Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Berita

Selamat Hari Maritim Nasional

E-mail Print PDF


Last Updated on Saturday, 23 September 2017 11:23
 

Peneliti Pusriskel terlibat dalam Penyusunan Knowledge Platform untuk pembangunan Desa

E-mail Print PDF

Jakarta, 19 September 2017. Bertempat di ruang Rapat SS2 Gedung Badan Perencanaan Pembengunan Nasional berlangsung Workshop on Lunch and Planning of a Capcity Building Programme on Science, Technology, and Innovation. Workshop ini bertujuan untuk membahas area kerjasama dan work-plan program peningkatan kapasitas yang akan di selenggarakan di Indonesia. United Nation Office for South-south Coopretaion (UNOSSC) bersama dengan Ministry of Science and ICT (MSIT) Republik Korea Selatan menyepakati pelaksanaan program Capasity building di bidang sains, teknologi dan inovasi. Dua negara yang menjadi pilot project yaitu Kamboja dan Indonesia. Di Indonesia program ini telah memasuki pada fase kedua, dengan fase pertamanya pada 2012 – 2016. Program yang telah terlaksana pada fase pertama antara lain: Science and Technical Training for Water Quality Monitoring and Management of Sustainable Water Resources, dan Capasity Development Project for School Health Initiative in Developing Countries; Healthy School Development Project (HSDP). Kegiatan tersebut telah di implementasikan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai pilot project nya. Program ini dilaksanakan oleh konsorsium, yang terdiri atas: Science Technology Policy Institute (STEPI), Canaan Global Leadership Center (CGLC), Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), Asia Pasific Women’s Information Network Center Sookmyung Women’s University, Seul National University-Asia Institute of Energy, Environment and Sustainability (SNU-AIEES), Hangyang University, Handong Global University, RCA Regional Office (RCARO) dan Jeju International Training Center (CIFAL Jeju). Salah satu strategi guna kelancaran pelaksanaan program dalam fase kedua yaitu dengan melibatkan Pemerintah Pusat, yang merupakan salah satu upaya dalam menyelaraskan pelaksanaan program dengan kebijakan nasional. Atas dasar tersebut Kementerian PPN/Bappenas menjalin kerjasama dengan UNOSSC dan MSITuntuk melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui inovasi dan berbagi pengetahuna sains dan teknologi di bidang pertanian, pemberdayaan perempuan dan teknologi komunikasi dan informasi, kewirausahaan, pengelolaan air, energy, pendidikan dan kesehatan. Demi memperlancar pelaksanaan program yang akan dibuat, maka kegiatan tersebut di usulkan masuk kedalam Program Inovasi Desa (PID) yang berada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang akan memberikan manfaat untuk meningkatkan quality of spending dari Dana Desa. Workshop ini dibuka oleh Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP (Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan), Dr. Woosung Lee (Research Fellow, STEPI, representative of Ministry of Science and ICT Republic of Korea), Ms. Anthea Webb (UN Indonesia, WFP Representative and Country Director on behalf of UN in Indonesia), dan Mr. Denis Nkala (Regional Coordinator and Representative of UNOSSC, Asia Pasific). Perwakilan Kementerian dan e Lembaga terkait turut diundang anatara lain dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Tenaga Atom Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Kepala Dinas Pememrintahan Kabupaten Garut dan peserta dari konsorsium Korea, Dalam kesempatan ini Dr.-Ing. Widodo Setiyo Pranowo (Ketua Laboratorium Data Laut dan Pesisir) turut hadir sebagai Advisory members of Indonesia – Korea Sciencetific, Technology and Innovative yang tergabung dalam salah satu counterpart STEPI.

Berita terkait:

Status Terkini Litbang Kelautan Dan Perikanan Mengantisipasi Perubahan Iklim Dilaporkan Pada APEC Research & Technology Extension 2016



Last Updated on Friday, 22 September 2017 15:49
 

KLHK Belum Mau Berkomentar : Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nilai Penerbitan HPL dan HGB atas Pulau C dan D Langgar Aturan

E-mail Print PDF


JAKARTA, KOMPAS — Penerbitan sertifikat HPL dan HGB atas pulau reklamasi C dan D disebut melanggar hukum. Pemerintah pusat, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memotori moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta tak juga mengeluarkan tanggapan resmi atas hal ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (30/8), belum merespons pertanyaan Kompas terkait dengan hak pengelolaan lahan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB) yang diterbitkan untuk Pulau C dan D. Permintaan konfirmasi diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Yuyu Rahayu. Sikap KLHK ditunggu, setidaknya diharapkan bisa memberikan keterangan bahwa proyek pulau reklamasi Teluk Jakarta saat ini benar telah sesuai dengan hukum atau tidak. Dalam penelusuran Litbang Kompas atas pemberitaan terkait reklamasi diketahui, pada akhir 2016, moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta diperpanjang dari 24 Desember hingga maksimal 120 hari ke depan (April 2017). Menteri KLHK minta analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) selesai dua-tiga minggu terhitung dari Desember 2016 itu. Pembangunan di Pulau C dan D dihentikan disertai dengan 11 sanksi. Adapun Pulau G dihentikan disertai dengan enam sanksi. Untuk Pulau G, amdal yang baru pun masih banyak kendala. Untuk Pulau C dan D, pengembang sudah memenuhi 10 dari 11 sanksi. Namun, sanksi terakhir belum dipenuhi, yaitu pembuatan amdal baru. Pada 30 Maret 2017, pembahasan dokumen amdal oleh tim teknis dan Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait reklamasi dan pembangunan di atas Pulau C dan D, di Jakarta, diwarnai aksi meninggalkan ruangan oleh perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta. Pembahasan itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup kala itu, Andono Warih, mengatakan, perbedaan utama dokumen amdal sebelumnya dengan yang kini dibahas terletak pada jumlah pulau yang tercakup dan substansinya. Pada 28 April 2017, dalam Diskusi Keadilan Sosial di Teluk Jakarta yang diadakan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan telah membuat revisi rencana induk reklamasi Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD). Revisi di antaranya meliputi penurunan muka tanah hingga revitalisasi lingkungan dari hulu hingga hilir. Sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo, Bappenas bertugas mengintegrasikan megaproyek reklamasi 17 pulau di pantura Jakarta dengan NCICD. Pada 27 Februari 2017, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan memublikasikan hasil studi dan kajian reklamasi Teluk Jakarta. Studi reklamasi di Teluk Jakarta, ujar Luhut, sudah lama dilakukan Port of Rotterdam, Belanda. Bahkan, kajiannya sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan Soeharto. Namun, hingga kini kejelasan kajian belum jadi juga dipaparkan kepada publik. Agustus ini, Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara menerbitkan sertifikat HGB atas Pulau D. HGB di atas HPL yang telah diterbitkan pemerintah sebelumnya. Namun, pengembang memang belum bisa meneruskan pembangunan karena dasar hukum menerbitkan izin mendirikan bangunan belum ada. Itu karena pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil masih mandek. Pembahasan aturan itu terhenti di DPRD DKI.

Dasar aturan tata ruang

KSTJ menilai penerbitan sertifikat HPL dan HGB Pulau D melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam Pasal 69 peraturan menteri itu disebutkan, permohonan hak pengelolaan harus dilampiri dengan izin lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Padahal, saat ini belum ada aturan tentang tata ruang wilayah pulau reklamasi. Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, kemarin, mengatakan, sesuai aturan itu, HPL baru bisa diterbitkan jika sudah ada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta. Peraturan itu saat ini masih berupa draf rancangan peraturan daerah karena mandek dalam pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI. Bapemperda belum melanjutkan pembahasan draf raperda itu setelah kasus suap menjerat mantan anggota DPRD, M Sanusi. Direktur Eksekutif Walhi Yaya Nur Hidayati menyatakan, izin lingkungan untuk Pulau C dan D diduga terbit karena ada rekayasa terhadap dokumen amdal yang menjadi syarat sebelum diterbitkan izin lingkungan. Izin lingkungan dan amdal bagian dari landasan diterbitkannya HPL. Dokumen amdal terdiri dari kerangka acuan, dokumen amdal, dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup/rencana pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Yaya, perubahan izin lingkungan itu tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Menteri LHK karena proses tidak dilakukan menyeluruh, termasuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) hanya formalitas. Ketua Bidang Pengembangan Hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Martin Hadiwinata mengatakan, ”KLHS seharusnya disusun ulang bersama masyarakat, tetapi proses itu tak dipertimbangkan.”

Kaji amdal empat pulau

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah menelaah kembali dokumen amdal reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Berdasarkan kajian sebelumnya, direkomendasikan Pulau G tidak dilanjutkan pembangunannya dan tiga pulau lain, C, D, dan N, bisa dilanjutkan dengan berbagai persyaratan serta penyesuaian. ”Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirim dokumen amdal Pulau G ke Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dan kemudian mendisposisinya ke Badan Riset dan SDM KKP. Kami menunggu dokumen amdalnya ditelaah kembali oleh beberapa peneliti terkait,” kata Kepala Laboratorium Data Laut dan Pesisir KKP Widodo Pranowo. Widodo mengatakan, pada 4 Agustus 2016, tim teknis KKP telah merekomendasikan agar pembangunan Pulau G tidak dilanjutkan. Sementara itu, tiga pulau reklamasi lain, yaitu Pulau C, D, dan N, bisa dilanjutkan dengan beberapa persyaratan dan penyesuaian. Adapun 13 pulau reklamasi lainnya, meliputi Pulau A, B,E, F, H, I, J, K, L, M, O, Q, dan P, perlu dilakukan penajaman kajian dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan masalah yang akan terjadi.

Sumber Berita : Harian kompas 31 Agustus 2017 Hal.27


Last Updated on Friday, 22 September 2017 10:45
 

Selamat Tahun Baru Hijriah 1439

E-mail Print PDF




Last Updated on Thursday, 21 September 2017 17:21
 

Peneliti Ingatkan Bahaya Reklamasi

E-mail Print PDF


Sumber Berita : Koran Tempo 18 September 2017 Hal.8


Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 13:14
 

Penyuntingan Perdana AMAFRAD Press Dimulai

E-mail Print PDF

Jakarta, 19 September 2017. Sebagai tindak lanjut rapat persiapan penyuntingan AMAFRAD PRESS yang telah dilakukan pada tanggaal 23 Agustus 2017 lalu, Calon Dewan Direktur Editor AMAFRAD PRESS yakni Prof. Dr. Ir. Ketut Sugama, M.Sc., A.Pu; Prof. Dr. Ir. Sonny Koeshendrajana, M.Sc.; Prof. Dr. Ir. Ngurah N. Wiadnyana, DEA, Dr. Singgih  Wibowo,M.S;  Dr. Ir Nyoman Suyasa, M.S dan Dr.-Ing Widodo S. Pranowo kembali di undang pada Rapat persiapan penyuntingan  AMAFRAD PRESS  kedua pada tanggal 18 September 2017. Rapat berlangsung  di Ruang Rapat Bawal, Lantai 1 Gd.1 BalitbangKP  dan dipimpin oleh Sdr. Ari Setyawan  selaku Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Sekretariat BRSDM. Dari hasil rapat tersebut telah didapat kesepakatan jadwal penyuntingan AMAFRAD PRESS pada bulan September dan Oktober 2017. Pada bulan September 2017 ini dijadwalkan penyerahan dokumen kepada tim AMAFRAD untuk kemudian dikoreksi/reviu oleh Tim Editor. Sedangkan hasil koreksi dijadwalkan akan diserahkan kembali kepada pengusul  untuk dilakukan perbaikan pada bulan Oktober 2017, dan tahap akhir yakni finalisasi penerbitan akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2017.

Berita terkait :



Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 11:05