Indonesian Ocean Forecasting System (Ina OFS) - Experimental

Prediksi Harian Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) dan Arus Permukaan (Ocean Current Circulation) diperoleh dari luaran prediksi model global HYCOM + NCODA dengan resolusi grid 1/120 x 1/120 (~ 9.25 km x 9.25 km). Gambar hasil prediksi diolah dengan menggunakan software Ferret, yang merupakan perangkat analisa untuk data grid dan non-grid yang dibangun oleh NOAA-PMEL. Untuk melihat/mendownload data Archive klik

Team Ina OFS : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Ph. D; Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo; Dani Saepuloh, S.Kom; Wida Hanayasashi Samyono, S.Kel; Muallimah Annisaa, S.Kel; Novita Ayu Ryandhini, S.Kel;

Berita

Diklat Penulisan Artikel Ilmiah Nasional dan Internasional

E-mail Print PDF



Pendaftaran Online


Last Updated on Friday, 20 April 2018 13:38
 

DPR Desak Pertamina Serius Tangani Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

E-mail Print PDF


Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dan PT Pertamina (Persero) pada Selasa (10/4/18), membahas pertangungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap korban tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan, batal. DPR berang dan kesal gara-gara Elia Massa Manik, Direktur Utama PT Pertamina, tak hadir dalam rapat penting ini malah memilih menghadiri pertemuan lain.

DPR menilai sikap ini menunjukkan ketidakseriusan Pertamina menangani kasus tumpahan minyak yang menewaskan lima orang dan pencemaran air mencapai 17.000 hektar. Sebanyak 40.000 barel minyak mentah mencemari perairan karena kebocoran pipa bawah laut di Refinery Unit V. Bahkan, penanganan dampak sosial, soal ganti rugi kepada korban dinilai sangat lamban.

”Beliau sendiri berkeinginan hadir. Sesungguhnya beliau memohon minta jadwal ulang untuk memberikan jawaban kepada Komisi VII,” kata Arief Budiman, Direktur Keuangan Pertamina, memberikan alasan.

Ketidakhadiran Dirut Pertamina disebutkan karena menghadiri acara Indonesia-Africa Forum di Bali, hingga diwakilkan kepada Direktur Pemasaran Korporasi dan Ritel Pertamina dan Direktur Pengolahan Pertamina.

“Pimpinan, bisa gak minta mereka berdiskusi diberi waktu 10 menit untuk mencari alasan yang bisa masuk akal atas ketidakhadiran dirut ini,” kata Adian Yunus Yusak Napitupulu, anggota Komisi VII, siang itu.

Adian kesal mendengarkan alasan Pertamina soal ketidakhadiran dirut, karena menghadiri Indonesia-African Forum.

Bagi dia, tak masuk akal kala ada lima orang meninggal dunia di Balikpapan, karena tumpah minyak mentah dari pipa Pertamina, Dirut malah tak hadir dalam pertemuan membahas persoalan itu.

“Ini bukan persoalan mana yang lebih penting (saja) tapi rasa kemanusiaan dan empati terhadap kejadian yang merupakan rangkaian kelalaiam Pertamina,” katanya.

Dia juga menyinggung Pertamina yang memberikan uang duka atas kehilangan nyawa satu manusia hanya Rp2,5-Rp12,5 juta.

“Sadar ga Pertamina memberikan ganti uang duka ataupun apa namanya cuma Rp2,5 juta per nyawa ilang. Itu sama sekali tidak menunjukkan respek terhadap kemanusiaan. Tidak merasa bersalah sedikit pun.”

“Memalukan. Ini menunjukkan tidak sepantasnya kalian punya hak mengatasnamakan sebagai badan usaha milik negara ketika memperlakukan rakyat seperti ini,” katanya seraya mengungkit untuk balap mobil bisa merogoh miliaran rupiah beberapa tahun lalu tetapi santunan korban sangat kecil.

Dia bilang, hingga kini, nelayan tak bisa melaut seperti sebelum tumpahan minyak dan belum ada yang menangani. “Jaring rusak, 181 nelayan tidak melaut, ikan kabur, udang kabur.”

Adian mau Dirut Pertamina, harus hadir dalam pertemuan membahas tumpahan minyak itu.

Kekecewaan serupa dilontarkan Andi Yuliani Paris, anggota Komisi VII. “Sayang sekali Pak Dirut, tidak hadir. Kalau kita rapat tanpa kehadiran beliau ini dianggap tidak lebih penting. Padahal ini penting sekali,” katanya.

DPR, katanya, ingin tahu bukan hanya masalah lingkungan dampak dari tumpah minyak itu tetapi mengapa kebocoran ini sampai terjadi.

Kardaya Warnika, anggota Komisi VII yang lain, menilai, tumpahan minyak di Balikpapan itu sudah kejadian luar biasa karena berdampak pada lingkungan dan korban jiwa.

Diapun mengusulkan rapat Komisi VII, selain Dirut Pertamina, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus hadir. “Untuk memberikan perhatian bahwa (tumpahan) ini adalah sesuatu yang serius,” katanya.

Kala itu, jajaran kementerian yang hadir ada Direktur Jenderal Penegakan Hukum dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kepala BPH Migas beserta jajaran.

Rapat pun akhirnya dibatalkan, Komisi VII sepakat rapat jadi rapat kerja pada Senin (16/4/18). Dalam raker itu akan mengundang Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ignatius Jonan, Menteri ESDM, bersama Dirut Pertamina, dan Kepala BPH Migas.

Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi VII DPR mengatakan, pekan depan, Pertamina harus segera menyelesaikan ganti rugi bagi keluarga korban dan keluarga nelayan yang kehilangan pekerjaan karena pencemaran minyak. Juga menyiapkan penjelasan terkait standar prosedur pengelolaan pipa minyak di bawah permukaan laut. Hal yang terpenting lagi, katanya, investigasi internal Pertamina.

“Kita sepakat ini menjadi kejadian luar biasa dan isu nasional yang harus diselesaikan bersama. Jika mengatakan selesai, menurut saya belum. Masih ada kawasan desa dan bakau yang terkena pencemaran crude oil,” katanya.

Selain itu, belum ada penggantian dampak dari pencemaran. “Perlu ada kepastian terhadap pemberian santuan dan ganti rugi kepada masyarakat,” kata Herman.

 Dia juga mengatakan, soal tumpahan minyak merupakan kelalaian Pertamina. Indikasi kebocoran minyak Pertamina, katanya, terjadi pada Sabtu, (31/3/18) pukul 03.00 dan kebakaran pukul 10.00.

”Ada tujuh jam waktu panjang untuk sosialisasi ke masyarakat tidak masuk area berbahaya dan prosedur tanggap darurat sementara,” kata Herman.

Bukan itu saja, setelah tumpahan minyak, baru dua hari kemudian diketahui berasal dari pipa Pertamina.

Pertamina pun, seharusnya dalam waktu cepat mampu mengerahkan semua potensi polisi, angkatan laut, pemda dan poskamla untuk proteksi area yang tercemar minyak.

Sebelumnya, Komisi VII sudah kunjungan kerja ke Balikpapan dan memenukan beberapa data seperti ada 181 nelayan di Balikpapan Barat dan 38 nelayan di Kariangan kehilangan pekerjaan karena tak bisa melaut. Lalu, 10 set jaring ikan terkontaminasi minyak, dua kapal terbakar, 600 bubu (perangkap ikan) terkena minyak, 15 gillnet terkena minyak, 45 kapal nelayan yang berlabuh karena minyak dan 32 keramba rusak.

Seusai rapat, Toharso, Direktur Pengolahan PT Pertamina meluruskan, uang duka terkait keselamatan itu Rp12,5 juta per keluarga.

”Itu (Rp12,5 juta) uang duka. Bukan uang kompensasi (sebagai ganti rugi tumpahan minyak). Kalau kompensasi itu ada referensinya,” katanya.

Adapun besaran uang masih menunggu hasil kajian investigasi pihak berwajib dan kementerian terkait yang berkoordinasi dengan internal Pertamina.


Last Updated on Friday, 20 April 2018 10:41 Read more...
 

Dengan Jumat Ceria, Mari Kenyang Bersama

E-mail Print PDF


Jakarta, 20 April 2018. Hidangan nasi kuning yang disajikan dalam kemasan menjadi suguhan favorit pegawai Pusris Kelautan pada acara rutin Jumat Ceria minggu ini. Tak perlu menunggu lama, nasi kuning langsung habis dalam waktu singkat. Sebagian pegawai ada juga yang mengikuti senam rutin bersama yang diadakan setiap 2 minggu sekali.

Berita terkait :


Last Updated on Friday, 20 April 2018 08:23
 

Soal Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Pertamina Bakal Kena Sanksi Administratif

E-mail Print PDF

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakal menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Pertamina (Persero) Tbk, atas kelalaian hingga terjadi tumpahan minyak mentah di Teluk Balikpapan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Begitu paparan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (16/4/18).

Dalam rapat kerja itu juga Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Elia Massa Manik, Direktur Utama PT Pertamina; bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Dalam rapat yang dipimpin Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR RI itu membahas mulai temuan di lapangan terkait penyebab tumpahan minyak hingga ganti rugi kepada masyarakat terdampak.

Siti mengatakan, temuan pengawasan lingkungan menunjukkan, antara lain dokumen lingkungan tak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pipa dan kajian perawatan pipa, inspeksi pipa tak memadai hanya untuk kepentingan sertifikasi. Juga tak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis dan tak memiliki sistem peringatan dini.

”Jika sistem baik, sebenarnya tak perlu menunggu lima sampai tujuh jam dan tak perlu sampai kebakaran,” katanya di sela-sela rapat. KLHK pun menyiapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah bakal terbit tujuh hari ke depan. Adapun sanksi itu, katanya, memberikan perintah kepada Pertamina untuk kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan pada keamanan pipa penyalur minyak, dan kilang minyak. Juga mengecek semua instalansi pemipaan bawah laut yang menjadi areal kerjanya.

Pertamina pun diperintahkan memberikan rencana pemulihan untuk penanggulangan tumpahan minyak. Meski demikian, hingga kini KLHK masih mengkaji kerusakan dan sedang memperhitungkan kerugian terdampak. Ekosistem mangrove, katanya, diperkirakan, terdampak paling besar. ”Sekitar 40-60% dari nilai kerusakan keseluruhan,” katanya. Berdasarkan data lapangan, ekosistem mangrove rusak kurang lebih 34 hektar di Kelurahan Kariangau. Berdasarkan perhitungan overlay tutupan mangrove terdampak mencapai 270 hektar di Balikpapan dan Kabupaten Paser Utara.

Selain itu, tumpahan minyak itu berdampak pada lingkungan, ada pasir atau tanah terkontaminasi minyak 12.145 meter kubik di Kota Balikpapan dan 30.156 meter kubik di Penajam Paser Utara. Jejak minyak pun ditemukan di pasir pantai pada kedalaman bervariasi, mulai dari vegetasi pantai, muara sungai, biota, batu karang. Area terdampak karena tumpahan minyak diperkirakan mencapai sekitar 7.000 hektar dengan panjang pantai terdampak di Kota Balikpapan dan Panajam Paser Utara sekitar 60 kilometer.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM tampak berupaya membela Pertamina. Dia mengatakan, pipa penyaluran milik Pertamina di Teluk Balikpapan sudah layak operasi dan sesuai standar Asme/ANSI B.31.4 dan spesifikasi teknis. ”Jadi, dalam keadaan layak operasi,” katanya.


Tumpahan minyak dari kebocoran pipa bawah laut Pertamina, di Teluk Balikpapan. Foto diambil dari 2 April 2018. Foto: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Mongabay Indonesia

Dia bilang, integritas instalansi migas tak hanya dipengaruhi oleh kesesuaian dan pemenuhan terhadap standar, juga faktor eksternal. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengatakan, penyebab pipa Pertamina patah masih dalam penyelidikan polda. Ada dugaan jangkar kapal pengangkut batubara berbendera Panama dengan ABK Tiongkok mengenai pipa Pertamina hingga putus. ”Dalam pelayaran ini, kapal ini diperkirakan jangkarnya lolos.”

Hingga kini, sudah ada 45 saksi dimintai keterangan oleh Polda Kaltim dalam tindak lanjut kasus tumpahan minyak. Penyidik pun sudah menyiapkan tujuh saksi ahli yang akan dimintai pendapat. Meski demikian, mereka masih mau memberikan keterangan setelah hasil uji laboratorium terkait sampel pencemaran minyak sudah keluar.

Kombes Pol Yustan Alpiani, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim menyebutkan, akan lakukan pemotongan pipa putus dan membawa ke darat untuk diselidiki. ”Pemotongan ini untuk melihat ini benturan atau apa, supaya kasus ini jelas apakah pipa ini terseret jangkar atau ga,” katanya.

Arcandra berharap, proses penyelidikan Polda Kaltim dapat cepat selesai hingga pihak yang bertanggung jawab segera diketahui. Soal temuan KLHK, Elia Massa pun berusaha membela diri.”Itu kan semua izin sudah lengkap, tapi ini dalam rangka pemulihan dan membuat sistem baru ke depan. Itu kan objek vital itu, Direktur Teknik dari ESDM akan datang ke kilang kita untuk investigasi. Kita gak bisa langsung nyimpulin.”

Sudah turun

Arcandra mengatakan, tim dari inspektor migas sudah ke lapangan untuk pengecekan dan pengawasan. “Contohnya, apakah dari sisi kedalaman pipa sudah tepat dan diberi pemberat? Iya sudah dilakukan. Pipa dilengkapi sarana bantu navigasi pelayaran, iya sudah. Pada alur pelayaran ada rambunya, iya,” katanya.

KESDM, katanya, melihat sudah ada kesesuaian terkait kewajiban pipa penyalur wajib memiliki pelindung atau pagar pengamanan. Begitu juga, terkait desain konstruksi klasifikasi lokasi, dan lain-lain sudah mengacu standar migas. Persyaratan inspeksi berkala, katanya, juga sudah sesuai dan program pengawasan pipa penyalur secara periodik ada sertifikasi.

“Prosedur keadaan darurat dan penanganan kecelakaan maupun kegagalan operasi juga sesuai, ada kelengkapannya. Prosedur pencegahan penanggulangan kebakaran dan pencemaran lingkungan juga menurut kelengkapan prosedur,” katanya memaparkan informasi sesuai laporan dokumen kelengkapan prosedur di KESDM.

Infografis tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kaltim. Sumber : Widodo Pranowo/Laboratorium Data Laut dan Pesisir Pusat Riset Kelautan KKP/Mongabay Indonesia

Ganti rugi

Pertamina pun berupaya bertanggung jawab atas kasus tumpahan minyak di Balikpapan ini. Selain prioritas penanganan dan memulihkan lingkungan, Pertamina juga memberikan santunan dan berbagai alat kerja baru bagi nelayan yang mengalami dampak.

Setiap keluarga korban mendapatkan Rp200 juta, mengacu sejumlah aturan terkait, antara lain soal bantuan premi asuransi nelayan KKP. ”Selain santunan uang, kami juga beri modal usaha dan lapangan kerja bagi keluarga yang ditinggalkan,” kata Elia.

Last Updated on Friday, 20 April 2018 07:59 Read more...
 

Pusat Riset Kelautan Sharing Tips Penyusunan Basis Data Sederhana Pada Workshop Satu Data Ditjen PSDKP

E-mail Print PDF


Jakarta, 19 April 2018. Bertempat di RR Tuna, GMB 4 Lantai 15  tengah berlangsung workshop yang diselenggarakan oleh Dirjen PSDKP. Workshop satu data Dirjen PSDKP dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 19 - 20 April 2018, yang dihadiri oleh para pengawas baik dari Pusat maupun dari UPT di 14 lokasi. Ada pun narasumber terdiri atas Pusat data informasi dan statistik, PSDKP dan Pusris Kelautan yang diwakili oleh ketua kelompok peneliti bidang Oseanografi yaitu Dr. Widodo Pranowo. Dalam paparanya Dr. Widodo menjelaskan mengenai pentingnya data bagi pengawasan dan penggunaan terutama untuk verifikasi hasil riset dengan melakukan geotagging sehingga diperoleh informasi yang akurat. Dalam workshop tersebut pula Dr. Widodo mempraktikan penggunaan software sederhana dan demo plot data AIS dengan ODV untuk menggambarkan hasil parameter laut agar dapat dilihat lebih menarik dan menjadikan minat baca bagi orang yang melihatnya, serta membagikan informasi mengenai data-data yang dimiliki dan dipublikasikan oleh Pusris Kelautan.


Last Updated on Friday, 20 April 2018 07:10
 

Sosialisasi Ristekdikti-Kalbe Science Awards (RKSA) 2018

E-mail Print PDF


Pendaftaran online


Last Updated on Friday, 20 April 2018 07:03