Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Berita

Tenaga Ahli JICA Saluti Fungsi dan Layanan LPTK Wakatobi

E-mail Print PDF

WAKATOBI, NMN – Pada hari Senin, 18 Maret 2019, antara pukul 14.30 – 16.00 WIB, Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) BRSDM KP mendapatkan kunjungan dari Tenaga Ahli JICA selaku Penasehat Kebijakan Pembangunan Daerah Wilayah Sulawesi, Mr. Shintani Naoyuki. Dalam kunjungan tersebut Mr. Shintani datang bersama staf dan Wakil Direktur Yayasan COMMIT atau Community Initiative for Transformation, Ruslan Dg. Situdju yang juga selama ini menjadi mitra dalam ragam program penguatan kapasitas stakeholder pembangunan di Wakatobi.

“Dalam kunjungan tersebut, tim JICA diterima oleh Kasubsie Pelayanan Teknik LPTK, Efi Noferya Manafi, Kaur Tata Usaha LPTK, Aliruddin serta Ketua Kelompok Peneliti/Perekayasa LPTK, dan Koordinator Radar SIMLAN LPTK, Arief Rahman,” kata Sunarwan Asuhadi, peneliti LPTK kepada NMN. Kunjungan Tim JICA dan Yayasan COMMIT ke LPTK tersebut melengkapi agenda utama mereka selama di Kabupaten Wakatobi, yakni kemitraan dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. Dalam kunjungan tersebut, LPTK melalui Kasubsie Pelayan Teknis, menyererahkan cinderamata kepada JICA dan Yayasan COMMIT berupa majalah ilmiah populer ‘Majalah Sains’ yang memuat artikel tentang kegiatan riset LPTK Wakatobi selama 4 (empat) bulan berturut-turut.

Menurut Sunarwan, selama kunjungan di LPTK, Tim JICA dan Yayasan COMMIT mendapatkan sejumlah informasi terkait perkembangan pemanfaatan fasilitas riset yang dimiliki oleh LPTK, dimana fasilitas LPTK tersebut dibangun melalui dana hibah Pemerintah Jepang pada tahun 2011. “Salah satu fasilitas yang menjadi andalan LPTK adalah Teknologi Radar Pantai dan Automatic Identification System (AIS) yang dapat memantau pergerakan kapal di laut di sekitar wilayah perairan Taman Nasional Wakatobi, bahkan menjangkau wilayah perairan laut Sulawesi Tenggara sampai wilayah ALKI III,” papar Sunarwan.

Selain itu, lanjut Sunarwan, pihak JICA dan COMMIT mendapatkan informasi pula terkait kegiatan riset yang telah dilakukan oleh LPTK, yakni WakatobiAIS (Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi AIS). “Instrumen tersebut didesain untuk mengakomodasi kebutuhan pelayaran dan keselamatan bagi nelayan kecil yang rentan dengan resiko kecelakaan laut,” jelas Sunarwan. “Saya sangat antusias ketika mengetahui jalur lalu lintas kapal di kawasan Indonesia Timur dapat terpantau dan salut untuk LPTK karena sistem pemantauan radar pantainya beroperasi selama 24 jam penuh dalam setiap hari,” kata Shintani.

Sementara itu, Ruslan mewakili COMMIT mengaku terkesan karena dengan sistem ini, keberadaan nelayan ketika di laut dapat dipantau. Selain itu, menjadi bukti bahwa Pemerintah Indonesia dan JICA tidak abai pada keselamatan pelayaran warga Wakatobi. “Sarana prasarana yang ada dapat memudahkan nelayan saat berada di laut mencari ikan dan melakukan pelayaran. Ini tentu saja bagus untuk mendorong kerjasama lintas aktor dalam mengelola sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab,” katanya. “Yang melakukan praktik illegal dapat terpantau, baik sebelum dan sesudah melakukan tindakan,” kunci Ruslan. (*)

 Sumber : maritimenews.id


Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 09:24
 

Minyak Hitam Cemari Pulau Bintan

E-mail Print PDF


MINYAK hitam (sludge oil) mencemari pantai di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Polusi minyak ini membentang sepanjang 12.170,2 meter. Lokasinya di pantai Bintan bagian utara dari Resort Nirwana (bagian barat) hingga Rerot Bintan Lagoon (bagian Timur). Desa Sebong Pereh hingga Desa Sakera tak luput dari dampak pencemaran ini. Begitu pula di Desa pengundang dan Berakit.

Berbagai upaya telah dilakukan pengelola resort dengan mengurangi limbah ini agar kenyamanan pengunjung tidak terusik. Caranya, dengan mengumpulkan limbah ke dalam drum dan akan diambil oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Riau. Tim Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Satker Tanjungpinang bersama dengan PSDKP Kota Tanjugpinang, pada Senin (18/3) turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi pantai yang tercemar minyak hitam tersebut.

Tahun lalu, Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menelusuri jejak tumpahan minyak di Bintan dan Batam. Ketika tim menyusuri pantai, terlihat dengan jelas jejak tumpahan minyak yang menempel di bebatuan sepanjang pantai.

Di bagian lain, tampak lapisan minyak di pasir. Ketika pasir ini digali, muncul lebih banyak minyak hitam. Kepala Laboratorium Data Laut & Pesisir Pusat Riset Kelautan Badan Riset dan SDM KKP Dr Ing Widodo S Pranowo mengatakan, Pusat Riset Kelautan telah melakukan survei lokasi dan kajian dan menemukan banyak tumpahan minyak di pantai.

Penelusuran tim KKP untuk mencari jejak tumpahan minyak (oil spill) pada Mei dan Agustus 2018 lalu. Survei “Kajian Kepekaan Wilayah Perairan Bintan-Batam Terhadap Sebaran Tumpahan Minyak” berada di sejumlah lokasi. Seperti di pesisir Batu Merah, Tanjung Pinggir, Turi Beach Resort, Teluk Mata Ikan dan pantai utara Pulau Batam.*

Sumber Berita : darilaut.id


Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 08:48
 

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level III dan IV Pusriskel

E-mail Print PDF


Jakarta (18/03/2019) – Bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Gedung II BRSDMKP pada Senin 18 Maret 2019 dilangsungkan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level III dan IV lingkup Pusar Riset Kelautan. Acara dimulai dengan review singkat oleh Kepala Pusat Riset Kelautan Drs. Riyanto Basuki, M.Si terkait Cascading PK Level II yang sudah ditandatangani oleh Kepala BRSDM dengan Kapusriskel pada 8 Maret 2019.




Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 07:26
 

Tumpahan Minyak Balikpapan, Nakhoda MV Ever Judger Lalai

E-mail Print PDF

Balikpapan – Nakhoda Kapal MV Ever Judger lalai dalam memahami arahan kapal pandu ketika memasuki perairan Teluk Balikpapan. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan, Capt. Jhonny R Silalahi mengatakan, terjadi kesalahpahaman komunikasi antara awak kapal MV Ever Judger dengan Petugas Pandu yaitu tidak dipahaminya arahan dan bahasa dari petugas kapal pandu sesuai SOP tentang pelayanan pemanduan terkait pertukaran informasi (exchange of information) sebagaimana diatur dalam Resolusi IMO A 960. Capt Jhonny menyampaikan hal tersebut setelah Media Release hasil final investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada Kamis (14/11), terkait kerusakan pipa pertamina dan polusi minyak mentah akibat pengoperasian kapal MV Ever Judger yang terjadi tahun lalu di Teluk Balikpapan.

Hasil final investigasi KNKT, kerusakan pipa pertamina dan polusi minyak mentah karena nakhoda tidak memahami arahan kapal pandu, sehingga jangkar kapal menghantam pipa minyak bawah laut milik Pertamina yang mengakibatkan tumpahnya minyak mentah di Teluk Balikpapan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Balikpapan memutus hukuman kurungan 10 tahun penjara terhadap Zhang Deyi (50 tahun) nakhoda kapal MV Ever Judger. Dalam insiden tumpahan minyak di perairan Balikpapan ini, selain vonis 10 tahun penjara nakhoda didenda Rp 15 miliar. Putusan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada sidang putusan, Senin (11/3).

Dengan adanya putusan majelis hakim ini, tumpahan minyak telah terbukti terjadi di Teluk Balikpapan. “Intinya, tumpahan minyak telah terbukti terjadi di Teluk Balikpapan pasca terangkatnya hingga putus pipa aliran minyak yang melintang di teluk tersebut,” kata Kepala Laboratorium Data Laut & Pesisir Pusat Riset Kelautan Badan Riset dan SDM KKP Dr Ing Widodo S Pranowo.

Dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Widodo diminta sebagai saksi ahli dalam persidangan tersebut. Menurut Widodo, tumpahan minyak tersebar di dalam teluk hingga ke luar teluk, bahkan ada yang terangkut ke arah timur laut. Selain Widodo, saksi ahli lainnya, masing-masing Dr Oksil (ahli fingerprint minyak, Lemigas) dan Prof Dr Deddy Hadrianto (pakar mangrove dari Universitas Mulawarman). Minyak yang tersebar berasal dari pipa yang putus. Akibat tumpahan minyak tersebut, ada yang menempel dan menutupi mangrove dan menunjukkan adanya indikasi kerusakan ekosistem mangrove.*

Sumber : darilaut.id


Last Updated on Monday, 18 March 2019 08:22
 

Tentang WakatobiAIS dan Sinergi Penggunaan AIS Kelas B

E-mail Print PDF

JAKARTA, NMN – Momen tanggal 11 Maret 2019 menjadi istimewa bagi Akhmatul Ferlin, Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Badan Riset Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP.  Pasalnya, LPTK yang berbasis di Wakatobi itu mendapat undangan dari Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI untuk menghadiri rapat Rencana Penggunaan AIS (Automatic Identification System) Kelas B di Indonesia. “Rapat waktu itu dipimpin oleh Direktur Jenderal Hubla, Ir. R. Agus H. Purnomo dan dihadiri perakilan Bakamla, deputi I & III Kemenkomar, Kominfo, Hidros,  Direktur Lingkup Hubla,  BMKG, CEO Solusi 247, Pusat Elektronika BPPT, DJPT, BRSDMKP,  BAKTI.” kata Ferlin kepada NMN.

Menurut Ferlin, pada pertemuan tersebut, Kemenhub mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan RI, PM No.  7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia yang akan mulai diberlakukan pada bulan Agustus 2019 atau 6 bulan setelah diundangkan. “Sementara di lingkup KKP, sedikitnya terdapat sekitar 600 ribu kapal non SOLAS dan 4000 kapal di antaranya termasuk dalam kategori Wajib AIS B Class (diatas 60 GT),” jelas Ferlin. Dia menambahkan bahwa relevan dengan itu, melalui kerjasama KKP-KEMENHUB, telah dilaksanakan penerbitan sertifikat/pas kecil kapal nelayan di bawah 70 GT secara gratis. Selain itu juga ABK kapal perikanan mendapatkan pelatihan Basic Safety Training dan penerbitan SKK secara gratis. “Untuk meningkatkan kualitas pemantauan kapal di perairan Indonesia, Hubla mendorong sinergi seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta dalam mendorong tingkat penggunaan AIS hingga Agustus mendatang,” tambahnya.

Relevan dengan WakatobiAIS

Apa yang disebutkan di atas sangat relevan dengan upaya Pemerintah untuk mendorong kemandirian perangkat AIS di Indonesia. “Saat ini, pengembang AIS di Indonesia adalah BPPT dan BRSDMKP, ini telah diluncurkan pada SIBM 2018 melalui WakatobiAIS,” jelas Ferlin. Pada pertemuan dengan beragam institusi tersebut di atas, Kepala LPTK menceritakan tentang sejumlah pencapaian dalam rekayasa Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi AIS (WakatobiAIS).

“Kami sampaikan bahwa WakatobiAIS selain mewujudkan tingkat keterpantauan nelayan juga mewujudkan amanat UU NO 7 Tahun 2016 pasal 40. Pada saat ini LPTK sedang melakukan desain awal Perangkat identifikasi unik (UID) yang akan digunakan sebagai sistem identifikasi permanen pada kapal-kapal ikan yang terintegrasi dengan WakatobiAIS,” jelas Ferlin. Melalui perangkat ini, tambah Ferlin, identitas kapal tidak bisa dipalsukan, diubah secara sepihak, atau ditukar dengan kapal lainnya. “Sistem pengidentifikasian ini merupakan kebutuhan DJPT karena maraknya kapal ikan dengan pelanggaran identitas sesuai perizinannya,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, BMKG menyatakan siap mendukung Pengembangan AIS Nasional dan BAKAMLA membutuhkan aturan yang jelas terkait pelanggaran kenavigasian. LPTK adalah satu-satunya Institusi di Indonesia yang memiliki dan mengoperasikan 3 Teknologi sekaligus (Longe range camera, AIS Base Station, Radar X-Band)  yang dioperasikan secara mandiri energi. “Kami sampaikan temuan selama pengoperasian stasiun radar pantai khususnya terkait data AIS lalu-lintas kapal bertonase besar dan berbendera asing melintas diluar area ALKI IIIA sehingga mendekati zona inti Kawasan Konservasi di Wakatobi,” jelasnya.

Ferlin menambahkan pula bahwa kapal-kapal yang diindikasikan melakukan pelayaran “memotong jalur” tersebut berpotensi mengancam TNP Laut Sawu. Direktorat Kenavigasian menanggapi dengan akan menurunkan timnya mengelaborasi permasalahan tersebut. Jika diperlukan, peta pelayaran akan ditinjau kembali dengan memperhatikan keberadaan sejumlah kawasan MPA di Indonesia. “Pada akhir sesi, Dirjen Hubla mengapresiasi pengembangan AIS di Indonesia (LPTK-BRSDMKP & BPPT) dan menyampaikan kepada seluruh pihak untuk bekerja dengan sinergi dan mengutamakan kepentingan Negara,” pungkas Ferlin.

Sumber : maritimnews.id


Last Updated on Monday, 18 March 2019 08:23
 

Japan International Award for Young Agricultural Researches-Japan Award 2019

E-mail Print PDF




Last Updated on Monday, 18 March 2019 07:48