dan Dr. Widodo Pranowo lebih mengusulkan agar BRSDM tidak berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Teknis, namun penataan organisasi didalamnya perlu dilakukan. Hal ini tentu akan lebih cepat dan efisien dalam mengimplementasikan visi dan misi dari Kepala BRSDM yakni penguatan di inovasi dan hilirisasi hasil riset kelautan dan perikanan.

Hilirisasi hasil riset sebenarnya pernah dilakukan dengan sukses oleh Badan Litbang KKP, pada kurun waktu 2010-2015, yakni program ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKMAS), dan Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBIS). Hal ini tentunya dapat dihidupkan kembali, tentunya dengan dukungan anggaran yang memadai.

Kepala BRSDM, menegaskan bahwa, wacana transformasi BRSDM KKP menjadi Direktorat Jenderal Teknis sebenarnya adalah untuk mewujudkan visi dan misi poros maritim Presiden Joko Widodo.

Kepala BRSDM, kemudian mengajak kepada para hadirin rapat untuk merenungkan kembali kemungkinan ruang bermain yang lebih besar, lebih luas, dimana Riset Kelautan dan Perikanan akan dapat menjadi trendsetter dan menjadi leader untuk riset kelautan dan perikanan nasional, bilamana menjadi Direktorat Jenderal Teknis. Dengan menjadi Direktorat Jenderal Teknis, kesempatan penganggaran pun akan semakin meningkat, baik untuk menjalankan riset maupun untuk inovasi dan hilirisasi hasil riset.

Rapat-rapat lanjutan akan segera digelar, mengingat Kepala BRSDM mempunyai target penataan organisasi dapat selesai dengan baik dan operasional dalam waktu 18 (delapan belas) bulan.

Berita terkait : Agenda Utama BRSDM : Transformasi Nomenklatur Organisasi


Last Updated on Monday, 04 June 2018 08:45